Indonesia Butuh Pimpinan Usaha yang Memanusiakan Manusia

Dunia usaha dan hak azasi manusia

Oleh Indira Abidin, PT Fortune Indonesia Tbk, dalam Business and Human Rights Forum, IGCN Forum, 19 Oktober 2017

Pada tahun 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan panduan bagi dunia usaha dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hak azasi manusia. Ada tiga pilar yang menjadi tonggak panduan ini, yaitu:

• Pemerintah harus memastikan bahwa semua perusahaan menjunjung tinggi hak azasi manusia
• Perusahaan harus benar-benar menjunjung tinggi hak azasi manusia dan tidak mengorbankannya dalam setiap langkah yang diambil untuk kepentingan usaha
• Pemerintah harus memastikan jalur-jalur pengaduan dan penyelesaian konflik saat hak azasi manusia dilanggar

Sesungguhnya mengapa semua prinsip ini menjadi penting? Setiap umat manusia dilahirkan untuk berkontribusi dengan menggunakan seluruh sumber daya yang telah diberikan secara maksimal. Dan sumber daya paling utama dan paling penting adalah tubuh pikiran dan jiwa manusia itu sendiri. Dan semua manusia bertanggung jawab bukan hanya pada boss di kantor tapi pada Sang Pencipta.

Begitu sebuah perusahaan berdiri dan berinteraksi dengan stakeholders nya, perusahaan tersebut wajib memastikan bahwa interaksi tersebut membantu stakeholders untuk tumbuh kembang, dan bukan hanya "tidak mati." Thriving and not merely surviving, or breathing without really living.

Kalau kita lihat, apa sesungguhnya hak azasi manusia? Kalau setiap manusia terdiri atas tubuh, pikiran dan jiwa, maka sesungguhnya yang harus dijaga adalah kemampuan seluruh sel dalam tubuh, pikiran dan jiwa untuk berkontribusi demi kesejahteraan alam semesta. Menjunjung tinggi hak azasi manusia artinya memastikan bahwa seluruh sel dalam tubuh kita, pikiran dan jiwa kita happy, bahagia dan sejahtera. Itulah sebabnya setiap pimpinan perusahaan harus menjadi Chief Happiness Officer, memastikan happiness bagi seluruh warganya, sebagai prioritas sebelum memastikan happiness dari stakeholders lain. Karena dari warga yang happy akan terbangun produktifitas yang tinggi dan terus tumbuh, pelayanan yang prima, kinerja keuangan yang baik dan akhirnya happiness dari semua stakeholders lain.

Dengan demikian sesungguhnya ada satu pilar yang belum ada, yaitu bagaimana pemerintah dan perusahaan memastikan bahwa setiap manusia menjaga hak azasi dari tubuh, pikiran dan jiwanya sendiri, dan tidak melanggarnya untuk target bisnis apapun. Apa gunanya setiap bisnis mengelurkan milyaran rupiah mengatakan bahwa mereka menjunung tinggi hak azasi manusia tapi secara sadar mendorong setiap warganya untuk melanggar hak azasi dari tubuhnya, pikiran dan jiwanya.

Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam hal ini.

Leadership yang paham hak azasi manusia

Apapun keberhasilan perusahaan sangat tergantung pemimpin. Pemimpin yang menjunjung tinggi hak azasi manusia adalah pemimpin yang mampu memastikan bahwa semua stakeholders nya, terutama warga yang menjadi amanah di pundaknya, tergali potensinya sedalam mungkin. Leaders build the people, then people can build the business.

Pemimpin macam ini bukan pemimpin yang mengambil alih peran team di bawahnya, dengan berkata,"Sudah, saya saja yang lakukan." Bukan pula pemimpin yang enggan melakukan assessment, training and development karena "terlalu sibuk mengejar target." Bukan pemimpin yang malah bangga kalau ia mampu membuat seluruh warganya tidak tidur berhari-hari, berminggu-minggu demi mengejar target.

Mereka adalah pemimpin yang menetapkan target demi terwujudnya potensi tertinggi seluruh stakeholders nya, membimbing seluruh yang terkait mencapainya dengan tergalinya seluruh potensi terbaik dan menciptakan kebanggaan karenanya.

