Muhammad Luthfi Lengser, Apa Pekerjaan Rumah Utama Mendag Baru?

Isu reshuffle kabinet 2022 memang tengah menjadi pembahasan media massa sejak beberapa hari lalu. Hari ini Rabu, 15 Juni 2022 Presiden RI, Joko Widodo telah mengumumkan perubahan susunan kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. 

Pengumuman ini sekaligus menjawab rasa penasaran masyarakat tentang siapa yang diganti serta adakah penambahan susunan kabinet Indonesia Maju mengingat semakin hangatnya hubungan Jokowi dengan partai pendukung serta adanya raport merah terhadap kinerja beberapa menteri.

Uniknya pada pengumuman reshuffle kabinet 2022, Jokowi tidak hanya ditemani oleh Ma'aruf Amin sebagai Wakil Presiden. Ada beberapa tokoh petinggi partai politik yang ikut mendampingi seperti : 

• Airlangga Hartanto (Ketum Golkar),
•  Megawati Soekarnoputri (Ketum PDI Perjuangan), 
• Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), serta 
• Surya Paloh (Ketum Nasdem).

Secara jelas Jokowi menyampaikan susunan kabinet baru melalui pembacaan surat keputusan presiden perihal pengangkatan dan pemberhentian para menteri dan wakil menteri. 

Setidaknya ada 2 sosok menteri yang harus rela posisinya tergantikan serta adanya penambahan wakil menteri untuk membantu tugas di kementerian tertentu.

Adapun hasil reshuffle sebagai berikut :

1. Menteri Perdagangan : Zulkifli Hasan (Menggantikan Muhammad Lutfi)
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional : Hadi Tjahjanto (Menggantikan Sofyan Djalil)
3. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional : Raja Juli Antoni (Menggantikan Surya Tjandra)
4. Wakil Menteri Dalam Negeri : John Wempi Wetipo
5. Wakil Menteri Ketenagakerjaan : Alfriansyah Noor

Lengsernya Muhammad Lutfi memang sudah diperkirakan oleh banyak pihak. Ini tidak terlepas dengan kekecewaan masyarakat atas kelangkaan serta kenaikan minyak goreng yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. 

Selain itu munculnya kasus mafia minyak goreng yang menyeret beberapa petinggi di Kementerian Perdagangan serta petinggi di perusahaan produsen minyak goreng.

Zulkifli Hasan Bersama Jokowi | Sumber Situs Fajar

Hadirnya Zulkifli Hasan bukanlah sosok baru dalam pemerintahan ataupun politik tanah air. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Mendag saat ini, Zulkifli pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014, Ketua MPR RI hingga menjadi Ketua Partai Amanat Nasional (PAN). 

Hadirnya PAN sebagai partai pendukung pemerintah saat ini membuat peluang dirinya bergabung dalam struktur kabinet Jokowi-Ma'ruf terbuka lebar. Saya secara personal tidak terlalu terkejut jika sosok Zulkifli Hasan akhirnya dipercaya menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Mendag.

Saya menilai setidaknya akan ada Pekerjaan Rumah (PR) utama yang harus segera dibenahi oleh Zulkifli. PR ini dianggap urgent mengingat masa jabatan Jokowi-Ma'ruf tersisa 2 tahun lagi serta upaya meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.

Apa saja PR utama tersebut?

1. Menstabilkan Harga Minyak Goreng Di Pasaran

Tidak dipungkiri permasalahan kelangkaan hingga kenaikan harga minyak goreng membuat kondisi pemerintahan Jokowi terguncang. Ini karena minyak goreng termasuk Sembako penting di masyarakat.

Perjalanan harga minyak goreng beberapa bulan ini mengalami masa fluktuatif yang tergolong ekstrem. Menguntip dari salah satu sumber berita online, harga minyak goreng di Indonesia di awal tahun berada di kisaran harga Rp. 24.000 per liter dan sekitar Rp. 20.000 per liter untuk minyak curah. Harga yang cukup tinggi saat itu.

Kemunculan Permendag No 11/2022 yang mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah dimana pemerintah berusaha menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Adanya HET ini membuat masyarakat bisa mendapatkan harga minyak goreng terjangkau (Sumber klik disini). 

Ironisnya kondisi ini justru dimanfaatkan oleh berbagai oknum seperti melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan minyak goreng di pasaran, membatasi produksi oleh produsen hingga berupaya melakukan perdagangan ekspor untuk meningkatkan keuntungan.

