Saya ingat sebuah kata bijak, "Sebagai pemimpin kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak". Pasti akan ada pro dan kontra apalagi ketika berkaitan dengan kebijakan menyangkut banyak pihak.Â
Contoh sederhana ada di sekitar kita. Kebijakan kenaikan upah karyawan yang sering terjadi setiap tahun. Pejabat akan berada di posisi dilema.Â
Disatu sisi ketika dirinya setuju menaikan upah untuk kesejahteraan masyarakat, ia akan mulai dijauhi oleh pengusaha/sektor swasta yang merasa tindakan ini akan membuat sektor operasional tinggi.Â
Disisi lain jika dirinya menolak kenaikan upah, pengusaha/sektor swasta senang namun masyarakat akan menghujat dan bahkan mengganggap pejabat tidak Pro Rakyat.Â
Artinya apapun kebijakan yang dipilih akan menambah orang yang kontra pada dirinya.Â
Perjalanan karir politik Pak Jokowi dari mulai sebagai pengusaha furnitur kemudian naik sebagai Walikota Solo, kemudian dipercaya sebagai Gubernur Jakarta dan kini sebagai Presiden RI. Selain banyak yang memuji kinerja juga pasti banyak pihak yang memandang sebelah mata.Â
Ini membuktikan semakin tinggi posisi yang dipegang maka akan semakin banyak orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Pihak ini lah yang khawatir akan menjadi musuh yang tidak hanya membahayakan bagi karirnya namun juga keselamatan diri.Â
Banyaknya pejabat yang mengalami teror hingga aksi rencana pembunuhan dimana oknum merasa kecewa atau tidak suka dengan pejabat tersebut adalah tanda bahwa posisi pejabat sangatlah rawan.
2. Godaan Kekuasaan
Harta, Tahta dan Wanita, tiga godaan ini kerapkali menghantui para pejabat publik. Sudah banyak kasus dimana pejabat publik terlena dan terjerat kasus ini.Â