Dampak Perekonomian akibat Pemindahan Ibu Kota

Indonesia telah mendiskusikan perihal pindah ibu kota sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pada tahun 2019 ini Presiden Joko Widodo benar -- benar mewujudkan pindah ibu kota ini. 

Dalam suatu permasalahan atau hal pasti memiliki dampak, apalagi perpindahan ibu kota yang tak jauh dai tata ruang, sebuah rencana tata ruang pasti mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. 

Dalam aspek lingkungan sudah jelas sebuah wilayah perencanaan harus ramah terhadap lingkungan meskipun pembangunannya sudah modern namun tidak boleh merusak lingkungan, mencemari lingkungan bahkan membunuh keberadaan makhluk hidup di dalam lingkungan itu sendiri. 

Dalam aspek sosial perencanaan hendaknya juga harus mempertimbangkannya, karena setiap sebuah kawasan atau wilayah peran sosial sangat penting sebagai pengendali dan kontrol dalam suatu susunan wilayah. Dalam aspek ekonomi juga perlu diperhatikan dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Pemindahan ibu kota pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit karena dana yang dibutuhkan digunaan untuk pengadaan lahan hingga pembangunan gedung -- gedung pemerintahan. Pemerintah memperkirakan total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 466 Triliun. 

Dana tersebut dialokasikan untuk 4 hal penting, yang pertama berkaitan dengan fungsi utama yang meliputi gedung-gedung pemerintahan eperti gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, istana dan bangunan strategis TNI/Polri. 

Yang kedua pembanguna yang dilakukan berupa rumah dinas, fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, gedung perkuliahan, fasilitas kesehatan dan sarana sosial. 

Yang ketiga adalah fungsi penunjang seperti utilitas, jaringan listrik, jaringan air, jaringan komunikasi, pengolahan limbah, sanitasi, drainase. Dan yang ke empat adalah biaya pengadaan lahan sebesar Rp. 8 triliun.

Pemindahan ibu kota ini pastinya memiliki dampak pada aspek ekonomi di kawasan barunya, yakni Kalimantan Timur. Rud Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa sektor jasa nantinya akan menjadi tumpuan utama di pusat pemerintahan yang baru. Sektor jasa yang berkembang di antaranya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan jasa umum. 

Dampak pada sektor ekonomi yang terjadi ketika ibu kota nanti berpindah ke Kalimantan Timur nanti akan mendorong munculnya investasi yang baru hingga pada akhirnya di kawasan tersebut perekonomiannya akan tumbuh sebesar 0,1 sampai dengan 0,2 persen. 

Pertumbuhan ini diharapkan bisa menjadi pemicu kesejahteraan di bidang ekonomi Pada awal perencaan di kawasan yang belum terbangun pastinya banyak sekali hal baru yang dapat mendorong perekonomian di kawasan itu sendiri maupun kawasan sekitarnya, mulai dari ekonomi mikro masyarakatnya dengan melakukan pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha ekonomi kreatif ini dapat memunculkan banyak lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di kawasan ibu kota baru akan mendapatkan pekerjaan.

Bagaimana pengaruh dari pindah ibukota ini terhadap perekonomian ibu kota baru di Kutai Kertanegara? Selama ini Kutai Kertanegara sudah memiliki karateristik dalam pereknomiannya, ditinjau dari kondisi fisiknya, Kutai Kertanegara memiliki kondisi fisik atau topografi yang didominasi oleh tahan bergelombang hingga berbukit yang memiliki tingkat kelerengan landai hingga curam. 

Sedangkan kegiatan ekonmi yang ada di Kutai Kertanegara didominasi oleh sektor minyak, gas bumi, pertanian dan kwgiatan pertambangan. 

Sumber daya alam di Kutai Kertanegara ini sangat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disebut dengan PDRB di setiap tahunnya. Yang paling berpengaruh dalam perekonomian ada pada kegiatan pertambangan dan penggalian yang mendapat bagian sebesar 83,84 persen, kemudian ada pertanian, perdagangan jasa dan industri.

Kutai Kertanegara memiliki jaringan sungai yang cukup besar yakni Sungai Mahakam, persebaran penduduknya mengikuti pola transportasi yang ada, 

Sungai Mahakam adalah transportasi utama di wilayah tersebut, hal ini mengakibatkan sebagian besar tempat tinggal penduduknya berada di tepi Sunga Mahakam dan cabang dari Sungai Mahakam. 