Individual leadership

Perusahaan yang secara fundamental menjunjung tinggi hak azasi manusia adalah perusahaan-perusahaan yang memberdayakan stakeholdersnya sehingga mereka mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Lakukan pengecekan pada seluruh warga dan vendor di berbagai negara, apakah ada ibu hamil yang bekerja sampai jam 11 malam? Apakah ada anak kecil yang harusnya sekolah tapi terpaksa kerja karena harus membuat produk untuk kita gunakan? Perusahaan yang menjunjung tinggi hak azasi manusia memastikan bahwa semua manusia yang terkait dalam operasinya faham hal-hal tersebut dan tidak melanggarnya dalam kehidupan mereka yang terkait dengan perusahaan tersebut.

Coaching

Saat perusahaan menetapkan target setiap pimpinan wajib memastikan bahwa ada bimbingan dan panduan untuk mencapai target tersebut tanpa mengorbankan hak azasi manusia warganya, vendornya, supplier nya dan siapapun yang terlibat dalam operasional perusahaan tersebut.

Kalau sampai tidak ada coaching sehingga dalam mencapai target warga, vendor, supplier harus kurang tidur, kurang makan, hanya minum energy drinkdan bangga pula dengannya, maka perusahaan sudah melanggar hak azasi manusia.

Kalau sampai tidak ada coaching sehingga warga dibiarkan saja tidak berprestasi tapi tidak juga dikeluarkan karena "sungkan" atau "tidak enak" maka ini hal inipun tanpa disadari menghambat warga tersebut dari penggalian potensinya yang terdalam, dan secara mendasar melanggar hak azasi manusia.

Penyatuan visi, missi dan nilai-nilai yang mencakup hak azasi manusia

Banyak perusahaan punya visi missi dan nilai-nilai cantik tapi hanya ada di tembok. Tanpa ada penyatuan antara visi missi dan nilai-nilai perusahaan dan semua individu stakeholders di dalam nya, tak akan ada gunanya.

Setiap pemimpin wajib memastikan bahwa mereka hidup dalam perusahaan dengan visi missi dan nilai-nilai yang sejalan dan memastikan bahwa seluruh warga yang mereka pimpin dan vendor yang bekerja bersama, juga sejalan dengan visi missi serta nilai-nilai tersebut. Visioning session, vision mission values alignment adalah program-program penting dalam hal ini.

Kalau tidak, bisa jadi perusahaan mengeluarkan milyaran rupiah mengatakan dalam iklan korporatnya atau lapor ke regulator bahwa mereka menjunjung tinggi hak azasi manusia tapi mengeluarkan produk atau bekerja dengan vendor dengan tata cara yang jauh dari pemenuhan tersebut -- sadar atau tidak sadar, karena mereka tidak faham.

Komunikasi yang baik

Semua aturan dan panduan harus terdokumentasi dengan baik, itu wajib. Tapi kalau cuma ada di kertas tanpa difahami dan dijiwai sepenuhnya oleh seluruh stakeholders internal dan eksternal.

Komunikasi ini pula yang perlu menjadi daya tarik bagi investor, konsumen dan talent terbaik dalam industri. Tentu investor lebih tertarik pada perusahaan yang sustainable karena benar-benar menjaga hak azasi manusia daripada perusahaan yang tidak. Investor faham -- dan perlu dibangun pemahamannya -- bahwa perusahaan yang menjunjung tinggi hak azasi manusia di masa mendatang lebh sustainable.

Konsumen dan warga pun kini sangat mendambakan hal yang sama. Riset membuktikan bahwa mereka lebih tertarik pada perusahaan yang etis daripada yang tidak, atau tidak sadar bahwa mereka tidak etis.

Pemerintah perlu membangun kesadaran seluruh pemimpin perusahaan untuk mampu menjalankan seluruh aspek ini dan akhirnya berkolaborasi dengan berbagai pihak menjadikan seluruh perusahaan sebagai agent of change dalam membangun manusia sebagai pembangun kemanusiaan dan bangsa, humanizing the human that build the humanity and the nation.