Risma Blusukan, Anies Juga Boleh Blusukan Kalau Mau

Menteri Sosial yang belum lama ini dilantik, Tri Rismaharini membetot perhatian publik dengan aksi turun ke lapangan alias blusukan. Risma, begitu biasa disapa, melakukan blusukan di Jakarta. Apa yang dilakukan Risma oleh sebagian pihak dinilai mengambil kapling Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut saya, tak ada yang salah dengan yang dilakukan Risma. Toh, Jakarta adalah bagian dari Indonesia yang menjadi area kerja Risma. Pandangan kapling mengkapling itu hanya akan membuat jarak  antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Jika ada pandangan kapling mengkapling, bisa saja ada jarak dan hubungan tak sehat antara pusat dan pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat melakukan aksi di Jawa Tengah. 

Lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prannowo merasa direcoki. Akhirnya muncul polemik. Padahal, Jawa Tengah kan jadi bagian pemerintah pusat. Indonesia juga bukan negara federal.

Daripada saling kapling mending kerja sama. Misalnya, Ganjar bekerja sama dengan Jokowi sebagai Presiden. Atau Risma bekerja sama dengan Anies Baswedan sebagai  Gubernur DKI Jakarta. Koordinasi saja antara menteri dan gubernur. Mudah kan?

Tapi menjadi tak mudah kalau semuanya dikaitkan dengan politik kekuasaan. Misalnya, karena Risma satu kubu dengan Jokowi dan Jokowi dinilai tak sekubu dengan Anies, akhirnya percek-cokan politik muncul. Nanti bisa muncul pertanyaan seperti lagu, "Mau dibawa ke mana pemerintahan kita?"

Ngobrol saja antara pemerintah pusat dan daerah dan itu bisa menyelesaikan. Selain itu, blusukan bagi saya adalah hal yang biasa. Sebenarnya aksi itu dilakukan jauh sebelum aksi Jokowi. 

Dahulu, di masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga melakukannya. Tapi memang sebutannya bukan blusukan.  Ya sekalipun Orde Baru dinilai bermasalah,  tapi tetap ada sisi positifnya menurut saya.

Nah, karena blusukan adalah hal yang biasa, maka apa yang dilakukan Risma adalah hal yang biasa. Jika Anies Baswedan mau melakukan blusukan ya tak masalah. Tak ada salahnya juga Anies melakukan blusukan. Tapi tentu saja jika Anies mau melakukan itu.

Pencitraan

Hal lain yang menonjol jadi pembicaraan adalah  soal pencitraan. Apa yang dilakukan Risma dinilai sebagai pencitraan. Risma dinilai sedang mencari panggung untuk kepentingan Pilkada Jakarta 2024. Risma dinilai akan didorong PDI Perjuangan untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024 dan potensial akan melawan Anies Baswedan.

Dalam politik, tak ada masalah dengan pencitraan. Memang itu bagian dari kampanye pribadi. Sebab, bagaimanapun pemimpin dan calon pemimpin harus memiliki citra yang bagus. Masa pemimpin atau calon pemimpin tak boleh membuat citra yang bagus dengan menjalankan tugasnya?

Kalau ada pemimpin pemerintahan kerja diam-diam, saya pikir itu bukan pemimpin pemerintahan. Itu levelnya pemimpin kultural atau sedekah pribadi. Pemimpin pemerintahan harus memperlihatkan kinerjanya, sebagai bagian dari tanggung jawab pada masyarakat. Kalau pemimpin pemerintahan kerja diam-diam ya susah.

Jadi, pemimpin pemerintahan memperlihatkan kinerja, bagi saya adalah keharusan. Tidak boleh dimaknai sebagai cari muka. Sebab, memang harus seperti itu seorang pemimpin pemerintahan.  (*)