Terakhir, saya berpendapat bahwa penyelesaian dari dilema ini harus didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Upaya untuk memanfaatkan aset rampasan korupsi harus diarahkan pada pengembalian kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat akibat dari tindakan korupsi.
Oleh karena itu, penanganan aset rampasan korupsi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menangani dilema pemanfaatan aset rampasan korupsi ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Evaluasi nilai aset rampasan korupsi
Sebelum memutuskan apakah aset rampasan korupsi harus dilelang atau digunakan untuk kepentingan publik, nilai aset tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu.
Hal ini akan membantu dalam menentukan apakah aset tersebut memiliki nilai finansial yang cukup besar untuk dijual melalui lelang, atau memiliki nilai sosial yang lebih besar digunakan untuk kepentingan publik.
2. Menentukan kriteria lelang
Jika diputuskan untuk melakukan lelang, maka kriteria lelang harus ditentukan dengan jelas. Hal ini dapat mencakup siapa saja yang berhak mengikuti lelang, bagaimana harga ditetapkan, dan bagaimana proses lelang akan dilakukan. Kriteria yang jelas akan membantu dalam mencegah potensi pembelian kembali oleh pelaku korupsi.
Memastikan transparansi dan akuntabilitas. Baik lelang maupun penggunaan untuk kepentingan publik, pengelolaan aset rampasan korupsi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan memberikan kepercayaan masyarakat bahwa aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan
Untuk menghindari potensi pencurian atau kerusakan aset rampasan korupsi, perlu ditingkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap aset tersebut.
Ini dapat meliputi penggunaan teknologi seperti kamera CCTV atau penempatan penjaga keamanan di lokasi aset.
4. Menyediakan informasi dan pengawasan publik
Aset rampasan korupsi yang digunakan untuk kepentingan publik harus dapat dipantau oleh masyarakat.
Oleh karena itu, perlu disediakan informasi dan pengawasan publik untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam kesimpulannya, pemanfaatan aset rampasan korupsi merupakan sebuah dilema yang harus dipertimbangkan dengan cermat.
