Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2018

JAKARTA-Independent, Setiap tahunnya Bappeda Aceh menyusun program unggulan dengan mengundang semua kepala Bappeda tiap kabupaten/kota urun rembuk. Dalam acara Workshop Konsuntan Publik yang diadakan di Bappeda provinsi Aceh, 16 Maret 2017, diketahui ada beberapa isu strategis yang dibahas.

Beberapa isu strategis tersebut antara lain seperti:1.Pertumbuhan Ekonomi: Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dan Defisit perdagangan.2.Kemiskinan: Sektor pertanian sebagai sektor basis perdesaan mempunyai produktifitas rendah dan Inflasi pedesaan tinggi. 3.Pengangguran: Pengangguran usia muda dan Pengangguran berpendidikan tinggi.4.Disparitas Wilayah.

Hal lainnya yang difokuskan dalam Workshop Konsuntan Publik adalah:

1.Penataan peraturan perundang-undangan peraturan pelaksana UUPA.

2.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan.

3.Peningkatan akses informasi publik terhadap dokumen perencanaan.

4.Prioritas pembangunan reformasi birokrasi dan tata pemerintahaan tahun 2018.

5.Penataan dan penguatan organisasi kelembagaan perangkat Aceh.

6.Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.

7.Penataan sistem manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

8.Penguatan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan.

9.Penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Harus tegas dan konsisten dalam menentukan KUA yang mengacu kepada RKPA Alokasi anggaran dalam PPAS diutamakan untuk :1.Kebutuhan BTL (Gaji dan Tunjangan) 2.Program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan KUA berdasarkan  paradigma money follow program.

Khusus untuk Alokasi kegiatan  reguler SKPA harus selektif dalam arti sebagian fungsi SKPA tidak mendapat alokasi anggaran. sebagaimana besaran anggaran tahun sebelumnya. Usulan aspirasi diarahkan kepada kegiatan yang mendukung program dan kegiatan prioritas dalam PPAS.

Mendorong percepatan Rencana Aksi KPK terkait konektivitas integrasi e-planning dengan e-budgeting antara Bappeda dengan BPKA. Memberikan Punishment anggaran tahun selanjutnya bagi  SKPA yang melaksanakan program/kegiatan prioritas tidak tuntas dan  tidak fungsional.

IPM kabupaten/kota 2015, Banda Aceh 83.25 , Lhokseumawe 75.11 , langsa 74.74 , Sabang 72.51 , Aceh Besar 71.7 dan terendah Subulussalam 61.32;

Arah kebijakan pembangunan Aceh bidang keistimewaan dan SDM tahun 2018

1.Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Aceh secara signifikan.

2.Pencapaian tujuan pembangunan milenium khususnya pelayanan kesehatan dan mutu/daya saing pendidikan.

3.Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Aceh.

4.Peningkatan Penegakan Syari’at Islam.

5.Kemandirian Desa/Gampong.

6.Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh. Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku 1 Juni 2010 yang bertujuan untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi penduduk Aceh tanpa membedakan status sosial,ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia. Angka anggaran yanga ada pada tahun 2016 sebesar Rp 532.511.643.326; tahun 2017 Rp 571.932.582.000.

Prioritas pembangunan kesehatan tahun 2018

1.Peningkatan sumber daya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah;

2.Dukungan Pembangunan Rumah Sakit Regional di Aceh;

3.Peningkatan akses pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin;

4.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk;

5.Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

6.Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama bagi keluarga miskin, ibu dan anak serta masyarakat yang tinggal di daerah

terpencil, perbatasan dan kepulauan;

7.Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih melalui usaha promotif dan preventif;

Sektor Bina marga

Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 1,781.72 km. Dari total tersebut 39,24% dalam kondisi baik, 21.91%, kondisi sedang, 7,91% rusak ringan, sebesar 26.476% rusak berat dan sisanya sekitar 4,46% belum tembu. Saat ini kondisi mantap jalan provinsi baru mencapai 61,15 %.

Rasio  Panjang Jalan terhadap jumlah kendaraan dari tahun ke tahun menunjukkaan penurunan. Dampak langsung yang dirasakan dibeberapa wilayah terjadi kepadatan lalu lintas karena pertumbuhan jumlah kendaraan lebih tinggi dari pada kapasitas jalan yang tersedia. Penuntasan penanganan jalan provinsi dan jalan penghubung (feeder road) antar lintas pantai timur-utara hingga barat-selatan dan menembus lintas tengah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Ruas Jalan Prioritas);

Sektor penanggulangan bencana

1.Kurangnya fasilitas atau peralatan pendukung evakuasi korban bencana;

2.Meningkatnya potensi ancaman bencana kebakaran tempat hunian, lahan dan hutan;

3.Meningkatnya potensi ancaman banjir, banjir bandang dan tanah longsor;

4.Belum tersedianya peta rawan bencana kebakaran tempat hunian, lahan dan hutan;

5.Kurangnya ketersediaan logistik kebencanaan;

6.Tingginya kerusakan pasca bencana;

7.Terbatasnya ketersediaan tempat evakuasi sementara korban bencana.

Adanya ususlan agar di data ulang angka kemiskinan di Aceh karena provinsi Aceh masuk kemiskinan nomor dua di pulau sumatera, ada indikator yang tidak sesuai dilapangan dan harus dikaji ulang antara Bappeda dan BPS.