Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, berkeinginan untuk memvonis mati seorang koruptor. Masalahnya, belum ada terdakwa koruptor yang kesalahannya dapat diganjar hukuman mati. "Bahkan, tidak ada yang mendekati," kata dia ketika ditemui Tempo di kantornya akhir Desember lalu.
Masalah lainnya, menurut Artidjo, yakni konstruksi hukum di Indonesia tidak pas. Khususnya konstruksi hukum yang menyangkut pasal korupsi. "Dibuatnya setengah hati," ujar pria asal Situbondo, Jawa Timur, itu.
Artidjo mengatakan, klausul hukuman mati seorang koruptor dihubungkan dengan faktor lain di luar hukum. Faktor bencana alam misalnya. Koruptor, menurut dia, baru bisa diganjar hukuman mati jika mengkorupsi anggaran penanggulangan bencana alam. "Lha, itu kan jarang. Konstruksi hukumnya salah," ucap dia.
Sumber www.tempo.cc
****
Begitulah Indonesia. Koruptor tidak dan belum dinyatakan sebagai bagian dari pelaku terorisme. Kejahatan mereka -meskipun- termasuk dalam extra ordinary crime  belum mendapatkan perlakukan yang 'sewajarnya' dari negara.
Walaupun ekspresi yang diberikan sama yakni saat tertangkap dan dalam posisi tidak mampu lagi melakukan tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan kejahatan. Tersenyum dan merasakan kebahagian yang mendalam. Begitu yang dapat ditangkap secara kasat mata.
Lihatlah Lutfi Hasan Ishaaq, Atut Chosiyah, Agusrin Najamuddin , Akil Muchtar, Miranda Goeltom dan saat Imam Samudera, Amrozi serta Mukhlas. Mereka betul-betul menampilkan sosok penjahat secara ideologis. Senyuman dan kebahagiaan saat ditangkap aparat menunjukkan motivasi atas apa yang telah mereka lakukan.
Penjahat ideologis?
Apakah layak dan patut label ini diberikan kepada Miranda Goeltom cs? Apakah korupsi menjadi sebuah ideologi baru yang bertentangan dengan semangat kebangsaan?
*****
Artidjo menyarankan agar konstruksi hukum terkait korupsi di amandemen. Namun, Artidjo ragu perihal amandemen tersebut. "Apakah berani, jika pembuat amandemen masih takut jika suatu saat kena?"
Itulah bedanya. Korupsi memungkinkan dilakukan oleh nyaris seluruh rakyat Indonesia sehingga produk perundangan tidak akan bisa disusun sedemikian rupa sehingga menghilangkan nyawa dari pelaku dalam saat penangkapan sah-sah saja dilakukan. Atau disaat hakim membutuhkan sandaran dari legal standing saat keputusan dibacakan di saat persidangan?
China sebagai negara komunis malahan bisa memperlihatkan bagaimana seharusnya pelaku korupsi diperlakukan. Menggunakan AK47 atau bahkan FN 45 dengan memaksa terhukum duduk bersimpuh dan menghadap tembok untuk kemudian diberondong tengkuknya dengan peluru.Mungkin saja korupsi bisa ditekan sedemikian rupa setelah efek jera ditingkatkan.
Sedangkan pelaku tindakan terorisme atas nama ideologi tertentu yang saat ini menghukuminya dengan isu globalisasi dan borderless mungkin akan membutuhkan sinergi dan format G to G untuk meminilisir gerakan counter attack kepada simbol-simbol yang dianggap sebagai musuh. Misalnya pelaku terorisme di Tangerang Selatan, mereka dinilai sangat kental nuansa penyerangan balik kepada simbol-simbol yang identik dengan pelaku kekerasan sektarian dan agama tertentu di Myanmar.
Mereka ini (baca: terorisme) akan senantiasa timbul dan tumbuh berkembang segaris dengan isu-isu global. Indonesia seharusnya memulai meletakkan posisinya sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan menjadi representasi dari 'perlawanan' islam kepada tindakan-tindakan yang islamophobic yang akut.
Jika demikian terjadi tentu saja berharap negeri ini aman dan sejuk bagi warganya bisa dirasakan secepatnya tanpa ada rasa was-was semua pihak.