Sukuk Negara untuk Rakyat, Membangun Stasiun Cikarang dengan Skema SBSN

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Bahkan, instrumen dari ekonomi syariah ini terbukti dapat digunakan untuk memajukan pembangunan.

Salah satunya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau sering dikenal sebagai Sukuk Negara. Singkatnya ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah RI berdasarkan prinsip syariah.

Sebenarnya ini hampir sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Sebab, SBSN menjadi salah satu instrumen fiskal untuk mendanai APBN dan proyek pembangunan, serta dijamin 100% oleh negara.

Namun bedanya, SBSN dilakukan dengan prinsip syariah, sehingga SBSN selalu memiliki underlying asset, berdasarkan fatwa dan opini syariah, dan tidak menggunakan sistem riba. Yang pasti, instrumen investasi syariah ini legal berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Sejak diluncurkan tahun 2008, SBSN telah banyak mendanai pembangunan di seluruh Indonesia, terutama pada proyek-proyek infrastruktur. Sebagian bahkan digunakan untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah-daerah 3T.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan SBSN untuk proyek infrastruktur dari tahun 2013 sampai 2022 ini telah mencapai Rp 175,38 triliun, dimana itu digunakan untuk membangun 4.247 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Adapun alokasi terbesar dari pembiayaan SBSN ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, jalan-jembatan, dan sumber daya air mencapai Rp 144,88 triliun (82,61%). Selebihnya, digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pendidikan, IPTEK, dan Sosial dengan jumlah mencapai Rp 30,49 triliun (17,39%).

Dan, salah satu diantara berbagai proyek tersebut adalah pembangunan stasiun Cikarang, Bekasi, yang baru saja diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan pada Kamis, 31 Maret lalu. Proyek ini merupakan bagian dari rangkaian Proyek Strategis Nasional Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang,

Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani, menyatakan pendanaan melalui SBSN telah menghasilkan sejumlah infrastruktur, seperti stasiun kereta api yang menjadi aset negara.

"Semoga infrastruktur ini terus dijaga oleh PT Kereta Api dan Kementerian Perhubungan, dan kita semua terus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan ini menggunakan uang kita sendiri, uang rakyat sendiri, dan (manfaatnya) kembali kepada masyarakat," kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Tak hanya pembangunan Stasiun Cikarang saja, namun ada beberapa proyek strategis dalam rangkaian Proyek Strategis Nasional Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang yang dibiayai SBSN, dan telah selesai pada tahun 2021 lalu. Diantaranya: 

• Paket A tahap I (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara), MYC 2015-2021, senilai Rp2,44 triliun.
• Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek senilai Rp308 miliar dari tahun 2020 s.d. 2021.
• Paket B2 (1) Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian Untuk Jatinegara -- Bekasi senilai Rp880 miliar dari tahun 2015 s.d. 2018.
• Paket B2 (2) Double Track Antara Jatinegara -- Bekasi senilai Rp258 miliar tahun 2014.

Adanya proyek Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di wilayah aglomerasi Jabodetabek, terutama terkait aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota, maupun antar provinsi.

Terbukti jumlah penumpang harian untuk layanan KA komuter di Stasiun Cikarang kini meroket hingga 28.000 penumpang per hari, dari semula hanya 5.000 penumpang per hari. Kini Stasiun Cikarang juga melayani 24 perjalanan KA jarak jauh, 12 perjalanan KA lokal, dan 92 perjalanan kereta api komuter setiap harinya.

Dengan semakin lancarnya mobilitas tersebut, maka itu diharapkan bisa memacu dan memperlancar roda perekonomian masyarakat. Inilah nilai strategis dari sisi ekonomi dan sosial yang bisa diperoleh dari pemanfaatan SBSN dalam pembangunan.

Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Menurut data Kemenkeu, pemerintah tahun ini mengalokasikan pembiayaan SBSN sebesar Rp 29,536 triliun untuk 880 proyek infrastruktur pada 11 K/L di seluruh Indonesia. Termasuk diantaranya untuk membiayai 15 proyek infrastruktur perkeretaapian, 16 proyek fasilitas pelabuhan di sektor perhubungan laut, dan pembangunan/pengembangan 16 bandara udara, 19 proyek perhubungan darat, serta 1 gedung politeknik pada Kementerian Perhubungan.

Pemanfaatan Sukuk Negara ini bisa dipandang sebagai creative financing bagi pemerintah. Apalagi dalam situasi pandemi yang menimbulkan tekanan fiskal dan menyebabkan sempitnya pilihan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. SBSN terbukti menjadi salah satu solusinya, sekaligus sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan ke depan.

Tak hanya itu, bagi masyarakat umum, SBSN ini juga menjadi jembatan antara investasi berbasis syariah dengan partisipasinya pada pembangunan nasional. Masyarakat kini bisa memanfaatkan pasar keuangan yang sesuai dengan keyakinan teologisnya, sekaligus memajukan bangsanya.

Dengan melihat manfaatnya seperti di atas, SBSN telah memberikan berkah pada bangsa Indonesia. Inilah bukti bahwa ekonomi syariah memiliki prospek dan potensi yang luar biasa ke depan. Kekuatan ekonomi dari umat Islam ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional.