Butuh waktu lama bagi saya guna meloloskan permintaan ini. Yakni, menulis tentang Nasrul Abit dan Indra Catri. Saya terikat dengan seluruh peraturan organisasi dalam tubuh Partai Golkar. Apalagi kedudukan saya adalah Wakil Koordinator Wilayah Sumbar dalam Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar.
Saya adalah kaki dan tangan Bappilu Partai Golkar untuk, dari dan oleh Sumbar. Keluar juga bahasa saisuak khas Bapak Haji Harmoko. Dulu, hanya sekadar hafalan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Â
Apa yang saya lakukan belum apa-apa dalam program menang pilkada 2020. Jalan masih seterjal jalur pendakian dari Malalak menuju Batu Palano. Kejauhan tentu bicara terkait the champion of general election in 2024.
Dari sisi span of control sama sekali belum berjalan. Struktur organisasi baru di tingkat pusat. Bappilu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota belum terbentuk.Â
Rapat koordinasi teknis sedang berjalan guna pembentukan Bappilu dan Badan Saksi Nasional secara bergelombang. Bappilu tingkat pusat mengirimkan pimpinan divisi ke provinsi-provinsi yang sudah siap melaksanakan.
Empatbelas pilkada di Sumbar, satu di tingkat provinsi dan tigabelas di tingkat kabupaten -- kota tentulah padat. Hanya tersisa enam pilkada lagi. Tidak mungkin menghelat Rakornis dengan segera di Padang.Â
Sebagian besar daerah belum menggelar Musyawarah Daerah. Terdapat sejumlah ketua yang perlu dievaluasi dan diganti. Â guna memilih pimpinan, menyusun program kerja, hingga rekomendasi berupa pernyataan politik. Tentu, konsolidasi internal menjadi prioritas. Plus peremajaan atau penumbuhan tunas-tunas beringin yang baru.
Pun sebaliknya, saya menyediakan bahu dan kepala kepada seluruh kader Partai Golkar di Sumbar guna "dititi" ke Bappilu. Silakan injak bahu saya, guna menggapai siapapun yang dianggap orang Pusat, termasuk Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.Â
Kalau terdapat pesan yang serius, lewat mekanisme yang formal atau informal, tentu saya segera komunikasikan dengan pihak terkait. Kesulitan terbesar selama ini, tokoh-tokoh daerah berseliweran ke Jakarta, sementara saya tidak mendapatkan informasi apapun.
Idealnya, sebagai Wakil Koordinator Provinsi Sumbar, saya menjadi semacam "konsulat politik" bagi kader-kader Partai Golkar asal Sumbar di Ibukota Negara. Â Tentu tak terbatas hanya di lingkungan internal Partai Golkar.Â
Tetapi juga menggapai elemen-elemen penyelenggara negara, baik legislatif, yudikatif, apalagi eksekutif. Itu kalau saya dianggap memiliki kompetensi dalam "menembus" blokade diplomasi politik rakyat Sumbar di pusat. Sebagai pimpinan inti dari relawan pemenangan Jokowi -- Ma'ruf Amin, Inshaa Allah saya punya informasi tentang pintu-pintu masuk penyelenggara negara yang hendak dituju.
