Hal ini menjadi urutan pertama atau 37 persen. Sekitar 78 persen laporan telah selesai.
Untuk rencana kerja tahun 2025 selain menerima laporan juga fokus mengkaji kebijakan permasalahan peserta didik dan investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).
Serta layanan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum optimal.
Di Anjong Mon Mata Banda Aceh (Selasa, 21 Januari 2025) telah diadakan acara selebrasi nilai kepatuhan tahun 2025.
Pj Gubernur Aceh Safrizal juga menerima penghargaan dari Ombudsman RI dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2024.
Pemerintah Aceh masuk zona hijau, 13 kabupaten/kota masuk zona hijau dengan kualitas tertinggi dan 10 kabupaten/kota masuk zona hijau dengan kualitas tinggi.
Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya menjelaskan tentang tupoksi Ombudsman sebagai pengawas dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Ombudsman sebagai ultimate (upaya terakhir) pengaduan pelayanan publik setelah dilakukan upaya atau tidak ditindaklanjuti pada internal instansi terlapor.
Serta mereview peraturan perundang-undangan untuk diterapkan yang relevan pada saat ini.
Ombudsman bukan lembaga penegak hukum melainkan melihat aspek keadilan.Â
Ombudsman bukan tentang menang atau kalah melainkan mencari yang terbaik.
