[caption id="attachment_380093" align="aligncenter" width="550" caption="Petugas partai. Foto: dok.Jawa Pos"][/caption]
Istilah 'petugas partai' akhirnya membuat para petinggi PDIP merasa perlu memberikan klarifikasi dan menepis berkonotasi negatif. Singkatnya, Tjahjo Kumolo kira-kira mau mengatakan bahwa, istilah itu hanya untuk selalu mengingatkan 'melekatnya amanah PDIP ketika Jokowi menjabat sebagai pimpinan Negara ini'.
Tindak tanduk dan kebijakan yang diambilnya selalu berkonsekwensi bagi parpol pengusungnya. Memang posisi dan keberadaan Jokowi, harus diakui, tak bisa dilepaskan dengan peran PDIP mulai dari jadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai terakhir dan tertinggi sekarang ini sebagai presiden ke-7 RI.
Jokowi dapat hidup karena PDIP tanpa PDIP, dan ini barangkali yang ada dalam pikiran pihak Megawati dan para kader dan tokoh serta petinggi Partai, Jokowi tak akan memperoleh posisi kekuasaan sampai sekarang ini.
Oleh sebab itu ketika PDIP dalam hal ini meminta sedikit saja kepada Jokowi untuk sekedar menerima Budi Gunawan menjadi Kapolri dan ditolak oleh Jokowi , maka seluruh kader PDIP dan Ketum Megawati menjadi tersinggung berat dan marah kepada Jokowi.
Dalam pandangan tokoh yang satu ini Jokowi telah dianggap berhianat tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas partai. Marahnya PDIP berbuntut panjang dan bercabang. Setiap kebijakan Jokowi selalu mendapat tekanan baik yang pro rakyat apalagi yang bertentangan dengan rakyat.
Bercabang dalam arti nya Jokowi akan mendapat balasan bisa berbentuk penolakan setiap bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, dan puncaknya ditolaknya Jokowi oleh PDIP sebagai seorang Presiden yang mendapat mandat dari rakyat
Kata pemakzulan sungguh kata yang sangat ditakuti oleh setiap Presiden dari manapun dia berasal. Apakah dari Jokowi yang menganggap berasal dari rakyat. Sejak peristiwa pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, isu pemakzulan selalu menghantui pemerintahan.
Ketika Presiden SBY pada tahun 2010 menghadapi ketegangan dengan DPR persoalan Bank Century, disaat itu SBY menghadapi ancaman angket, hampir-hampir saja peristiwa Gus Dur akan terulang lagi.
Bagi Jokowi isu pemakzulan sudah terlalu sering diperdengarkan untuk dirinya, baik yang berasal dari suara partai pengusungnya antara lain kader PDIP yang sangat antipati kepada dirinya, maupun yang datang dari politisi yang berasal dari KMP. Bahkan jauh jauh hari sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden wacana memakzulkan sudah dikenakan kepadanya.
Termasuk yang datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengingatkan kepada Jokowi apabila terlalu berani melawan koalisi partai pengusungnya akan mengahadapi bermacam resiko diantaranya adalah resiko pemakzulan.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, istilah Petugas Partai itu sudah seperti mensubordinasi lembaga presiden, karena publik tidak setuju dengan istilah itu.Sementara itu, penjelasan elite PDIP terkait istilah itu juga tidak memuaskan masyarakat.
Menurutnya, kosa kata 'petugas partai' bagi PDIP tak ada yang salah. Karena hal itu dianggap merujuk pada kader partai yang sedang bertugas di eksekutif maupun legislatif.Tapi bagi sebagian publik istilah itu bisa saja dimaknai lain yang konotasinya kurang positif.
Apalagi lagi bila kosa kata tersebut dikaitkan dengan posisi Joko Widodo sebagai presiden RI. Maknanya bisa negatif, dan merendahkan presiden.
Dengan kondisi yang semakin terpuruk ditambah beratnya kehidupan masyarakat yang menghadapi dampak kenaikan harga BBM, kenaikan bahan pokok, dan sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang murah maka masyarakat menjadi semakin antipati terhadap pemerintahan Jokowi.
Jika dibiarkan kondisi yang menyusahkan kehidupan masyarakat tanpa ada penjelasan konkrit penyelesaian dari pemerintah dikhawatirkan pemerintahan Jokowidodo diramalkan oleh pengamat politik Siti Zuhro akan bernasib sama dengan pemerintahan Megawati, BJ Habibie dan Gus Dur, tidak sampai lama memerintah paling kuat hanya bertahan satu kali periode
Tanda-tanda kearah itu dijelaskan oleh Siti Zuhro sudah sangat jelas diperlihatkan kepada publik antara lain:
Pertama:Lebih jauh, Siti Zuhro memprediksi akan jatuhnya kepemimpinan Jokowi-JK yang terlihat dari kurang harmonisnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif.
Kedua: "Sejak awal terpilihnya Jokowi menjadi Presiden, DPR terhadap presiden tidak bersinergi dengan baik. Ini akan memunculkan citra yang buruk," tambahnya.
Ketiga:Terlebih, Jokowi dan JK terlihat kurang kompak dalam model kepemimpinannya. Dia melihat, kondisi politik dan demokrasi yang rapuh.
Keempat:Jokowi-JK tak saling mengisi dan melengkapi itu yang saya tangkap. Kinerja pemerintah baru akan meresahkan publik," tandasnya menambahkan
Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi berkenaan dengan ramalan seorang pakar politik dari LIPI Prof Siti Zuhro perihal kondisi pemerintahannya yang dinilai oleh publik semakin terpuruk? Kali ini yang memberikan masukan adalah seorang peneliti senior LIPI, Jika bukan karena sayangnya kepada Presiden Jokowi, tentu karena Siti Zuhro adalah seorang pegawai negeri yang berkewajiban mengabdikan dirinya kepada negara. Tidak secara langsung Siti Zuhro telah memberikan buku panduan belajar dan disana tersirat kunci jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi Jokowi, agar beliau selamat sampai tujuan minimal satu kali periode tidak mengalami masalah-masalah yang serius menghambat beliau sebagai8 Presiden RI yang ke 7.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H