Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai Misi untuk Mencapai Visi Indonesia Maju

Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang terpusat ini mengakibatkan fasilitas, infrastruktur yang sangat tinggi berada di Jakarta dan Pulau Jawa saja. Sehingga terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini lah yang kemudian menyebabkan banyak masyarakat yang memilih untuk tinggal di Jakarta dan mencari lapangan pekerjaan disitu.  

Akan tetapi ternyata kepadatan penduduknya sudah tidak terbendung lagi, jumlah penduduk di Pulau Jawa terutama di DKI Jakarta melambung tinggi. Dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk ini mengakibatkan timbulnya ketidakmerataan ekonomi pula. 

Selain daripada sentralisasi itu, sebenarnya pemerataan perekonomian nasional juga sulit untuk di terapkan di Indonesia. Hal ini karena ada faktor geografis juga yang memengaruhinya. 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga proses integrasi ekonominya memang akan berjalan lebih lambat daripada daratan. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. 

Wilayah bagain barat menguasai sekitar 90% perekonomian nasional sedangkan timur hanya 10 %. Hal tersebut tentu saja disebabkan karena wilayah barat berada dekat dengan titik penting perekonomian Asia Tenggara misalnya Singapura dan Selat Malaka. Sehingga interaksi ekonomi wilayah barat lebih intensif. Akibatnya, sejak zaman kolonialisme Hindia belanda, wilayah timur memang terlihat kurang beruntung dan tampak seakan terabaikan. 

Inilah juga yang menjadi salah satu dasar alasan pemindahan ibu kota negara. Agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini bukan tanpa perhitungan yang pasti. Karena telah di analisis dan diperkirakan bahwa Kalimantan Timur menjadi wilayah yang paling tepat untuk menjadi ibu kota negara. 

Selain karena kondisi geografisnya yang aman dari bencana alam, Kalimantan Timur juga merupakan wilayah yang luas dan berada tepat di tengah-tengah Indonesia.

Menurut laman Kementrian Keuangan RI, terdapat beberapa urgensi yang melatarbelakangi pemindahan IKN ini. Pertama, untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Apalagi Indonesia memiliki visi  2045 yaitu Indonesia maju, dan perekonomiannya akan masuk ke 5 besar dunia pada tahun 2045 tersebut. Untuk mencapai visi tersebut tentu membutuhkan tranformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. 

Dan IKN memegang peranan penting disini.  Kedua, IKN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Sedangkan Jakarta, seperti yang terlihat tidak mampu lagi menjadi wilayah untuk pusat segala bidang (pemerintahan, politik, industri, perdagangan dll). Ini yang menjadi penyebab ketidakmerataan pembangun dan kesejahteraan Indonesia. Karena potensi daerah kurang dimanfaatkan secara optimal dan cenderung menimbulkan kecemburuan anatara daerah-daerah lain sehingga rentan menghadapi perpecahan. 

Ketiga, Kondisi objektif Jakarta yang tidak lagi cocok menjadi ibu kota negara karena kepadatan penduduknya, kemacetan transportasi, permasalahan lingkungan yang terus menurun, dan rentan terjadinya bencana alam. Dengan diwujudkannya pemindahan ibu kota  negara ini, diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia yaitu Indonesia maju dan berdaulat dan sejahtera. 

Pelaksanaan perubahan ibu kota ke Kalimantan Timur memiliki efek ganda. Efek ini tercermin dalam konsumsi dan investasi oleh rumah tangga swasta. Oleh karena itu, Indonesia perlu memaksimalkan sumber-sumber pertumbuhan domestik untuk meminimalisir dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Efek pengganda pergerakan modal terjadi ketika ada peningkatan populasi. Karena itu, pemerintah harus memastikan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindah ke ibu kota baru. Gaji PNS merupakan insentif untuk merangsang konsumsi rumah tangga.