Tidak dipungkiri dalam kasus ini pemerintahpun memiliki adil karena telat mengantisipasi ketergantungan sebagian masyarakat pada Pinjol. Saya menilai bahwa kesalahan terbesar pemerintah adalah terlalu menunggu dampak atau keluhan masyarakat dari pengaruh Pinjol. Di sini setidaknya ada Bank Indonesia, OJK hingga Kemeninfo sebagai lembaga pemerintah pertama yang harusnya membuat pagar demi menjaga permasalahan sosial ini muncul.Â
Ketika mulai muncul keluhan masyarakat yang merasa dirugikan karena besarnya bunga yang dibebankan ke mereka melalui Pinjol hingga data privasi yang justru hilang barulah pemerintah gencar melakukan tindakan korektif atau sosialisasi bahwa aplikasi Pinjol ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Seharusnya ketika ada 1 aplikasi yang dirasa dapat menimbulkan permasalahan baik secara sosial ataupun administratif maka harus langsung diberikan ketegasan. Keterlambatan inilah yang membuat banyak masyarakat yang sudah terlanjur terjerat dalam lingkaran setan ini. Lingkaran dimana untuk terbebas dari belenggu Pinjol A maka ia mengikat dirinya kepada Pinjol B, C, D dan seterusnya. Akhirnya belenggu ini bukannya hilang justru semakin mencekik leher si peminjam.
Alangkah baiknya masyarakat perlu semakin selektif dalam menggunakan data pribadi dan mengatur pola keuangan miliknya agar menghindari ketergantungan pada pihak/lembaga peminjam yang memberatkan sepihak.Â
Bijaklah dalam menentukan mana kepentingan urgensi yang harus segera dipenuhi atau hanya kepentingan pribadi yang bersifat konsumtif. Sebelum menyalahkan pihak lain, lebih baik salahkan terlebih dahulu diri kita karena hanya demi iming-iming uang cepat dan besar justru menggadaikan nama baik dan privasi kita.Â
Saat ini masyarakat Indonesia telah cerdas dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Gunakan hal tersebut untuk menyaring mana yang baik dan tidak.Â
Patut dicatat bahwa penilaian ini hanya opini pribadi saya berdasarkan pengamatan saya dari lingkungan sekitar yang terjerat Pinjol. Semoga bermanfaat dan ditunggu komentar dan nilainya
