Diantara mereka adalah Prof Sri Adiningsih, Abdul Malik Fajar, Hasyim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf Kartanegara, Rusdi Kirana, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, dan Suharso Monoarta. Mereka berugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Akan tetapi masukan dari Wantimpres dinilai masih berbau kepentingan politik dan keberpihakan terhadap kelompok atau partai politik tertentu, maka Presiden Jokowi mengangakat lagi Tim 9 yang orang-orangnya dijamin netral tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tertentu.
Mereka adalah, KH Safi’i Ma’arif, Prof Jimly Asshiddiqie, Bambang Widodo Umar, Prof Hikmahanto Juwana, Erry Riyana, Tumpak Hatorongan, Komjen Oegroseno, Jenderal Sutanto, dan Imam B Prasodjo. Mereka mulai bekerja demi memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo demi menuntaskan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mereka juga bertugas memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antar lembaga hukum negara ke depan.
Tim ini bekerja sangat profesional, sehingga Presiden Jokowi lebih sering mendengarkan saran dan nasehatnya, bahkan mengalahkan saran dan nasehat yang datang dari Wantimpres yang sering menimbulkan polemik baru sehubungan keputusan yang dibuat tidak seragam satu orang dengan orang lainnya bahkan lebih sering bertolak belakang.
Kali ini tugas baru menanti untuk tim 9 yang diketuai oleh KH Safi’i Ma’arif untuk ikut memberikan masukan dan nasehat kepada Presiden, terutama yang berhubungan dengan kenekadan Wanjakti dan Kapolri Badrodi Haiti mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri
Dikhawatirkan kerja besar Jokowi yang menjadi agenda utama yaitu tentang pemberantasan Korupsi akan terhambat. Tim 9 diminta untuk ikut mengawal setiap pergerakan Budi Gunawan dan Badrodin Haiti dalam memimpin Polri.
Agar Polri tidak menjadi duri dalam daging dalam semangat pemberantasan korupsi, Badroti Haiti dan Budi Gunawan jangan sampai menjadi pasangan kembar siam anti pemberantasan korupsi, harus dikawal terus oleh semua lapisan masyarakat.
