Baru-baru ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya marah saat mengetahui dua mobil PCR bantuan dari BNPB untuk Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur. Insiden ini secara tidak langsung meng-head-to-head-kan Risma dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Saya dapat (chat) WhatsApp Pak Doni Monardo kalau (mobil laboratorium) itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang," kata Risma dengan nada tinggi saat menelepon pejabat di Pemprov Jatim, Jumat (29/5/2020) seperti diberitakan Kompas.com.
"Pak, saya enggak terima loh pak, betul saya enggak terima," lanjut Risma. Risma menyesalkan dua unit mobil dari BNPB pusat itu tidak dapat beroperasi di Surabaya. Apalagi Pemkot Surabaya saat ini tengah berkejaran dengan waktu untuk dapat segera memutus mata rantai pandemi Covid-19.
Sementara, Khofifah Indar Parawansa memilih menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi. Menurut Khofifah, Joni lebih memahami terkait penggunaan mobil PCR itu.
"Mobilnya yang koordinasi dengan (pemerintah) pusat adalah Pak Suban (Ketua Logistik), tapi beliau lebih tahu, monggo Pak Joni," kata Khofifah meminta Joni menjelaskan terkait 2 Mobil PCR itu seperti diberitakan Kompas.tv. Joni lantas menuturkan, ada salah paham antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya karena adanya missed komunikasi.
Sebenarnya, polemik antardua kepala daerah beda level di satu provinsi adalah hal yang biasa. Bahkan, kasus di Jawa Timur itu dahulu pernah terjadi di Jawa Tengah. Polemik terjadi kisaran sembilan tahun yang lalu.
Kala itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo berpolemik dengan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) yang kini jadi Presiden Republik Indonesia. Bibit berang ketika Jokowi tak sepakat dengan pembangunan mal di Solo.
Bibit pun meradang dengan menekankan bahwa Solo adalah bagian Jawa Tengah. Namun, persoalan itu terjadi antara dua orang yang diusung PDI Perjuangan kala  pilkada. Selain itu, background Bibit dan Jokowi sama-sama dari area di Jawa Tengah yang disebut Mataraman.
Bibit lahir di Klaten dan Jokowi asli Solo. Dua orang itu juga merepresentasikan sebagai merah, baik dalam politik maupun sosial budaya. Kemudian, dalam satu kesempatan di tengah polemik itu, Jokowi mencium tangan Bibit Waluyo. Sementara bisa mengademkan suasana.
Namun, cerita Khofifah dengan Risma jelas berbeda. Khofifah dari dulu sangat identik dengan hijau. Di dunia politik dia pernah di PPP dan PKB. Dia juga Ketua Umum PP Muslimat, anak organisasi dari Nahdlatul Ulama. Dia juga dikenal sebagai santrinya Gus Dur.
Sebenarnya di Pilkada Jawa Timur 2018, warna hijau di partai pendukung Khofifah tidak dominan. Kala itu, Khofifah didukung Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura, Golkar, dan PPP. Dari enam partai itu, hanya PAN dan PPP yang memiliki basis pendukung muslim.
Basis PAN dan PPP pun sebenarnya juga berbeda. PAN identik dengan muslim modern dan PPP identik dengan muslim tradisional. Khofifah sendiri tentu identik dengan muslim tradisional.
Namun, sekalipun corak hijau di parpol pendukung Khofifah pada Pilkada Jatim 2018 tak mencolok, kehijauan Khofifah tak luntur. Dia sangat mampu memanfaatkan kekuatannya  untuk mendulang suara warga NU.
Jika Khofifah cenderung hijau, tak demikian dengan Risma. Secara garis keturunan, Risma sebenarnya adalah cicit dari Mbah Jayadi yang merupakan pendiri NU di Madiun. Namun, nuansa hijau dalam diri Risma memang tak terlalu menonjol.
Risma lebih lekat sebagai kader PDI Perjuangan yang sukses memimpin Surabaya. Maka, nuansa rivalitas pun muncul ketika Risma marah di masa pandemi pekan lalu.
Pihak PDI Perjuangan sendiri langsung menarik isu Risma marah itu ke isu politik rivalitas. "PDIP berharap agar gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur lebih bijak dan melihat skala prioritas dengan memperhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu dan harus menghindari ego kepemimpinan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti diberitakan kompas.tv.
PDI Perjuangan sendiri memiliki kenangan pahit ketika berkontestasi melawan Khofifah di Pilkada 2018. Saat itu, sebenarnya PDIP dan PKB memiliki peluang besar menang Pilkada Jawa Timur 2018. Sebab, dua orang yang diusung adalah tokoh berkelas, yakni bakal calon gubernur Saifullah Yusuf dan bakal calon wakil gubernur Azwar Anas.
Namun, video yang menyudutkan Azwar Anas beredar sehingga kontestasi berubah dan Azwar Anas pun diganti. Koalisi PKB-PDIP pun kalah.
Di pilpres 2019 seperti tak terjadi rivalitas politik hijau merah di Jawa Timur. Sebab mereka sama-sama condong ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, sepertinya polemik kecil yang muncul di masa pandemi ini bisa mengarah ke rivalitas politik 2023 kala Pilkada Jatim dilaksanakan. Bisa saja di kontestasi itu, Khofifah akan melawan Risma. Bisa saja kan? Dan mesin pertarungan itu dipanaskan sejak sekarang.
Tapi tentu saja harapan kita semua bahwa itu hanya rivalitas politik di tingkat elite. Jangan sampai rivalitas itu jadi mengakar di akar rumput. Sebab, jika rivalitas politik sudah mengakar di masyarakat, akan jadi problem yang sulit terurai. Mari masyarakat jadi pendukung yang wajar saja, jadi penonton yang baik saja. (*)