Pemerintah Jokowi Dapat Bangkit dan Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8,9 Persen

[caption caption="sindonews.com"][/caption]

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 hanya mencapai 5,02 persen, dengan dasar perbandingan tahun 2010. Berarti pemerintah berarti gagal memenuhi target pertumbuhan yang dipatok pada 5,5 persen. Ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam lima tahun terkahir. Tahun 2011, angka pertumbuhan mencapai 6,17 persen, tahun 2012 masih mencapai 5,58 persen.

Sedangkan ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada pencapaian 4,7 persen dari yang seharusnya minila 5,2 persen. Boleh dikatakan semua lembaga internasional merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dititik terendah sejak 2009. Seperti halnya Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen.

Angka-angka tersebut dibawah asumsi yang ditetapkan pemerintahan Jokowi dalam rumusan RAPBN sebesar 5,8 – 6,2 persen, Sedangkan dari Bank Indonesia tidak berselisih jauh jika dibandingkan hasil proyeksi dari lembaga Keuangan Internasional lainnya.

Indonesia pernah mencapai posisi 10 besar dunia terbaik di ASEAN pada 2012 - 2014. Ada sembilan negara lain yang peringkat ekonominya di atas Indonesia. Antara lain adalah Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brazil, Perancis, dan Inggris. seharusnya prestasi yang baik bisa dijadikan bekal langkah kemajuan dimasa pemerintahan Jokowi.

Namun apa yang terjadi kondisi ekonomi dunia saat Jokowi mengawali pemerintahannya yang baru, sedang dalam keadaan memburuk. Menurut Agus Martowardoyo menyebutnya sebagai Kondisi global dalam keadaan twin shocks. Kedua, sedang terjadi nilai dollar yang sedang membumbung tinggi dan diikuti perbaikan perbaikan ekonomi Amerika Serikat sebagai single engine. Ketiga harga minyak dunia turun dari 113 Dollar AS per barel menjad di bawah 50 dollar AS per barel.

Sehingga dalam masa pemerintahan baru Jokowi terjadi penurunan harga komoditas serta prospek normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dua hal tersebut yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan, mengurangi pendapatan perusahaan di sektor komoditas, dan akibat kondisi ekonomi Indonesia memperlambat investasi swasta.

Sejumlah masalah perlambatan ekonomi Jokowi

1). Pengaruh kondisi global atau pertumbuhan global yang masih melambat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pemulihan ekonomi yang masih lambat walaupun Eropa sudah mulai membaik. Akibatnya, ekspor masih mengalami pelemahan sehingga tidak mampu mengompensasi tingginya impor. Ekspor masih belum bisa dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi karena kondisi global yang belum positif. “Saat rupiah lemah, harusnya ekspor bisa kuat. Tapi kondisi saat ini tidak ada permintaaan.

2). Lambatnya realisasi proyek infrastruktur pemerintah, Oleh sebab itu Jokowi segera mensegerakan pelaksaan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang dimulai Juni tahun ini. Seperti, rencana pembangunan jalan tol Jawa, Tol Sumatra, Tol Kalimantan, program sejuta rumah, jalan tol laut, pembangunan airport, bendungan dan lainnya.

3). Dampak dari reformasi struktural yang belum berasa manfaat dan fungsinya dinilai menjadi salah satu kunci utama bagi pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setengah hambatan ekonomi nasional saat ini bisa dihilangkan jika program reformasi birokrasi, revolusi mental dan Nawacita berjalan dengan baik

4). Masa transisi Kepala Negara, dan Perbedaan kebijakan dengan Pemerintahan SBY: Misalnya pertumbuhan ekonomi semasa SBY mendorong biaya hidup makin mahal, upah buruh tinggi, biaya hidup meningkat yang berdampak kepada mas pemerintahan Jokowi yang sedang terkena dampak ekonomi dunia yang melemah.

Pemerintahan Jokowi Harus Bereaksi Cepat

1). Pemerintah Jokowi harus bertindak cepat dengan meningkatkan belanja insfrastruktur yang berkualitas. Menaikan kualitas prosedur Pelayanan di dalam kepengurusan perijinan dan Perbaikan insfrastruktur, akan mengurangi biaya logistik, menekan harga barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan. Dan pada gilirannya menaikan daya tari investor, yang berdampak terbukanya lapangan kerja baru,

2). Pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang dapat membantu kondisi fiskal di jangka menengah. Pemeritah dapat melakukan terobosan reformasi fiskal agar memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini akan meningkatkan pendapatan dan belanja anggaran yang lebih baik.

3). Pemerintah juga harus melakukan perbaikan bidang kebijakan untuk memperbaiki dan memperkuat daya saing , perdagangan dan investasi swasta. Peningkatan kegiatan penanaman modal baru diharapkan mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi, dan menstimulus akan ada peningkatan di semester dua.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diatasi karena peluang yang dimiliki Indonesia sangat besar, antara lain, jumlah penduduk terbesar nomor tiga dunia, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena terkait upah yang kompetitif, sekaligus sebagai pasar konsumen yang besar.

Faktor paling menjadi rebutan investor adalah sumber daya alam yang melimpah, tanpa dimintapun para pemilik modal akan berdatangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apalagi jika Pemerintahan Jokowi segera dapat mentuntaskan proyek-proyek pendukungnya, seperti proyek insfrastruktur jalan, tol Jawa , tol trans Sumatera, Kalimantan dan Tol laut sebagai realisasi peta poros maritim dunia.

Dengan potensi besar seperti itu Indonesia berpeluang mencetak pertumbuhan ekonomi yang dapat melampaui negara-negara lain, Bahkan PDB meprediksi Indonesia Jokowi bisa tumbuh hingga 8,7 persen. Insya Allah, Amin