Saya ingat betul saat minyak goreng menjadi langka, ibu saya serta beberapa orang curhat minimarket yang biasanya menjual berbagai merk kini kosong tidak ada stok. Kelangkaan juga terjadi di level pasar tradisional. Fenomena aneh dimana sebelumnya begitu mudah menemukan stok minyak goreng.

Jikapun ada stok, harga minyak menjadi tidak wajar atau bahkan melebihi aturan Permendag terkait aturan HET. Keluarga saya bahkan harus membeli minyak goreng hingga seharga Rp. 30.000 per liter. Harga naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan aturan HET.

Kini tugas Zulkifli adalah menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Meskipun ketersediaan minyak goreng sudah normal namun harga masih tergolong tinggi. 

Saya sempat melakukan survei sederhana dengan mengecek beberapa merk minyak. Harga di Tabanan, Bali di kisaran Rp. 21.000 - 26.000 per liter. 

Masih sangat jauh dari harapan pemerintah semula dimana HET sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Bagi saya, masyarakat akan merasa puas jika harga minyak goreng turun kembali ke ketetapan semula atau seandainya sulit setidaknya berada di kisaran maksimal 16.000 per liter.

2. Meningkatkan Integritas di Lingkup Internal

Tertangkapnya pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemendag dalam kasus mafia minyak goreng sempat publik kecewa. 

Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta Tahan Banurea sebagai staf ahli Kemendag yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia minyak goreng sepertinya berperan besar menciptakan raport merah di masa jabatan Muhammad Lutfi.

Secara logika sederhana Kemendag adalah lembaga kunci dalam mengatur perdagangan dalam negeri serta perijinan perdagangan ekspor. Ketika sosok selevel menteri mengeluarkan Permendag, seyogyanya staf hingga petinggi di Kemendag menyokong dan mengawal kebijakan tersebut.

Kasus Mafia Minyak Goreng yang Melibatkan Oknum Pejabat Kemendag | Sumber Liputan6.com

Ironisnya justru pejabat Eselon 1 mencederai kepercayaan publik dimana menjadi sosok kunci terjadinya kelangkaan minyak goreng dengan menerbitkan persetujuan ekspor untuk komoditas CPO serta turunannya dimana tindakan ini beresiko menciptakan kelangkaan minyak di lingkup domestik.

Pada kasus ini tugas Zulkifli berikutnya adalah mengevaluasi kinerja staf hingga pejabat di lingkup Kemendag. Tidak menutup kemungkinan perlu adanya perombakan struktur di tubuh internal kementerian. 

Tujuan selain bentuk peyegaran organisasi juga membatasi gerak oknum yang selama ini bebas melakukan aktivitas yang merugikan negara.

3. Membatasi Impor Untuk Menjaga Industri Dalam Negeri

Tantangan dagang saat ini adalah tingginya impor barang di Indonesia belakangan ini. Merunjuk pada data BPS Maret 2022, diketahui ada peningkatan drastis impor tekstil dan aksesoris rajutan. 

Tercatat volume impor komoditas ini sudah mencapai 1.723,6 ton. Naik 11,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.546 ton (Data klik disini). Permasalahan ini juga terjadi di sektor elektronik, mesin pertanian hingga bahan pangan. 

PR lain dari Zulkifli adalah menekan laju impor barang dari komoditas yang masih bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Tujuannya semakin tinggi barang impor masuk jika tidak diiringi demand (permintaan) membuat produk berlimpah. 

Dampaknya produk lokal tidak bisa bersaing dan harga akan anjlok. Ini tentu merugikan industri tanah air. Tidak heran kritikan sering ditujukan kepada Kemendag yang dirasa tidak mampu membatasi produk impor. 

Zulkifli juga harus bersinergi dengan kementerian lain serta pelaku usaha dalam negeri agar bisa menjaga stabilitas harga dan stok barang. Tujuan agar kebutuhan domestik bisa terpenuhi tanpa harus melakukan impor barang berlebihan. 

***

Momentul Reshuffle Kabinet tentu bertujuan tidak hanya menyegarkan pemerintahan namun juga tindakan konkret terhadap kinerja menteri yang dianggap buruk.

Kinerja Kemendag kini tengah menjadi perbincangan masyarakat dengan banyaknya kebijakan hingga tindakan yang kurang berpihak pada masyarakat. 

Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag baru seakan harus siap dengan tugas dan PR yang selama ini masih jadi catatan khusus di lembaga yang akan dinaungi. 

3 hal di atas bagi saya adalah PR utama yang mau tidak mau harus segera dikerjakan oleh Zulkifli Hasan agar bisa meningkatkan kepercayaan publik tidak hanya pada Kemendag namun juga Jokowi-Ma'aruf. 

Semoga Bermanfaat

--HIM--