Menggagas Divisi Unit Syariah pada Badan Bank Tanah

Badan Bank Tanah dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga ini bertujuan mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah di Indonesia. Fokusnya mencakup penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan sosial-ekonomi, reforma agraria, dan pemerataan ekonomi.

Sebagai badan pemerintah nonstruktural, Badan Bank Tanah memiliki kewenangan khusus. Lembaga ini mengelola tanah terlantar, tanah untuk pembangunan, serta tanah hasil redistribusi. Tujuannya adalah mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur organisasi Badan Bank Tanah dirancang untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Kepala Badan memimpin lembaga ini dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian ATR/BPN. Di bawahnya, terdapat empat deputi utama.

Deputi utama di Badan Bank Tanah memiliki tanggung jawab masing-masing. Mereka menangani Pengadaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Pengelolaan Aset, serta Pendayagunaan dan Pengembangan Kapasitas. Deputi Pemanfaatan Tanah memastikan tanah yang dikelola dimanfaatkan produktif (banktanah.id/struktur-organisasi/).

Struktur organisasi Badan Bank Tanah (sumber: https://banktanah.id/struktur-organisasi/)

Setiap deputi memiliki divisi pendukung operasional, seperti Divisi Perencanaan dan Divisi Implementasi. Salah satu unit potensial adalah Divisi Unit Syariah di bawah Deputi Pemanfaatan Tanah. Unit ini mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dalam tata kelola agraria.

Divisi Unit Syariah dirancang untuk pengelolaan tanah yang adil, produktif, dan berorientasi pada keberkahan. Struktur fleksibel ini memungkinkan Badan Bank Tanah menjawab tantangan agraria di Indonesia. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam menjadi landasan unit ini.

Ketimpangan penguasaan lahan menjadi isu sulit dalam sistem agraria Indonesia. Upaya redistribusi lahan sering terkendala konflik kepemilikan dan mekanisme yang kurang adil. Divisi Unit Syariah hadir sebagai solusi berbasis nilai-nilai Islam untuk masalah ini.

Divisi Unit Syariah tidak hanya fokus pada redistribusi tanah, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan Islami. Pendekatan ini menciptakan sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, dan larangan riba menjadi landasan operasional.

Pendekatan distribusi Divisi Unit Syariah mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan masyarakat. Tanah dikelola sebagai instrumen sosial untuk mendistribusikan kekayaan lebih merata. Pendekatan ini membedakannya dari divisi lain di Badan Bank Tanah.

Contoh implementasi adalah pengelolaan tanah terlantar dengan sistem bagi hasil berbasis syariah. Tanah diubah menjadi lahan produktif untuk kepentingan masyarakat. Hasilnya dibagi secara adil, memberdayakan masyarakat marginal sesuai prinsip distribusi kekayaan dalam Islam.

Pengelolaan tanah di Divisi Unit Syariah berbeda dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tanah wakaf memiliki batasan penggunaan sesuai amanah wakif. Sebaliknya, Divisi Unit Syariah lebih fleksibel untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, selama pengelolaannya sesuai prinsip syariah.

Fleksibilitas Divisi Unit Syariah memungkinkan fungsi ganda sebagai katalis sosial dan ekonomi. Tanah dikelola untuk manfaat sosial dan menciptakan lapangan kerja. Pendekatan ini menjawab kebutuhan lebih luas dibandingkan lembaga seperti BWI.

Tantangan utama Divisi Unit Syariah adalah rendahnya literasi masyarakat terkait pengelolaan tanah berbasis syariah. Edukasi menjadi kunci keberhasilan. Program penyuluhan melibatkan tokoh agama, akademisi, dan komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Regulasi yang mendukung sangat penting untuk Divisi Unit Syariah. Pemerintah harus memastikan divisi ini tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti BWI, dan lain-lain. Sinergi antar lembaga diperlukan agar divisi ini optimal.

Laporan Oxfam Land and Inequality in Indonesia (2021) menyebut ketimpangan penguasaan tanah sebagai hambatan besar pembangunan berkeadilan. Divisi Unit Syariah menjadi solusi inovatif mengatasi ketimpangan ini dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam.

Divisi Unit Syariah dapat menjadi jembatan antara sistem agraria nasional dan ekonomi syariah. Skema pembiayaan berbasis qard hasan dapat dikembangkan bersama lembaga keuangan syariah. Ini mempercepat redistribusi tanah dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Divisi Unit Syariah memiliki potensi besar menciptakan keadilan agraria berkelanjutan. Fokusnya pada kemaslahatan umat memberikan solusi atas ketimpangan penguasaan lahan. Pendekatan ini membantu masyarakat mandiri secara ekonomi.

Integrasi nilai-nilai Islami dalam tata kelola agraria adalah langkah progresif. Divisi Unit Syariah akan membuktikan bahwa pendekatan agama dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Sistem agraria berkeadilan menjadi tujuan utamanya.

Divisi Unit Syariah menjadikan pengelolaan tanah lebih transparan, produktif, dan inklusif. Pendekatan ini membawa harapan baru bagi masa depan agraria Indonesia. Keberadaan divisi ini menunjukkan potensi nilai-nilai agama dalam mendukung keberkahan dan keadilan.