Pilkada DKI Jakarta 2024 berpotensi menjadi ajang pertarungan politik uang. Pasalnya, jumlah penduduk yang belum menentukan pilihannya pada kontestasi politik ini masih besar.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Pilkada Jakarta Menuju Satu Putaran yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Jakarta, Selasa 12 November 2024.
Berdasarkan survei terbaru, sejauh ini pemilih yang belum menentukan pilihannya sekitar 20 persen. Angka ini akan menjadi pertaruhan bagi semua kontestan untuk mendongkrak suara. Di sanalah potensi memainkan politik uang menjadi sangat besar.
Peneliti senior Formappi Lucius Karus mengatakan, dugaan di atas berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, dimana peran politik uang menjadi langkah pragmatis yang dilakukan calon di hari-hari terakhi menjelang pemilihan.
"Itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan di hari-hari menjelang pemungutan suara," kata Lucius, sebagaimana dikutip dari metrotvnews.com
Oleh kaena itu, Ia menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja ekstra keras guna mengawasi tahapan Pilkada Jakarta 2024 jelang hari pemungutan suara.
Terkait itu, Bawaslu juga telah mengantisipasi kemungkinan adanya 'guyuran' politik uang di hari-hari mendekati coblosan. Menurut mereka, permainan 'gula-gula' ini paling banyak dilakukan di masa hari tenang.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengingatkan, penerima dan pemberi dalam praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa dijatuhi sanksi.
"Dalam Pilkada, baik penerima maupun pemberi itu bisa dijerat undang-undang," kata Benny Sabdo, seperti dikutip dari antaranews.com, Rabu (13/11).
Oleh sebab itu, Benny mengimbau kepada seluruh masyarakat, tim kampanye, serta relawan agar menghindari praktik politik uang.
Di samping itu, untuk menjaga Pilkada 2024 tetap aman dari pelanggaran, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) rutin melakukan patroli pengawasan.
Meski begitu, upaya dari APH di atas tak akan cukup untuk membendung politik uang. Menurut saya, perlu ada gerakan sadar dari masyarakat sendiri untuk melawan dan menolak politik uang.
Gerakan warga ini bisa dalam bentuk edukasi maupun kampanye terbuka, juga pengawasan secara real time di lingkungannya masing-masing. Salah satunya melalui gerakan Relawan Jaga Suara Jakarta yang baru-baru ini diresmikan.
Relawan Jaga Suara dan Kawan 98 meresmikan Posko Jaga Suara di kawasan Sungai Barito, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/11).
Dihadiri langsung Tim Pemenangan Pram-Doel, Cornelia Agatha, pendirian posko ini untuk memastikan pilkada berjalan bersih sekaligus untuk mengawal suara cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
Koordinator Jaga Suara dan Kawan 98, Kelik Ismunanto, mengajak warga untuk berpartisipasi mengawal pilkada agar berjalan bersih sekaligus memenangkan Pram-Doel satu putaran.
"Dari berbagai survei, Pram-Doel unggul dari kandidat lain, bahkan ada potensi menang satu putaran. Ini yang harus kita jaga dan kawal, agar kemenangan Pram-Menang satu putaran," kata Kelik, seperti dikutip dari merahputih.com
Kelik menyampaikan, peluncuran Posko Jaga Suara ini merupakan posko pertama. Selanjutnya, posko-posko serupa akan didirikan di berbagai kelurahan di Jakarta.
Dengan gerakan dari berbagai pihak, maka politik uang bisa ditanggulangi dengan baik. Paling tidak politik uang ini bisa diminimalkan kehadirannya, sehingga Pilkada DKI Jakarta bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Itulah harapan bersama supaya kita memiliki Pilkada yang berkualitas. Setuju?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
