Mohon tunggu...
Imam Kodri
Imam Kodri Mohon Tunggu... - -

Formal Education Background in UPDM (B) Of Bachelor’s Degree of Politics and Social Science, majoring of Public Administration and Master Degree, Majoring of Human Resources. Worked in various private companies over 30 years, such as: PT. Pan Brothers Textile as HRD Assistant Manager, PT. Sumber Makmur as HRD Manager, General Personnel Manager at PT. Bangun Perkarsa Adhitamasentra, Senior Manager of HRD and General affair at PT. Indoraya Giriperkarsa, Headmaster of Kelapa Dua High School, and the last, Head of the General Bureau and Human Resources at ISTN Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sangat Tepat Kopasus & TNI Tolak Pelatihan Raider untuk Brimob

28 Juli 2015   08:12 Diperbarui: 28 Juli 2015   08:12 15267
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

iLUSTRASI: Anggota TNI Kodam Iskandar Muda bersama anggota Brimob Polda Aceh melakukan kegiatan outbound dalam rangka silaturahmi TNI-Polri di Batalyon 112 Raider, Mata Ie, Aceh Besar, Jumat (28/11/2014). Kegiatan tersebut juga diisi dengan senam bersama, dan sosialisasi keselamatan berkendara oleh anggota polisi lalu lintas. Foto: SERAMBI / M ANSHAR

Terkait dengan TNI menolak permintaan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk memberikan pelatihan Raider kepada seluruh personel Brimob Polri, perlu kita apresiasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya bahwa permintaan Kapolri tidak mungkin dapat dipenuhinya. Karena personel Raider TNI dilatih untuk berkemampuan perang konvensional. Daya tahan dan kemampuan perang personel Raider melebihi personel infanteri biasa. Sehingga "Enggak mungkin polisi dilatih seperti itu. Kalau begitu, persepsinya di publik nanti polisi dimiliterkan oleh TNI, kan kurang elok," ujar Fuad. Penolakan tersebut akan dilayangkan secara formal oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat. JAKARTA, KOMPAS.com Senin (27/7/2015)

Sudah tepat apa yang disampaikan oleh TNI, intinya Polri jangan dimiliterkan yang akan mengembalikan wajah polri kembali seperti wajah orde baru.Ternyata TNI jauh lebih ngerti fungsi Polri ketimbang Polisi itu sendiri, untuk tetap berprinsip Polri harus tetap terlepas dari organisasi ABRI. Bukankah Polri dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi Polri yang sebenarnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, bukan malah meminta-minta pendidikan dan pelatihan Raider yang jauh panggang dari api.

Wong ngga latihan Raider saja gaya dan prilakunya sudah seperti Raider. Sebenarnya apa motif permintaan Jenderal Badrodin Haiti kepada TNI agar seluruh personnel Brimob Polri mendapat pelatihan Raider. Apakah untuk mengembalikan Polri kembali seperti zaman orde Baru, zamannya pemerintahan tirani, absolut dan sewenang-wenang. Pelanggaran HAM menjadi contoh kehidupan sehari-hari.

Kalau Polri akan dijadikan model Polri zaman edan pasti ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh penguasa dan politisi keblinger untuk kepentingan pribadinya, maupun para pemilik modal. Yang penting siapapun yang dapat menyewa mahal untuk jasa keamanan pribadi dan kelompoknya, dialah yang medapat perlindungan dan pengayoman, sedangkan masalah hukum dan keadilan masyarakat menjadi nomor sekian karena tidak penting.

Jika keinginan Jenderal Badroti Haiti ini sampai lolos maka sejarah akan mencatatnya, Polri dibawah Jenderal Badroti Haiti telah berubah wajah dan fungsi, dari wajah pengayom berubah menjadi wajah sangar seperti wajah penagih hutang, dari fungsi penegakan hukum menjadi fungsi perang dan berkelahi. Lantas siapa yang akan diajak perang? Jangan-jangan masyarakatnya yang akan diajak perang, selain dikriminalisasi.

Bukannya Jenderal Badrodin Haiti lebih memikirkan bagaimana supaya Polri menjadi lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi malah menjadi semakin jauh dari kehendak reformasi berjalan semakin jauh dari ketentuan undang-undang dan konstitusi, menabrak-nabrak yang bukan menjadi porsi kewajibannya. Tidak mandiri padahal kedudukan Polri saat ini sudah sangat termanjakan posisinya sudah dibawah Presiden langsung.

Tidak dapat dibayangkan apabila Polri dengan Brimobnya mendapat pelatihan Raider dari TNI, semakin sombong dan semakin sering terjadi bentrokan-bentrokan dengan TNI sendiri. Sudah berapa kali Polri bentrokan dengan TNI yang membawa banyak korban. Sekarang ini saja Polri yang sangat sangar dan tidak mandiri, sombong karena menganggap sebagai anak kesayangan Presiden.

Dapat dipastikan nasib Polri kedepannya bila Brimob dilatih menjadi pasukan Raider hasilnya akan tercipta Polri yang tidak profesional karena Polri yang kembali menampilkan kembali wajah militernya , wajah nya yang galak reaktif dan represif. Bukannya Polri yang sedikit-sedikit marah, akibatnya membuat rakyat takut bersentuhan dengan Pori. Jika hal ini sampai terjadi, maka suasan di republik ini menjadi sangat mencekam.Sangat tidak kondusif.

Untuk menciptakan Brimob yang alim mencintai rakyat, jujur, mengayomi, melindungi alangkah lebih baik Jenderal Badrodin Haiti meminta pelatihan Brimob kepada Pesantren-pesantren di Indonesia, misalnya latihan bareng dengan Banser Pagar Nusa yang sudah dikenal alim dan mencintai rakyat.

Atau Polri diberi pelatihan intensif sebagai guru, pendidik, pengayom, dan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat hukum berdasarkan keadilan. Polri yang pandai menhargai HAM, Polri yang peduli kepada terciptanya masyarakat yang madani, tingkat kepeduliannya dalam penegakan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat, bukan malah dilatih Raider.

UU No 2 Tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III pasal 13, Tugas dan Wewenang, pada prinsipnya menyangkut tiga bidang yaitu 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum; dan 3. Memberikan perlindungan,pengayoman ,dan pelayanan kepada masyarakat.Inilah sebenarnya yang harus fokus di gali oleh Badrodin agar menyelami hakekat dari tiga tugas bidang tadi. Bila Tiga tugas dan wewenang sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut dapat terlaksana hingga 50 persen saja, sudah dapat dianggap Polri berhasil mengemban amanah reformasi.

Jika perjalanan reformasi Polri selama ini mengalami banyak hambatan karena sikap Polri sendiri, terutama dari kalangan para petingginya yang merasa menjadi anak emas Presiden. Hal ini terkait kedudukan Polri ada dibawah langsung Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Kepolisian. Oleh sebab itu sebaiknya undang-undang Kepolisian khususnya pasal 8 sebaiknya direvisi, karena selama ini menjadi tameng oleh Polri berbuat arogan menonjolkan kekuasaan dan kekuatannya. Selain itu wajah Polri yang dikotori oleh para oknum-oknum Jenderalnya yang korup, KKN, berani melawan Presiden, seperti yang ditampilkan oleh tiga unsur pimpinan tertinggi Polri BH, BG dan Bwas.

Kesimpulannya, Pertama: Ternyata TNI jauh lebih memahami tugas dan wewenang Polri dibandingkan Polri itu sendiri. Kedua: Kapolri sebaiknya fokus kepada pembinaan Brimob yang bersifat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,pengayoman ,dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga: Pelatihan Raider hanya diperuntukan untuk TNI saja, jangan sekali-kali diberikan kepada Brimob bila negara ini menginginkan ketentraman. Keempat: Perlu dipertimbangkan tambahan pelatihan Brimob di lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan untuk mencetak Brimob-Brimob yang kasih sayang dan mengayomi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun