100 Hari Prabowo-Gibran, Menakar Tantangan Pembangunan Desa

Kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari pertama, membawa ekspektasi tinggi terhadap arah pembangunan nasional, termasuk pada level desa. Sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia, desa memegang peran strategis dalam pencapaian visi besar pemerintah. Namun, capaian di tingkat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (Kompas, 2024).

Penegakan hukum menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Kebijakan ini mencakup pemberantasan korupsi hingga tingkat desa, mengingat alokasi dana desa yang signifikan sering menjadi celah penyalahgunaan. 

Pemerintah melalui Kementerian Desa menindak sejumlah kepala desa yang terjerat korupsi. Namun, implementasi program ini masih menghadapi kritik terkait ketimpangan penindakan (Jakarta Post, 2024).

Baca juga: Tenang Pak Prabowo, Gibran Ada di Sini: Popularitas dan Kepuasan Publik di Desa

Selain itu, pembangunan infrastruktur desa kembali menjadi prioritas. Pemerintah meluncurkan proyek strategis yang melibatkan jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. 

Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Meski menjanjikan, sejumlah desa mengeluhkan keterbatasan anggaran dan pendampingan teknis (Kompas, 2024).

Sektor pertanian desa juga menjadi sorotan. Sebagai penyumbang utama ketahanan pangan nasional, desa memerlukan akses terhadap teknologi modern dan pasar yang lebih luas. 

Pemerintah meluncurkan program untuk memperkuat kelompok tani dan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses produksi. Namun, tantangan terbesar masih pada kesenjangan akses teknologi antara desa terpencil dan desa semi-urban (Jakarta Post, 2024).

Baca juga: Tantangan 38 Ribu Pendamping Desa bagi Presiden Prabowo Subianto

Kebijakan pendidikan yang diluncurkan pemerintah turut menjangkau desa-desa terpencil. Beasiswa pendidikan dan program sekolah digital diperkenalkan untuk mendukung akses anak-anak desa terhadap pendidikan berkualitas. 

Namun, terbatasnya jaringan internet dan fasilitas penunjang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program ini (Kompas, 2024).

Di bidang kesehatan, pemerintah meningkatkan layanan Puskesmas dan Posyandu di desa. Program ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat desa, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. 

Meski demikian, masalah kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi hambatan signifikan (Jakarta Post, 2024).

Pendekatan pemerintah terhadap desa juga mencakup penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan mendorong BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pemerintah berharap menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan desa. Kurangnya kapasitas manajemen seringkali menghambat optimalisasi potensi ini (Kompas, 2024).

Selain itu, desa menjadi bagian penting dalam agenda pengurangan risiko bencana. Pemerintah mulai mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

Upaya ini diapresiasi karena menjawab tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada desa (Jakarta Post, 2024).

Koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten dan desa menjadi tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan sumber daya manusia di desa seringkali membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lambat. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara perangkat desa dan pendamping profesional untuk memastikan efektivitas program (Kompas, 2024).

Refleksi atas 100 hari pemerintahan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa memerlukan pendekatan yang lebih holistik. 

Keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama agar dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat desa tidak hanya menjadi hasil jangka pendek. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan menjadi kunci keberhasilan (Jakarta Post, 2024).

Dengan perhatian yang lebih besar terhadap desa, harapan masyarakat desa untuk menjadi bagian dari transformasi Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud. 

Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Jika desa kuat, maka bangsa ini akan kokoh berdiri. Pemerintah harus memastikan, bahwa slogan membangun dari pinggiran benar-benar menjadi kenyataan.