Sehingga mata pencaharian yang ada di sana sebagian besar adalah petani, pengrajin dan berdagang. Pindah ibu kota ini akan mengakibatkn menngkatnya perekonomian kreatif karena fasilitas dan utilitas akan ditambah, diperbaiki, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya akan menjadi lebih mudah. 

Selain kegiatan ekonomi mikro dari masyarakat seperti berdagang dan bertani, kegiatan ekonomi penunjang pendapatan wilayah juga akan menjadi semakin baik karena kondisi kawasan yang semakin baik dan modern.

Perlu adanya pemanfaatan yang optimal agar kegiatan perekonomian dari Kutai Kertanegara tidak mengalami penurunan pendapatan khususnya pada pertambangan minyak dan gas sebagai pendapatan utama dari kawasan Kutai Kertanegara itu sendiri. 

Dengan berpindahnya ibu kota ini nantinya dapat menjadi solusi untuk memgembangkan perekonomian di Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean sebagai negara dengan ekonomi yang maju dan modern. 

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sendiri memiliki tujuan untuk mengembangkan perekonomian Asean yang memiliki daya saing yang tinggi, terintegrasi, yang memiliki orientasi terhadap masyarakat, memiliki kerjasama antar negaranya, karena dalam Asean sendiri dibidang ekonomi memiliki komoditas yang didominasi oleh industri, perdagangan dan jasa, investasi, transpot, komunikasi, pariwisata. 

Tujuan Masyarakat Ekonomi Asean sebagai jembatan untuk bekerjasama antar negara berada di sektor-sektor sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan mineral, selain itu terdapat pula kerja sama dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.

ASEAN sendiri memiliki komoditas sumber daya alam pangan, energi dan mineral yang sangat tinggi, penduduk dari negara -- negara Asean pada tahun 2015 mayoritas adalah usia produktif, Asean memiliki presentase pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan rata -- rata sebesar 5% hingga 6%, program pertumbuhan ekonomi di Asean dilakukan untuk meratakan pembangunan antar negara, programnya adalah Initiative for ASEAN Integration (IAI) atau Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA) yang memiliki tujuan untuk meratakan pembangunan ASEAN-6 yakni negara Brunei Darussalam, Malaysia, Sigapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina dengan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) (Sumber: Kemenlu RI, Masyarakat Ekonomi Asean).

Dari segi ekonomi, pemindahan ibu kota ini pasti berpengaruh terhadap ekonomi di Kalimantan Timur. Dengan adanya peminahan ibu kota akan memiliki dampak pada perputaran uang, yang menyebabkan peningkatan ekonomi yang pesat di Kalimantan Timur (Farid Nurrahman, dosen Perencanaan Wilayah Kota Institut Teknologi Kalimantan).

"Masyarakat Kalimantan Timur secara sejarah adalah masyarakat yang memang dikenal baik menerima pendatang", ujar Farid.

Hal ini berarti masyarakat Kalimantan Timur dapat terbuka atau menerima dengan adanya fenomena urban yang pasti akan terjadi, percampuran sosial budaya, kerjasama, dan munculnya investor akan diterima baik di Kalimantan Timur dan tidak akan menggangu rotasi kehidupan dan kegiatan masyarakat yang ada disana. Selain itu disana terdapat daerah Samarinda dan Balikpapan yang sudah maju sehingga dapat mendukung ibu kota yang baru.

Meskipun begitu, Jakarta sebagai pusat perekonomian negara tidak akan dilupakan dan tetap menjadi prioritas dalam hal pembangunan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkn jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," ungkap Joko Widodo. Anggaran untuk Jakarta sendiri juga sudah disiapkan sebsar Rp. 571 triliun dalam program urban generation sebagai rencana yang tetap dijalankan, tegas Jokowi.

Rizal Taufikurohman pengamat ekonomi dari Institute For Development of economics and Finance (INDEF) menuturkan bahwa pemindahan ibu kota memiliki pengaruh terhadap aspek ekonomi, pengaruhnya ada yang positif dan ada yang negatif. 

Hal positif yang didapatkan adalah keuntungan dari bisnis dan pelayanan jasa dar ibu kota yang baru di Kalimantan Timur, dalam keuntungannya sendiri dapat dirasakan oleh pelaku ekonomi mikro maupun pelaku ekonomi makro, kerika kebutuhan meningkat maka fasilitas penunjang juga akan diolah dan ditingkatkan fungsinya, pastinya infrastruktrnya juga akan diperbaiki menjadi lebih baik karena nilai kebutuhan yang naik. 

