Jujur saja, saya baru pertama kalinya datang pada pemilihan BPD di desa saya. Baiklah, agar lebih gamblang dan rinci, berikut saya ceritakan alur kejadiannya, sesuai yang saya lihat dan saya alami di lapangan.
Sekitar tanggal 15 Agustus 2018, saya diberitahu oleh Ketua RW untuk bisa mendaftarkan sebagai calon anggota BPD, mewakili warga perumahan dan lingkungan RW. Mungkin karena saya yang relatif masih muda, selama ini juga aktif di RW dan karang taruna, sekaligus juga menjadi ketua RT, sehingga Ketua RW lebih memercayakan kepada saya untuk dicalonkan.Â
Selain karena faktor kedekatan emosional, maklum saja, ketua RW saya adalah bapak mertua saya, ha ha ha. Informasi ini pun beredar juga di kalangan ibu-ibu PKK RW, bahwa akan ada penjaringan calon anggota BPD yang baru. Dan beberapa ketua RT pun sudah tahu informasi ini. Meskipun tidak secara masif tersosialisasi di kalangan warga. Maklum saja, bulan Agustus tidak ada pertemuan pengurus RW, karena masih diagendakan bulan September ini.
Saya pun sebenarnya tidak terlalu bersemangat untuk mendaftar, karena saya tak tahu sama sekali, apa itu BPD dan bagaimana proses pemilihannya. Tetapi, saya putuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia, yang hari sebelumnya diantar oleh Bapak Kadus. Selain mengisi formulir kesediaan, saya diminta juga untuk melampirkan fotokopi ijazah terakhir (dilegalisir), KTP, dan kartu keluarga. Semua persyaratan saya kirim, termasuk formulir yang harus bermaterai 6.000.
Ketika di kantor desa, saya sempat menanyakan ke Bapak Carik, tentang bagaimana mekanisme pemilihannya, apakah ada juga tes seleksi atau mekanisme yang lain? Beliau menjelaskan, bahwa nanti ada musyawarah untuk memilih anggota BPD yang dihadiri oleh pihak-pihak perwakilan masing-masing dusun. Termasuk beliau menjelaskan, jika nanti saya terpilih, maka diminta untuk mundur dari jabatan ketua RT atau pengurus RW.
Setelah syarat-syarat dipenuhi, selanjutnya saya hanya menunggu proses berikutnya tanpa ada persiapan apa-apa. Meskipun di benak saya, ketika hari pemilihan itu tiba, dan masing-masing calon diberi kesempatan untuk orasi atau sekadar perkenalan dan menyampaikan program-program ke depannya, saya sudah sempat memikirkan garis-garis besarnya, tentang bagaimana kiprah saya kelak ketika menjadi anggota BPD, yang tentu saja bisa diandalkan dan mampu mengawasi kinerja kepala desa secara objektif dan profesional, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, alokasi dana pemerintah pusat ke desa sangatlah besar untuk saat ini. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan, jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Singkat cerita, Senin, 3 September 2018, saya mendapatkan undangan, dengan tertulis kop surat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jaten. Di isi surat ini tertera keperluan "Musyawarah perwakilan tingkat desa untuk menetapkan calon anggota BPD periode 2018-2024". Sementara acaranya dilaksanakan satu hari berikutnya, yakni hari Selasa, 4 September 2018 di Balai Desa Jaten.
Saya pun masih bertanya-tanya tentang mekanisme pemilihannya. Apakah nanti saya dikenal oleh peserta di forum itu, karena saya belum sempat sosialisasi ke warga atau daerah lingkungan saya.Â
Saya sadar, saya bukan siapa-siapa, lalu siapa yang nanti memilih saya, sementara saya dan mereka yang nanti hadir belum saling mengenal. Demi mengobati kegundahan, saya pun bertanya ke ketua RW, apakah ada undangan ke balai desa untuk pemilihan anggota BPD. Jawaban ketua RW, tidak ada undangan yang masuk, termasuk tidak juga ke ketua-ketua RT. Pikiran saya pun semakin gelisah. Karena saya datang, nyaris tak ada persiapan apa-apa, dan tak tahu nanti siapa yang hadir mewakili daerah atau dusun saya.
Dengan pikiran yang masih berkecamuk, saya datang ke balai desa. Saya pun ikut anjuran panitia, untuk mengenakan pakaian atasan putih, bawah hitam, bersepatu, dan berdasi.Â
Sampai di sana, saya dipersilakan untuk presensi, mengambil konsumsi, dan diminta oleh panitia untuk langsung duduk di atas atau di panggung, bersama dengan deretan calon anggota BPD yang lain.Â
