[caption caption="sindonews.com"][/caption]
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 hanya mencapai 5,02 persen, dengan dasar perbandingan tahun 2010. Berarti pemerintah berarti gagal memenuhi target pertumbuhan yang dipatok pada 5,5 persen. Ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam lima tahun terkahir. Tahun 2011, angka pertumbuhan mencapai 6,17 persen, tahun 2012 masih mencapai 5,58 persen.
Sedangkan ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada pencapaian 4,7 persen dari yang seharusnya minila 5,2 persen. Boleh dikatakan semua lembaga internasional merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dititik terendah sejak 2009. Seperti halnya Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen.
Angka-angka tersebut dibawah asumsi yang ditetapkan pemerintahan Jokowi dalam rumusan RAPBN sebesar 5,8 – 6,2 persen, Sedangkan dari Bank Indonesia tidak berselisih jauh jika dibandingkan hasil proyeksi dari lembaga Keuangan Internasional lainnya.
Indonesia pernah mencapai posisi 10 besar dunia terbaik di ASEAN pada 2012 - 2014. Ada sembilan negara lain yang peringkat ekonominya di atas Indonesia. Antara lain adalah Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brazil, Perancis, dan Inggris. seharusnya prestasi yang baik bisa dijadikan bekal langkah kemajuan dimasa pemerintahan Jokowi.
Namun apa yang terjadi kondisi ekonomi dunia saat Jokowi mengawali pemerintahannya yang baru, sedang dalam keadaan memburuk. Menurut Agus Martowardoyo menyebutnya sebagai Kondisi global dalam keadaan twin shocks. Kedua, sedang terjadi nilai dollar yang sedang membumbung tinggi dan diikuti perbaikan perbaikan ekonomi Amerika Serikat sebagai single engine. Ketiga harga minyak dunia turun dari 113 Dollar AS per barel menjad di bawah 50 dollar AS per barel.
Sehingga dalam masa pemerintahan baru Jokowi terjadi penurunan harga komoditas serta prospek normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dua hal tersebut yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan, mengurangi pendapatan perusahaan di sektor komoditas, dan akibat kondisi ekonomi Indonesia memperlambat investasi swasta.
Sejumlah masalah perlambatan ekonomi Jokowi
1). Pengaruh kondisi global atau pertumbuhan global yang masih melambat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pemulihan ekonomi yang masih lambat walaupun Eropa sudah mulai membaik. Akibatnya, ekspor masih mengalami pelemahan sehingga tidak mampu mengompensasi tingginya impor. Ekspor masih belum bisa dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi karena kondisi global yang belum positif. “Saat rupiah lemah, harusnya ekspor bisa kuat. Tapi kondisi saat ini tidak ada permintaaan.
2). Lambatnya realisasi proyek infrastruktur pemerintah, Oleh sebab itu Jokowi segera mensegerakan pelaksaan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang dimulai Juni tahun ini. Seperti, rencana pembangunan jalan tol Jawa, Tol Sumatra, Tol Kalimantan, program sejuta rumah, jalan tol laut, pembangunan airport, bendungan dan lainnya.
3). Dampak dari reformasi struktural yang belum berasa manfaat dan fungsinya dinilai menjadi salah satu kunci utama bagi pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setengah hambatan ekonomi nasional saat ini bisa dihilangkan jika program reformasi birokrasi, revolusi mental dan Nawacita berjalan dengan baik
