Pemerintah Mengambil Langkah Tegas untuk Mendorong Hilirisasi Industri

Ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Sudah saatnya Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri dari hulu ke hilir. Program yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo di period sekarang adalah hilirisasi.

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak terdapat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hilirisasi atau Penghiliran adalah proses atau cara pengolahan bahan baku menjadi siap pakai atau siap jadi.

Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013, di period pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya dalam sektor pertambangan. Program tersebut kini diintensifkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Kebijakan yang digaungkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai professional dan kontra. Bahkan Indonesia mengalami sengketa hukum dengan Uni Eropa di World Exchange Organization (WTO) akibat kebijakan tersebut. 

Namun pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh untuk melanjutkan hilirisasi dan akan mengajukan banding di Pengadilan Internasional karena menolak menerima keputusan WTO yang mana berkaitan dengan larangan ekspor bijih nikel. Sikap pemerintahan yang tegas dalam menjalankan komitmennya patut diapresiasi.

Alasan mengapa hilirisasi penting, karena hilirisasi dapat mendorong pengembangan teknologi dan keahlian tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Hilirisasi tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Hasil hilirisasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dapat dilihat pada kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Hilirisasi Industri memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif tersebut antara lain :

1. Memberikan Nilai tambah terhadap penghasilan negara, penghasilan negara bertambah dengan diberhentikannya ekspor bahan mentah dan melalui PPN, PPh Perusahaan, PPh Karyawan, PEnerimaan Negara Bukan Pajak, Sovereignty, dan Bea Cukai.

2. Terbukannya lapangan kerja di dalam negeri, Di Sulawesi Tengah, sebelum hilirisasi, tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel hanya 1.800 orang. Setelah hilirisasi, tenaga kerja bertambah menjadi 71.500 orang yang bisa bekera.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah, Di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi daerah sebelum adanya hilirisasi rata-rata hanya 5,7 persen, setelah adanya hilirisasi melonjak menjadi 23 persen. Kalau semua provinsi pertumbuhannya seperti itu pertumbuhan ekonomi nasional dapat melonjak secara extreme.

Dampak negatif dari hilirisasi antara lain :

1. Keuntungan sebagian besar ke negara asal financial specialist, bukan menjadi penerimaan negara.

2. Adanya Tenaga Kerja Asing (TKA), TKA yang terlibat dalam proyek hilirisasi di Indonesia hanya 10-15 persen karena Indonesia belum mempunyai tenaga kerja yang ahli dalam proses pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel.

Membahas mengenai middle-income trap, Secara umum, center pay trap mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan menengah, namun kemudian gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju.

Hilirisasi industri menjadi kunci penting dalam usaha Indonesia keluar dari middle-income trap.

1. Dengan mendorong hilirisasi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Diversifikasi perekonomian akan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik, mengurangi risiko, dan memberikan kestabilan dalam menghadapi perubahan pasar worldwide.

2. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makro ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang bijak untuk mengurangi risiko inflasi dan defisit.

3. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4. Pengembangan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi.

5. Hilirisasi industri juga dapat menjadi katalisator bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan mendorong UMKM untuk terlibat dalam kegiatan produksi lebih lanjut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Pemberdayaan UMKM akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan inklusif

Dengan mengimplementasikan strategi ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Melalui kombinasi industrialisasi dan hilirisasi ekonomi, negara dapat memperoleh keuntungan jangka panjang berupa diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hilirisasi industri bukanlah sekadar strategi ekonomi, tetapi merupakan pondasi untuk mengubah paradigma pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi perekonomian, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing worldwide, dan pemberdayaan UMKM, Indonesia dapat mengatasi middle-income trap dan melangkah menuju status negara berpendapatan tinggi.

Langkah langkah Ini semua memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Hilirisasi industri bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, tetapi juga tentang menghasilkan lebih cerdas dan berkelanjutan.

Penulis : Imelda ocha ovilia 235221221 dan Shabina Amelia Putri 235221235