Artidjo menyarankan agar konstruksi hukum terkait korupsi di amandemen. Namun, Artidjo ragu perihal amandemen tersebut. "Apakah berani, jika pembuat amandemen masih takut jika suatu saat kena?"
Itulah bedanya. Korupsi memungkinkan dilakukan oleh nyaris seluruh rakyat Indonesia sehingga produk perundangan tidak akan bisa disusun sedemikian rupa sehingga menghilangkan nyawa dari pelaku dalam saat penangkapan sah-sah saja dilakukan. Atau disaat hakim membutuhkan sandaran dari legal standing saat keputusan dibacakan di saat persidangan?
China sebagai negara komunis malahan bisa memperlihatkan bagaimana seharusnya pelaku korupsi diperlakukan. Menggunakan AK47 atau bahkan FN 45 dengan memaksa terhukum duduk bersimpuh dan menghadap tembok untuk kemudian diberondong tengkuknya dengan peluru.Mungkin saja korupsi bisa ditekan sedemikian rupa setelah efek jera ditingkatkan.
Sedangkan pelaku tindakan terorisme atas nama ideologi tertentu yang saat ini menghukuminya dengan isu globalisasi dan borderless mungkin akan membutuhkan sinergi dan format G to G untuk meminilisir gerakan counter attack kepada simbol-simbol yang dianggap sebagai musuh. Misalnya pelaku terorisme di Tangerang Selatan, mereka dinilai sangat kental nuansa penyerangan balik kepada simbol-simbol yang identik dengan pelaku kekerasan sektarian dan agama tertentu di Myanmar.
Mereka ini (baca: terorisme) akan senantiasa timbul dan tumbuh berkembang segaris dengan isu-isu global. Indonesia seharusnya memulai meletakkan posisinya sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan menjadi representasi dari 'perlawanan' islam kepada tindakan-tindakan yang islamophobic yang akut.
Jika demikian terjadi tentu saja berharap negeri ini aman dan sejuk bagi warganya bisa dirasakan secepatnya tanpa ada rasa was-was semua pihak.