Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hanya sebuah pertarungan antara calon, tetapi juga menjadi ajang peneguhan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa proses pemilihan rentan terhadap manipulasi, terutama pada kemenangan tipis yang diperoleh calon kepala daerah.
Salah satu bentuk manipulasi yang perlu diwaspadai adalah penggunaan tape-x (penghapus cair) dalam penghitungan suara, yang meskipun tampak sepele, dapat merusak integritas proses pemilihan, bahkan di tingkat desa sekalipun. Setelah quick count yang menunjukkan hasil yang sangat tipis, ancaman manipulasi suara dengan tape-x menjadi semakin nyata, dan masyarakat desa harus lebih waspada terhadap potensi kecurangan ini.
Quick count sering kali digunakan sebagai acuan awal dalam menilai hasil Pilkada, tetapi apa yang ditunjukkan oleh hasil tersebut bisa saja bersembunyi di balik potensi manipulasi yang terjadi di tingkat bawah, di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Seperti yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin, penghapusan suara dengan tape-x dapat dilakukan dengan sangat mudah di tingkat desa atau kecamatan, terutama ketika perolehan suara antar calon sangat tipis.
Kejadian ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya menjaga transparansi dan kejujuran dalam setiap tahap pemilihan, dari perhitungan suara di tingkat TPS hingga rapat pleno di tingkat kabupaten dan provinsi. Apalagi di desa, di mana pengawasan terhadap proses pemilu masih terbatas dan rentan terhadap manipulasi.
Penggunaan tape-x di beberapa TPS yang ditemukan pada Pileg 2024 menunjukkan adanya celah dalam sistem pemilihan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah hasil suara dengan cara yang tidak sah.
Seperti yang diungkapkan oleh saksi Partai Gerindra dalam rapat pleno rekapitulasi suara, Alexander Kolaai Narwada, penggunaan penghapus cair memang dimungkinkan oleh aturan yang ada, tetapi hanya dalam kondisi tertentu, dan yang terpenting, penghapusan tersebut harus disertai dengan paraf petugas dan catatan kejadian khusus (Detikbali 10 Mei 2024). Di sinilah letak kerentanannya: apabila penghapusan suara dilakukan tanpa catatan atau paraf yang sah, maka hasil pemilu di tingkat desa bisa dipertanyakan.
Di tingkat desa, manipulasi semacam ini bisa lebih sulit terdeteksi karena masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemilihan cenderung tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai prosedur hukum dan peraturan KPU yang berlaku. Bahkan, pengawasan terhadap proses perhitungan suara pun sering kali kurang ketat. Hal ini memberi ruang bagi manipulasi yang terjadi di balik layar, seperti penggunaan tape-x untuk mengubah hasil perhitungan suara tanpa disertai bukti atau catatan yang sah.
Pilkada di tingkat desa, yang sering kali melibatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, merupakan titik krusial di mana suara rakyat bisa saja dikorbankan. Kejadian penggunaan tape-x dalam Pileg menjadi contoh konkret bahwa meskipun prosedur pemilu sudah disusun sedemikian rupa, pada kenyataannya celah-celah manipulasi tetap ada.
Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, penghapus cair atau tape-x digunakan untuk mengubah angka perolehan suara dalam dokumen C Hasil, yang pada akhirnya merusak keaslian dan integritas hasil pemilu. Jika ini terjadi dalam Pilkada, terutama di desa, dampaknya bisa sangat besar, karena masyarakat desa, yang lebih dekat dengan calon dan partai politik tertentu, akan merasakan dampak langsung dari kecurangan ini.
