Hal itu sama terjadi pada aksi poster yang dilakukan oleh mahasiswa UNS disaat kunjungan Jokowi ke Kampus UNS. Poster itu bertuliskan "Pak Tolong Benahi KPK", "Tuntaskan Pelanggaran HAM di Masa Lalu".
Penangkapan yang terjadi menambah catatan kelam demokrasi di Indonesia. Beragam alasan yang disampaikan oleh aparat keamanan dalam penangkapan, mulai dari ketertiban sampai sebagai upaya jalan komunikasi yang baik.Â
Lantas, dari beragam alasan penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan apakah dapat dibenarkan?, tentu bila dilihat dari sudut pandang ketertiban, Membentang dan mengepal poster di pinggir jalan tanpa menganggu laju kendaraan agar aspirasi dapat dilihat oleh Bapak Presiden tentu jauh dari kata menganggu ketertiban.Â
Dan bila dilihat dalam sudut pandang 'sebagai upaya  jalan komunikasi yang baik' apakah pantas penangkapan  dilakukan seolah-olah seperti menangkap pelaku kriminal?. Malah upaya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jauh dari upaya mencari yang terbaik dan semakin menambah sumbu api pada masyarakat indonesia.
Namun, beberapa hari setelah kejadian tersebut Kapolri mengeluarkan surat telegram yang menginstruksikan kepada seluruh polisi agar :
1. Ketika ada kegiatan kunjungan Presiden di daerah bertindak secara humanis dan tidak terlalu reaktif.
2. Ketika terjadi kerumunan disaat kunjungan presiden, pengamanan difokuskan kepada kegiatan pengamanan.
3. Polri memberi ruang kepada masyarakat untuk  menyampaikan aspirasi.
4. Mengkomunikasikan bagi warga/kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tidak terjadi ketertiban umum.
Menjadi perhatian yang amat penting terhadap surat telegram diatas, terutama pada  pengimplementasian  terhadap surat telegram tersebut supaya berjalan secara nyata dan konsisten agar tujuan dari kebijakan yang ada tercapai dengan semestinya.
Kinerja kepolisian yang nyata merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat. Keterwujudan kebijakan surat telegram dari Kapolri diatas dapat berdampak besar terhadap jalannya berdemokrasi bila itu dilakukan.Â
