Presiden Jokowi telah  membuka Belt and Road Forum (BRF) ketiga di Great Hall of The People, Beijing, Cina pada Rabu (18-10-2023). Pada kesempatan itu, di hadapan
Presiden Xi Jinping, orang nomor satu di RI ini mengatakan tentang ada tiga hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern China.
Jokowi bercerita RI memiliki proyek nasional Kereta Cepat jakarta-Bandung (KCJB) yang kemudian disinergikan dengan Belt and Road Initiative yang sudah beroperasi. Presiden juga  mengatakan, ada beberapa proyek  yang akan disinergikan dalam proyek Belt and Road Initiative yaitu  pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi, dan hilirisasi industri.
Tak Memberi Untung
Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai sinergi IKN dengan Belt and Road Initiative tidak akan memberikan untung bagi RI.
Melalui kanal Khilafah News, yang bertajuk "Terkuak Jokowi Jual IKN Ke Cina?" di Kabar Petang ( Selasa, 24-10-2023) ia menyatakan, Â "Tawaran Pak Jokowi berkaitan dengan pembangunan IKN kepada pemerintah Tiongkok, dugaan kuat kami tidak akan banyak menguntungkan Indonesia."
Hatta mendasarkan pendapatnya pada  jejak investasi Cina  sebelumnya. Menurutnya, jejak investasi Cina sudah ada sejak 2005. Hingga tahun 2022 totalnya mencapai US$59,7. Dari total investasi, yang paling banyak  di sektor energi (25,6 miliar US$). Terbanyak berikutnya adalah metal. Tidak heran kalau hilirisasi nikel di Sulawesi itu bagian dari investasi Cina di sektor metal atau logam.
Ironisnya, investasi di sektor energi besar, tetapi rakyat  Â
malah makin susah untuk mendapatkan manfaat  energi semisal listrik dan BBM. Hal itu terjadi pada penguranga subsidi yang semakin kecil, bahkan subsudi bakal dihapuskan.
Sementara itu, di saat energi yang berbasis minyak berpindah ke energi yang berbasis listrik, inipun juga tidak menguntungkan Indonesia. Pasalnya, saat pemerintah mendorong penggunaan electric vehicle  atau kendaraan listrik, pembangkitnya 60% dari batubara. Data lain mengungakapkan, 40% pembangkit listrik datang dari pembangkit listrik swasta yang kebanyakan dari Cina dan India. Di mana letak menguntungkan bagi Indonesia kalau batu bara dan pembangkit listriknya dikuasai swasta?
Tata Kelola Yang Keliru
Menurut Hatta, terdapat kekeliruan hal tata kelola negara RI sehingga negara yang sudah  78 tahun merdeka ini belum bisa mandiri dan tetap bergantung kepada pihak luar.
Pembangunan infrastruktur digenjot, namun demi kepentingan investor. Seharusnya pembangunan infrastruktur diarahkan pada pelayanan khususnya pada pemenuhan kebutuhan rakyat yang mendasar. Misalnya  agar bagaimana Indonesia tidak lagi impor beras, bagaimana agar warga tidak kekurangan air saat kemarau, dan tidak banjir saat musim penghujan sehingga ekonomi berjalan baik," harapnya.
