Mohon tunggu...
Indra FajarPermana
Indra FajarPermana Mohon Tunggu... Buruh - A learning prole

Indra saat ini menjadi tenaga pendukung substansi di salah satu lembaga di Jakarta. Memiliki minat dan ketertarikan dengan data statistik dan isu - isu sosial dan kesejahteraan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Selain Bencana dan Infrastruktur, Bagaimana Kondisi Sosial di Kalimantan Timur?

2 September 2019   09:05 Diperbarui: 5 September 2019   14:41 1378
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

sumber: sakernas
sumber: sakernas
Berdasarkan gambar tersebut, jumlah PNS di Provinsi Kalimantan Timur tidak mendominasi komposisi pekerja. Migrasi pegawai pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan timur saat pemindahan ibu kota negara akan turut memberdayakan pekerja -- pekerja non pemerintah yang ada.

Selain mengetahui komposisi pekerja berdasarkan instansi tempat kerja di Provinsi Kalimantan Timur, perlu juga untuk mengetahui komposisi pekerja berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Gambar 12 menunjukan komposisi tersebut.

gambar-12-5d70bc01097f364d3c64d9c3.jpg
gambar-12-5d70bc01097f364d3c64d9c3.jpg
Berdasarkan gambar 12, terlihat bahwa 4 dari 10 municipalities di Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 72 persen terhadap keseluruhan jumlah pekerja di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu calon Ibu Kota Negara Indonesia, Kab. PPU, ternyata hanya berkontribusi 4 persen terhadap total pekerja di Kalimantan Timur.

Distribusi Sumber Daya

Isu distribusi sumber daya menjadi isu yang penting di dalam diskursus pemerataan kesejahteraan, terutama di suatu lingkungan masyarakat yang memiliki komposisi latar belakang beragam. 

Gurr (1968) dan Weede (1981), salah dua contoh yang menyatakan bahwa ketimpangan relatif antara persepsi dan kenyataan sebagai sumber terjadinya konflik. 

Konflik multietnis yang sempat terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2001 bermula dari diskrepansi kepemilikan sumber daya antara etnis Dayak dan Madura (Human Rights Watch, 2001). Oleh karena itu, perlu untuk menganalisa distribusi sumber daya di Kalimantan Timur sebelum pemindahan ibu kota negara.

Secara umum, koefisien Gini (tolak ukur ketimpangan ekonomi menurut pengeluaran per kapita) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, mulai dari 0.38 di tahun 2011 hingga menjadi 0.34 di tahun 2018. 

Angka terakhir tentu saja berada di bawah koefisien gini tingkat nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukan bahwa distribusi sumber daya di Provinsi Kalimantan Timur relatif merata.

Lebih lanjut, perlu dilihat variasi koefisien Gini per kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran wilayah potensi kesenjangan.

gambar-13-5d70bc26097f363e69402e74.jpg
gambar-13-5d70bc26097f363e69402e74.jpg
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa koefisien Gini di setiap municipality di Kalimantan Timur selalu berada di bawah rata -- rata nasional (Gini Nasional 0.393 tahun 2017 dan 0.389 tahun 2018). Dapat disimpulkan, bahwa secara umum distribusi ekonomi di Kalimantan Timur lebih merata dibandingkan di lingkup nasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun