UU No 2 Tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III pasal 13, Tugas dan Wewenang, pada prinsipnya menyangkut tiga bidang yaitu 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum; dan 3. Memberikan perlindungan,pengayoman ,dan pelayanan kepada masyarakat.Inilah sebenarnya yang harus fokus di gali oleh Badrodin agar menyelami hakekat dari tiga tugas bidang tadi. Bila Tiga tugas dan wewenang sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut dapat terlaksana hingga 50 persen saja, sudah dapat dianggap Polri berhasil mengemban amanah reformasi.
Jika perjalanan reformasi Polri selama ini mengalami banyak hambatan karena sikap Polri sendiri, terutama dari kalangan para petingginya yang merasa menjadi anak emas Presiden. Hal ini terkait kedudukan Polri ada dibawah langsung Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Kepolisian. Oleh sebab itu sebaiknya undang-undang Kepolisian khususnya pasal 8 sebaiknya direvisi, karena selama ini menjadi tameng oleh Polri berbuat arogan menonjolkan kekuasaan dan kekuatannya. Selain itu wajah Polri yang dikotori oleh para oknum-oknum Jenderalnya yang korup, KKN, berani melawan Presiden, seperti yang ditampilkan oleh tiga unsur pimpinan tertinggi Polri BH, BG dan Bwas.
Kesimpulannya, Pertama: Ternyata TNI jauh lebih memahami tugas dan wewenang Polri dibandingkan Polri itu sendiri. Kedua: Kapolri sebaiknya fokus kepada pembinaan Brimob yang bersifat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,pengayoman ,dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga: Pelatihan Raider hanya diperuntukan untuk TNI saja, jangan sekali-kali diberikan kepada Brimob bila negara ini menginginkan ketentraman. Keempat: Perlu dipertimbangkan tambahan pelatihan Brimob di lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan untuk mencetak Brimob-Brimob yang kasih sayang dan mengayomi.
