100 Hari Prabowo-Gibran, Menakar Tantangan Pembangunan Desa

Meski demikian, masalah kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi hambatan signifikan (Jakarta Post, 2024).

Pendekatan pemerintah terhadap desa juga mencakup penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan mendorong BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pemerintah berharap menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan desa. Kurangnya kapasitas manajemen seringkali menghambat optimalisasi potensi ini (Kompas, 2024).

Selain itu, desa menjadi bagian penting dalam agenda pengurangan risiko bencana. Pemerintah mulai mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

Upaya ini diapresiasi karena menjawab tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada desa (Jakarta Post, 2024).

Koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten dan desa menjadi tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan sumber daya manusia di desa seringkali membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lambat. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara perangkat desa dan pendamping profesional untuk memastikan efektivitas program (Kompas, 2024).

Refleksi atas 100 hari pemerintahan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa memerlukan pendekatan yang lebih holistik. 

Keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama agar dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat desa tidak hanya menjadi hasil jangka pendek. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan menjadi kunci keberhasilan (Jakarta Post, 2024).

Dengan perhatian yang lebih besar terhadap desa, harapan masyarakat desa untuk menjadi bagian dari transformasi Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud. 

Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Jika desa kuat, maka bangsa ini akan kokoh berdiri. Pemerintah harus memastikan, bahwa slogan membangun dari pinggiran benar-benar menjadi kenyataan.