Mohon tunggu...
Imam Kodri
Imam Kodri Mohon Tunggu... - -

Formal Education Background in UPDM (B) Of Bachelor’s Degree of Politics and Social Science, majoring of Public Administration and Master Degree, Majoring of Human Resources. Worked in various private companies over 30 years, such as: PT. Pan Brothers Textile as HRD Assistant Manager, PT. Sumber Makmur as HRD Manager, General Personnel Manager at PT. Bangun Perkarsa Adhitamasentra, Senior Manager of HRD and General affair at PT. Indoraya Giriperkarsa, Headmaster of Kelapa Dua High School, and the last, Head of the General Bureau and Human Resources at ISTN Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dalam HUT 70, DPR Bertaubatlah!

30 Agustus 2015   04:43 Diperbarui: 30 Agustus 2015   04:43 233
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption caption="Warta Kota/henry lopulalan "][/caption]DEMO FAHRI - Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya PKS Anti Faham mendemo Wakil DPR Fahri Hamzah terhadap pernyataannya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015). Fahri yang mengotot mendukung 7 proyek DPR dan menyebut anggota DPR rada bloon diminta untuk minta maaf. Warta Kota/henry lopulalan 

Ditemani Prof Emil Salim, Romo Benny pastor muda pengusung gerakan moral bangsa dan aktivis penggerak manusia merdeka dan setara, mendatangi DPR. Bukan hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke 70 menuju parlemen yang bermartabat modern dan amanah, tetapi datang menyampaikan uneg-uneg nya, agar para wakil rakyat di Senayan itu berkenan menunda atau kalau bisa membatalkan rencana membangun tujuh proyek besar yang memerlukan dana pembangunan sebesar Rp2,7 triliun.

Sebenarnya bukan hanya Romo Benny dan Pak Emil yang akan mengingatkan kepada DPR, akan tetapi sudah menjalar sampai kepada rakyat miskin yang ada di paling bawah di republik ini, kalau bisa mereka akan bersama-sama mendatangi kelompoknya Setya Novanto Fadli Zon Novianto dan Fahri Hamzah yang sudah sangat kelewatan melewati batas-batas toleransi.

Mereka akan bersama-sama meneriakan: “DPR kerjanya sangat buruk, pekerjaannya hanya berantem tidak punya malu dan etika sudah buta mata hatinya karena menggerogoti uang rakyat, hidup bermewah-mewah tanpa memperdulikan rakyat miskin”.

Apa yang mereka kerjakan didalam gedung yang megah itu sebenarnya? Karena selama sepuluh bulan terakhir, sejak dilantik hingga Agustus 2015, hanya menghasilkan 2 UU. Itupun berasal dari Perpu Pilkada langsung warisannya SBY dan Perpu KPK semasa pemerintahan Jokowi. Sedangkan 39 RUU Prolegnas prioritas 2015, nihil alias nol tak satupun disahkan menjadi undang-undang.

Rakyat menjerit kenapa DPR dan para pimpinannya seperti setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan sudah buta mata hatinya karena boros penggunaan uang rakyat, hidup bermewah-mewah tanpa memperdulikan rakyat miskin.

Apa anda semua akan menutup mata uang rakyat yang dihabiskan untuk membiayai anda semua setiap tahun (12 bulan) sedikitnya membutuhkan Rp 5.191 triliun. Tetapi anda bekerja hanya saling menunjukan otot tangan dan kaki saling berebut maju kedepan teriak-teriak persis orang kesurupan, meja ditendang dijungkirbalikan!

Disisi lain anggota DPR terkesan memaksa kepada Jokowi agar menandatangani persetujuan pembangunan 7 mega proyek. Alasan Tujuh proyek gedung DPR harus segera dibangun karena gedung yang sekarang miring dan bakalan bakal roboh karena gedung itu sudah salah bangun sejak awal.

Alasan yang dibuat-buat sepertinya pemerintah Jokowi dianggap bodoh. Terakhir Fahri Hamzah mengatakan 7 proyek DPR sudah on the right track, by plan. Bukan rencana pribadi, diketok di paripurna. Di BURT, di Sekjen, dengan Banggar, tujuannya untuk penguatan parlemen.

Fahri bahkan bernada mengancam dengan mengatakan “Kalau DPR lemah, bahaya sekali, kalau tidak aspiratif, yang muncul adalah lembaga pengawas di luar Negara”

Kalau Fahri mau melakukan pengawasan diluar negara, artinya melakukan pengawasan diluar sistem hukum ketatanegaraan. Apa artinya Fahri akan melakukan perebutan kekuasaan kepada pemerintah Jokowi secara ilegal? Silahkan saja, nanti tinggal suruh BIN untik menjerat leher Fahri!!!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun