Pada Pilkada dengan kemenangan yang tipis, terutama yang diperoleh melalui hasil quick count, potensi manipulasi suara menjadi semakin tinggi. Hal ini terutama berlaku di desa, tempat di mana politik lokal sangat kental dan sering kali dikuasai oleh pengaruh kekuatan tertentu.
Kemenangan tipis pada tahap quick count sering kali dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan dalam hasil akhir melalui manipulasi, seperti penggunaan tape-x yang tidak sah dalam proses rekapitulasi suara. Manipulasi ini akan sulit terdeteksi tanpa adanya pengawasan yang ketat, baik dari masyarakat, saksi partai, maupun lembaga pengawas seperti Bawaslu.
Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat desa harus waspada dan terlibat aktif dalam mengawasi setiap tahap Pilkada, khususnya saat penghitungan suara di tingkat TPS.
Masyarakat yang memiliki pemahaman lebih tentang proses pemilu dapat membantu untuk memastikan bahwa tidak ada suara yang dihapus atau dimanipulasi secara tidak sah. Pengawasan dari saksi partai dan anggota Bawaslu di tingkat desa juga sangat penting untuk mendeteksi kecurangan sebelum ia berkembang lebih jauh ke tingkat yang lebih tinggi.
Ketika kemenangan tipis terjadi, bukan tidak mungkin penghapusan suara yang sah dilakukan untuk mencapainya. Maka, untuk mencegah hal ini terjadi di Pilkada yang akan datang, terutama pasca quick count, seluruh elemen masyarakat desa harus bersatu untuk menjaga integritas proses pemilu.
Pengawasan yang lebih ketat pada setiap tahap, dari perhitungan suara di TPS hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten atau provinsi, harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Pemeriksaan terhadap dokumen C Hasil yang melibatkan penghapus cair harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa setiap perubahan atau penghapusan suara di atas kertas tidak merusak hasil yang sebenarnya.
Masyarakat desa, yang memiliki kedekatan dengan calon dan proses pemilu, memiliki peran penting dalam memastikan kejujuran dan integritas pemilihan kepala daerah. Kecurangan yang terjadi di tingkat desa, jika tidak segera ditanggulangi, akan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Desa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan jujur, adil, dan sesuai dengan kehendak rakyat.
Akhirnya, untuk mencegah terulangnya manipulasi seperti penggunaan tape-x, seluruh pihak—baik penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat—harus bekerja sama menjaga integritas Pilkada, memastikan bahwa kemenangan yang diperoleh adalah hasil dari suara rakyat yang sah. Dengan pengawasan yang lebih ketat, partisipasi yang aktif, dan transparansi yang tinggi, kita bisa menjaga demokrasi agar tetap murni, khususnya di tingkat desa.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H