Lonjakan minat terhadap Human Metapneumovirus (HMPV) di Indonesia akhir-akhir ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan bahaya penyakit infeksi saluran pernapasan. Data Google Trends menunjukkan wilayah urban, seperti Jakarta, mendominasi pencarian terkait HMPV. Namun, bagaimana dengan desa?
Desa adalah jantung kehidupan Indonesia. Dengan 75.259 desa di seluruh negeri, peran desa dalam mencegah dan menangani penyakit seperti HMPV tidak bisa diremehkan. Apalagi, desa memiliki potensi besar menjadi benteng pertama dalam sistem kesehatan masyarakat.
Namun, realitas di lapangan sering kali tidak seideal itu. Banyak desa masih bergulat dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Puskesmas, Posyandu, atau klinik desa sering kali minim tenaga ahli, alat kesehatan, hingga obat-obatan dasar. Tantangan ini semakin besar di daerah terpencil.
Sebagai contoh, daerah seperti Maluku Utara dan Aceh, dengan skor rendah dalam minat terhadap HMPV menurut Google Trends, sering kali mengalami kesenjangan informasi kesehatan. Masalah ini diperparah dengan kurangnya akses terhadap sumber daya medis yang memadai.
Krisis kesehatan seperti wabah HMPV membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif. Pendamping desa, yang selama ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat, dapat mengambil peran kunci dalam isu kesehatan. Mereka memiliki kapasitas memfasilitasi edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat.
Selain itu, pendamping desa dapat membantu mengarahkan Dana Desa untuk program kesehatan. Misalnya melalui dana desa nonearmark untuk pengadaan alat deteksi dini, pelatihan kader kesehatan, hingga kampanye pencegahan penyakit menjadi investasi yang sangat penting.
Dana Desa nonearmark merupakan anggaran fleksibel untuk desa, digunakan sesuai kebutuhan lokal, mendukung program strategis seperti pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. (DJBP Kemenkeu, 01/07/2024).
Dalam buku Community Health and Disease Prevention (Thomas, 2015), disebutkan bahwa pendekatan berbasis komunitas adalah salah satu cara paling efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Desa, sebagai unit sosial terkecil, memiliki peluang besar menerapkan strategi ini.
Edukasi menjadi elemen kunci dalam mencegah wabah. Dengan peran aktif pendamping desa, masyarakat dapat diedukasi tentang gejala, pencegahan, dan pentingnya penanganan dini HMPV. Penyebaran informasi ini akan jauh lebih efektif jika disampaikan melalui pendekatan lokal.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penguatan Posyandu. Posyandu tidak hanya menjadi tempat layanan ibu dan anak, tetapi juga pusat informasi kesehatan. Dengan revitalisasi Posyandu, desa bisa menjadi lebih siap menghadapi ancaman penyakit seperti HMPV.
Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan. Pemerintah, melalui Dana Desa, memiliki peluang besar mendukung program kesehatan. Dalam konteks SDGs Desa, target Desa Sehat dan Sejahtera harus menjadi prioritas bersama.
Sebagai langkah awal, pemerintah desa dapat mengintegrasikan program kesehatan dalam rencana kerja. Misalnya, desa bisa mengalokasikan dana untuk pelatihan kader kesehatan, penyediaan alat pelindung diri, dan kampanye edukasi berbasis komunitas.
Di beberapa daerah, langkah ini telah dilakukan dengan baik. DIY Yogyakarta, misalnya, mencatat skor tinggi dalam minat terhadap HMPV. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih baik di masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Menurut laporan WHO (2022), penyakit pernapasan seperti HMPV sering kali tidak terdeteksi di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan desa sebagai pusat pencegahan harus dimaksimalkan.
Selain itu, pendamping desa perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lokal. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan desa. Desa harus menjadi garda terdepan dalam sistem kesehatan nasional.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting. Pendamping desa menunjukkan peran signifikan mereka dalam memfasilitasi edukasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat desa. Mereka menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan desa dalam menyampaikan kebijakan kesehatan.
Namun, peran desa tidak akan maksimal tanpa dukungan teknologi. Teknologi dapat membantu desa menyebarkan informasi kesehatan secara luas dan cepat. Penggunaan aplikasi berbasis komunitas dapat menjadi salah satu solusi efektif.
Dalam menghadapi HMPV, desa juga perlu menyiapkan sistem tanggap darurat. Misalnya, membentuk tim kesehatan desa yang siap menangani kasus darurat. Tim ini bisa menjadi penyangga pertama sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih lanjut.
Di masa depan, pendekatan berbasis desa ini harus menjadi model dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan. Desa memiliki potensi besar menjadi pelopor perubahan dalam sistem kesehatan nasional.
Selain itu, peran desa dalam mendukung SDGs tidak bisa diabaikan. SDGs Desa ke-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan harus menjadi panduan utama dalam perencanaan pembangunan desa ke depan.
Dengan peran pendamping desa, pemerintah, dan masyarakat, desa bisa menjadi benteng pertama dalam menghadapi wabah seperti HMPV. Peran desa ini tidak hanya penting untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk keberlanjutan sistem kesehatan nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
