Oligarki Parasit Demokrasi

Benih-benih oligarki di indonesia ini terjadi semenjak terdapat celah yang terbuka pada sistem pemilihan yang mengakibatkan terjadinya fokus kekuasaan pada sistem tersebut. 

Presidential Threshold merupakan aturan pintu celah terbentuknya benih-benih oligarki. Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. 

Pengaturan tentang Presidential Treshold berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya".

Sehingga yang terjadi terdapat pemfokusan kekuasaan untuk memenuhi ambang batas ini. Hal itu terjadi pada Pemilu Presiden 2019 terjadinya 2 pasangan calon presiden yang membuat pemfokusan kekuasaan ketika terpilih akan semakin besar.

Dengan adanya fenomena oligarki pada  politik indonesia saat ini, membuat demokrasi menjadi sakit dalam proses menjalankannya. Konsentrasi kelompok akibat Presidential Threshold pada awal pemilihan menjadi penyebab hal tersebut. 

Melihat bentuk rentetan kronologi oligarki di indonesia saat ini, bisa di terjemahkan bahwa oligarki sah secara konstitusi namun sebuah parasit bagi sistem demokrasi.

Banyak kepentingan rakyat diabaikan akibat kepentingan oligarki ini. Mulai dari pembentukan RUU KPK, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), RUU KUHP, sebagai rentetan bukti kepentingan rakyat yang diabaikan akibat kepentingan besar Oligarki. 

Ambang batas yang sesuai pada pasal 222 tidak relevan di implementasikan di indonesia. 

Timbulnya permasalahan selain oligarki yaitu polarisasi yang terjadi ditengah masyarakat menjadi sebuah bommerang/ancaman terhadap keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Paradigma pemilihan yang berdasarkan Presidential Threshold dengan ambang batas 20%-25% harus diubah. Pengubahan ambang batas menjadi 0% yang harus dilakukan sebagai cara memenuhi amanat sistem demokrasi dan menghilangkan fokus kekuasaan. Sehingga berdampak pada proses demokrasi di indonesia tidak terkunci langkahnya oleh parasit oligarki.