Kebijakan Tidak Tepat
Apakah dukungan besar pemerintah terhadap pariwisata---khususnya wisata halal---merupakan kebijakan yang tepat sasaran? Sektor pariwisata sebenarnya hanya merupakan angka yang kecil bila dibandingkan kekayaan alam yang melimpah negeri ini. Karenanya kucuran dana  untuk pariwisata ini merupakan kebijakan yang tak tepat, saat mana banyak kebijakan lain yang "menghalalkan" asing, aseng, maupun jejaring swasta menguasai simber daya alam milik rakyat. Melalui oligarki nasional yang  membuka pintu liberalisasi SDA Indonesia. Sungguh ironis!
Sistem ekonomi kapitalisme yang tegak di negeri ini telah membukakan jalan bagi kaum korporat untuk merampok SDA seolah mengabaikan  ratusan juta rakyat  sebagai pemilik yang mereka sangat membutuhkannya.
Perlu diketahui bahwa separuh aset nasional dikuasai oleh segelintir orang saja  di negeri ini.  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam laporannya pada 2019 cukup mencengangkan. TNP2K mengungkap, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional.  Lembaga ini juga menyatakan, meski tingkat kemiskinan bisa ditekan sejak 2015, namun kesenjangan sosial  nasional masih menjadi PR besar. Sungguh sistem Kapitalisme telah mengakibatkan kondisi yang sangat buruk.Â
Menyoal prestasi kesenjangan, Indonesia bahkan menjadi negara tertimpang keempat di dunia, di bawah Rusia, India, dan Thailand. Parahnya lagi, ketimpangan tersebut terjadi pada akses kebutuhan dasar, selain sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, air bersih, serta lapangan pekerjaan. Sungguh tidak pantas bila ketimpangan yang tinggi ini terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam. Pastilah terjadi salah kelola terhadap SDA yang ada pada bumi dengan predikat kaya makmur gemah ripah loh jinawi.
Kapitalisme Biang Keroknya
Sistem ekonomi Indonesia yang tidak lain adalah kapitalisme merupakan biang kerok bagi kisruhnya perekonomian negara. Sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan manusia untuk memperoleh kekayaan, mengusahakannya, serta mengelolanya dengan cara sesukanya saat mana liberalisasi kepemilikan difasilitasi oleh negara. Inilah yang bisa menimbulkan gejolak dan kekacauan, serta mengakibatkan keburukan dan kerusakan.
Jika manusia dibiarkan sesuka hatinya sesuai hawa nafsunya untuk memenuhi kebutuhannya, tentu harta yang ada akan dimonopoli oleh orang-orang kuat. Akibatnya  orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperoleh harta tersebut.Â
Celakanya, cara "sesukanya" ini menjadi legal, bahkan lazim terjadi dalam ekonomi kapitalisme. Tidak heran bila kekayaan yang ada di tengah masyarakat didominasi oleh orang-orang kuat saja. Mereka adalah kelompok pemilik kapital/ modal/harta yang besar. Pantas  saja sistemnya diberi nama Kapitalisme.
Peran berperan seperti makelar dan fasilitator bagi masuknya jerat swasta atas nama investasi semakin memperparah keadaan. Penguasa di segala level, mulai dari pucuk pimpinan hingga di daerah, menjadi pelegal bagi perundang-undangan  yang memuliskan swasta untuk mendarat di karpet merah guna mengeruk SDA yang sejatinya merupakan hak milik rakyat.
Pengelolaan Ekonomi oleh Sistem Islam.
