Pilkada Serentak Berkah atau Ancaman?

Dengan bantuan dari lembaga-lembaga tersebut maka seyogyanya dapat melakukan pencegahan secara dini. Jika calon kepala daerah memang tersandung kasus dengan kejaksaan atau polisi, lebih baik diberi peringatan tegas oleh penegak hukum agar membatalkan keikutsertaannya dalam pilkada.

Ketiga, koordinasi antara KPU, Bawaslu, dengan KPK, PPATK, Kejaksaan, Polri, masyarakat di daerah, juga lembaga swadaya masyarakat di daerah, terutama dalam pencegahan terjadinya praktek-praktek uang siluman yang dilakukan oleh politisi peserta pilkada. Biasanya mereka mendapat backup dari partai-partai politik pengusungnya dalam upayanya memperoleh kemenangan secara curang misalnya melakukan upaya politik uang, pemerasan, intimidasi, manipulasi perolehan suara, kecurangan-kecurangan lainnya dalam kampanye dan seterusnya.

Dengan mengikutsertakan KPK, PPATK, dan Polri untuk mengawasi praktik-praktik politik uang kecurangan dalam pilkada serentak 2015, maka KPU dan Bawaslu dapat lebih optimal dan obyektif. Yang penting bagaimana upaya bersama agar dapat tercipta pilkada bersih, berintegritas. Memberikan pengawasan ketat kepada siapapun para peserta Pilkada, bahkan termasuk kepada KPU dan Bawaslunya sendiri yang bestatus sebagai penyelenggara Pilkada.

Keempat, kesiapan Partai politik dalam mempersiapkan kadernya yang terbaik sebagai calon pemimpin di daerah yang jujur, bersih, dan bekerja keras untuk rakyat, bukan mempersiapkan pemimpin atau politisi korup, hanya mementingkan pribadinya. Lebih utama para peserta agar bersedia menyerahkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dan menandatangani pakta integritas, baik para politisi peserta Pilkada termasuk para partai politik pendukungnya.

Telah diketahui selama periode 2004-2012 saja sudah ada 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. 

Oleh sebab itu dengan pilkada serentak akan mengurang resiko meningkatnya perilaku korupsi di daerah pasca pelaksanaan pilkada, sebab mereka tidak lagi mengeluarkan biaya tinggi, apalagi dengan cara menghutang, dengan sendirinya akan mengurangi resiko kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Dengan poin-poin satu sampai dengan empat di atas akan diperoleh kompetisi yang sehat yang diikuti oleh semua peserta calon kepala daerah. Maka penyelengaraan pilkada serentak pada era pemerintahan Jokowi akan membawa dampak positip yang lebih baik secara politik maupun ekonomi. 

Memberikan banyak manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, karena jumlah dana yang beredar di tiap propinsi dan kabupaten maupun kota sangat besar.

Pada pilkada tahap awal di 9 propinsi 224 kabupaten dan 36 kota diperkirakan jumlah uang yang beredar mencapai 3.9 triliun rupiah yang akan membawa dampak penambahan pendapatan bagi warga masyarakatnya di daerah secara signifikan. 

Geliat usaha akan tumbuh karena diperlukan tenaga kerja yang cukup tinggi mulai dari pembuatan baliho, spanduk, perlengkapan penyelenggaraan pesta Pilkada dan sebagainya. Oleh sebab itu Pilkada Serentak bukan lagi sebagai ancaman terjadinya konflik, tetapi justru membawa berkah secara ekonomi.