Bisnis yang berada di sekitar pemukiman masyarakat juga akan meningkat karena dapat dilihat dai permintaan yang tinggi pula, hal ini disebabkan oleh datangnya ASN atau Aparatur Sipil Negara dan pejabat-pejabat pegawai swasta yang nantinya akan pindah dan bekerja di ibu kota yang baru.

Dikutip dari : bbc.com/indonesia

Keputusan Jokowi terhadap pemindahan ibu kota juga menuai banyak respon, Direktur Eksekutif Economic of Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita mengungkapkan beberaoa hal yang wajib diwaspadai pemerintah akibat dampak dari pemindahan ibu kota. 

Hal pertama yang perlu diperhatikan dilihat dari aspek ekonominya Ronny berpendapat bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman stagnasi ekonomi domestik dan ancaman perlambatan ekonomi dunia.

"Saya meyakini, kebijakan memindahkan ibu kota tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas." Ujar Ronny.

Ronny melanjutkan, peningkatan belanja proyek infrastruktur di lokasi ibu kota baru akan meningkatkan kuantitas belanja modal yang diimpor. Karena, selama ini proyek yang melibatkan infrastruktur memang membuktikan hal ini. 

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota akan memperbesar defisit transaksi kita. Peningkatan proyek infrastruktur ibu kota yang baru ini dengan mayoritas anggaran non budgeter nantinya pasti dapat meluaskan biaya dari pihak ketinga dalam bentuk utang dan di masa depan akan menyulitkan anggaran negara.

"Beban anggaran di masa depan akan mengurangi daya gedor fiskal nasional untuk melakukan kebijakan contercylical di masa depan, untuk menggenjot laju ekonomi nasional. Artinya, kemampuan pemerintah dalam menangkal ancaman perlambatan ekonomi di masa depan akan semakin berkurang", ungkap Ronny yang juga sebagai Tim Ahli Ekonomi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Imbas yang keempat, jika pembangunan ibu kota yang baru dibiayai oleh pihak ketiga, secara politik dan moral nantinya akan membebani kemandirian dari pusat pemerintahan nasional yang artinya dapat memperbesar pengaruh dari pihak ketiga sebagai kreditor di ibu kota yang baru. 

Kebijakan yang dibuat kedepannya disebut dapat menjadi penyelamat pembiayaan pembayaran dari utang negara daripada kepentingan masyarakat.

Pasal 7 ayat (2) PP No. 13/2017 tentang RTRW Nasional tertulis strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 40 persen dari luas pulau tersebut harus sesuai dengan ondisi lingkungan. 

Hal ini berhubungan dengan proses penebangan hutan yang akan digunakan sebagai ibu kota yang merupakan suatu masalah karena dapat mengurangi kawasan hijau dari kawasan itu sendiri.

Dikutip dari: www.liputan6.com

Jakarta yang sibuk dan padat dapat menimbulkan pertanyaan mengapa banyak sekali masyarakat yang datang jauh dari kampung mereka hanya untuk ke Jakarta, hal ini dikarenakan Jakarta merupakan pasar konsumen dan merupakan pusat dari perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang hilir ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, kota -- kota besar yang terus berkembang dapat menjamin pendapatan yang lebih tinggi. 

Akibat dari pemindahan ibu kota pola mudik nantinya pasti akan berubah dari Ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timut (Kaltim), ungkap Djoko Setijowarno sebagai pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Perubahan yang terjadi dapat dilihat dari modanya, moa yang dulunya didominasi oleh angkutan darat maka kali ini akan didominasi oleh angkutan laut, angkutan laut ini merupakan angkutan yang akan dipilih oleh perantau selain angkutan udara karena saat ini harga tiket angkutan udara masih memiliki harga yang tinggi. 

Pengaruh lainnya adalah penurunan drastis jumlah penumpang dengan tujuan perjalanan dinas di Bandara Soekarno-Hatta sebesar 50 persen. Hal lain yang dipengaruhi selain akomodasi adalah hotel, karena kebanyakan tujuan dinas akan menginap di hotel dn pemindahan ibu kota ini mengurangi pendapatan dai hotel --hotel di Jakarta. 

Pemindahan ibu kota juga berpengaruh terhadap tol Trans Jawa yang akan lebih sedikit penggunanya, seperti yang disebutkan tadi pengunujung aau pemudik polanya akan berubah jarena tempat dinas bukan lagi di Jakarta.

Dikutip dari : ekonomi.bisnis.com

Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. 

Pertemuan tersebut membahas tentang pemindahan ibu kota dan Mentri PPN tersebut memberikan 2 kajian tentang pemindahan ibu kota yakni terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan ibu kota yang baru.

Dikutip dari : liputan6.com