Mohon tunggu...
Ilham Abdillah
Ilham Abdillah Mohon Tunggu... Editor - Mahasiswa

Senang belajar sejarah banget

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Gerry Van Klinken: Mengkolonisasi Borneo Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan

20 Desember 2023   17:06 Diperbarui: 20 Desember 2023   17:17 238
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

"Menguak Dinamika Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan: Antara Identitas dan Kebijakan Negara"

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di Indonesia pada akhir tahun 1950-an dan menjelaskan dinamika di baliknya. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan analisis politik, tulisan tersebut menyoroti pertentangan antara identitas lokal, nasionalisme, dan upaya negara untuk memperkuat kapasitasnya di daerah-daerah pinggiran.

Pertama-tama, penulis mencatat bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, pada periode tersebut adalah hasil dari ketegangan politik dan nasionalisme yang berkembang di luar Jakarta. Meskipun pemerintah pusat menggambarkan pembentukan provinsi sebagai upaya untuk menggabungkan berbagai bagian bangsa menjadi satu, pandangan lokal menekankan identitas terpisah di tengah keberadaan nasional.

Perbedaan antara konsep bangsa dan negara dalam konteks Indonesia. Sementara nasionalisme cenderung menggambarkan fusi yang lebih riil dari pada pemisahan, pembentukan provinsi-provinsi baru dianggap sebagai tindakan pembangunan negara (state-building) daripada pembentukan bangsa (nation-building).

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957 dianggap sebagai respons terhadap kondisi disintegratif di daerah-daerah kepulauan yang lemah pemerintahannya. Buku ini menyoroti bahwa meskipun simbolisme kebangsaan mendominasi dalam bahasa Presiden Soekarno, yang terjadi sebenarnya adalah ekspansi negara ke wilayah-wilayah yang memerlukan perkuatan keberadaan pemerintah pusat.

Pada tahap pembentukan provinsi, tulisan mencatat bahwa terdapat negosiasi antara pusat dan daerah pinggiran. Elite negara yang berorientasi keamanan mencari perjanjian dengan elite setempat untuk membangun kapasitas negara dan memastikan stabilitas. Ini menciptakan wilayah administratif "Dayak" yang menjadi simbol kekuatan negara-bangsa Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa tulisan menyoroti bahwa pembentukan provinsi bukanlah tindakan pemberontakan atau pemisahan diri yang sesungguhnya, tetapi lebih merupakan gerakan pengapit dari negara yang lemah untuk melawan potensi pemberontakan regional. Dinamika ini mencerminkan permainan kekuasaan yang melibatkan sejumlah kecil fungsionaris negara dan klien non-negara di tingkat pusat dan daerah.

Dengan mengungkapkan sejarah negosiasi antara pusat dan daerah pinggiran, artikel tersebut memberikan pemahaman lebih dalam tentang interaksi antara etnisitas dan negara-bangsa di Indonesia. Pembangunan negara dengan cara desentralisasi, sebagaimana diilustrasikan oleh pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, mengandalkan hubungan dengan kelompok elite lokal untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan pusat.

Secara keseluruhan, tulisan memberikan wawasan yang berharga tentang konteks politik dan identitas di Indonesia pada periode tersebut, menyoroti kompleksitas pembentukan provinsi dan hubungannya dengan proses state-building.

"Perjalanan Dewan Dayak dan Federalisme di Borneo (1946-1949)"

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peristiwa seputar federalisme dan peran Dewan Dayak di Borneo antara tahun 1946 hingga 1949. Tulisan ini mencakup aspek sejarah, politik, dan sosial, memberikan konteks yang mendalam tentang dinamika politik dan perkembangan masyarakat Dayak selama periode tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun