3. Ketidaktransparanan : Jiwasraya dituduh kurang transparan dalam mengelola keuangan perusahaan dan tidak memberikan informasi yang memadai kepada para nasabah dan publik tentang kondisi keuangan yang sebenarnya.
4. Kegagalan Pengawasan : Penegakan hukum juga menyoroti kegagalan otoritas pengawas dan regulator dalam mengawasi kegiatan Jiwasraya. Pengawasan yang kurang ketat memungkinkan praktik-praktik yang merugikan nasabah dan investor terjadi tanpa terdeteksi.
5. Dampak pada Nasabah dan Investor : Kasus ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi nasabah dan investor Jiwasraya yang percaya pada keamanan dan kredibilitas perusahaan. Dana investasi mereka terancam hilang karena kerugian besar yang dialami oleh perusahaan.
6. Penegakan Hukum dan Keadilan : Penegakan hukum harus memastikan bahwa para pelaku kejahatan dalam kasus ini dituntut sesuai dengan hukum dan diadili secara adil. Akuntabilitas harus ditegakkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan.
7. Perbaikan Sistem Pengawasan : Kasus Jiwasraya menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan keuangan dan asuransi. Langkah-langkah harus diambil untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan institusi keuangan lainnya guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran yang serupa di masa depan.
Dengan demikian, kasus Jiwasraya tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam praktik bisnis perusahaan asuransi, tetapi juga menyoroti kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih besar, dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam industri keuangan secara keseluruhan.
Kesimpulan
TPPU dalam kasus Jiwasraya merupakan kejahatan serius yang harus ditindak tegas. Penanganan kasus ini dan upaya pencegahan TPPU perlu dilakukan secara komprehensif untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.
