Seberapa "Melek" Aparatur Negara terhadap Propaganda Media Massa dan Sosial dalam Konflik Laut China Selatan?

Gambar 9. Pie Chart Pendapat Responden Mengenai Perannya Sebagai Warga Negara Indonesia Terhadap Isu Geopolitik

Pertanyaan ini memiliki beberapa opsi jawaban yaitu mengikuti perkembangan beritanya, membiarkan karena bukan bagian saya, dan sudah ada bagian yang mengurus, ikut serta menyebarkan, mempelajari ilmu geopolitik agar mampu mengikuti perkembangan isu terkait. Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas responden dengan 73,4% menjawab perlu mempelajari ilmu geopolitik agar mampu mengikuti perkembangan isu terkait. 17% responden menjawab perlu mengikuti perkembangan beritanya dan 2,1% menjawab perlu ikut serta menyebarkan. Sedangkan terdapat 7,4% merasa hanya perlu membiarkan isu tersebut karena bukan bagiannya.

Mayoritas dari responden mengatakan harus terus mengikuti perkembangan pemberitaan, mempelajari ilmu geopolitik, dan ikut menyebarkan ilmu tersebut. Namun, tidak sedikit pihak yang menilai hal tersebut bukan menjadi perhatian bagi mereka. Padahal tanggung jawab besar bagi Aparatur Negara, dimana keutuhan bangsa ini bergantung pada wilayah kedaulatan Indonesia yang tetap utuh.

MENGAPA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN BEGITU PENTING DAN MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA?

Berdasarkan hasil survei kuisioner diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terkhusus Aparatur Negara masih belum "melek" tentang kedaulatan negara terutama yang berkaitan dengan isu konflik Laut China Selatan. Isu seperti ini sangat penting untuk diperhatikan, sehingga tidak terjadi kembali peristiwa ketika Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya menjadi bagian wilayah Indonesia harus kita lepas kepada Malaysia karena kalah di Mahkamah Internasional.

Konflik Indonesia di Laut Cina Selatan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dimulai dengan diterbitkannya peta baru Malaysia pada bulan Desember 1979 yang berdampak pada Pulau Sipadan Ligitan (Maksum, 2017). Kemudian berlanjut pada tahun 2012 ketika China mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan (Nainggolan, 2013). Oleh karena itu, Indonesia khawatir terhadap kawasan Laut Natuna karena perdagangan internasional dapat terancam (Fajrina, 2020).

Peristiwa masa lalu tidak boleh terulang kembali, khususnya terkait wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan masyarakat terutama Aparatur Negara menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah yang mengancam kedaulatan negara.

SOLUSI YANG DITAWARKAN PENULIS

• Peran yang dilakukan pemerintah dalam politik luar negeri secara bebas aktif dirasa sudah sangat tepat. Peran diplomatis Indonesia sebagai penengah dan menjalankan strategi defensif dinilai tepat untuk mengurangi suhu konflik di wilayah Laut China Selatan (Amaliana et al., 2022). Hasil analisa dari penulis diharapkan mampu membantu dalam menyusun strategi yang tepat untuk meredam konflik secara terbuka.
• Kemudian pemerintah juga dapat melakukan filterisasi informasi media asing yang masuk. Hal ini dapat berupa blocking content atau penghapus konten berisi narasi propaganda tentang Laut China Selatan. Sehingga tidak ada informasi yang salah tersebar di masyarakat
• Peran media massa di Indonesia, media merupakan ranah krusial ditengah penyebaran informasi yang begitu cepat di era sekarang. Dari hasil survei menggambarkan kondisi media massa di Indonesia kurang memberitakan isu konflik Laut China Selatan. Hal ini menjadi tugas media Indonesia untuk aktif memberikan informasi faktual dan akurat kepada masyarakat sehingga filterisasi informasi yang masuk dapat seragam dan tidak ada narasi propaganda dari media asing tersebar di lingkungan media Indonesia.
• Peran setiap instansi pemerintah, baik lingkungan ASN, TNI atau Polri. Meningkatkan kesadaran perlu diusahakan setiap pihak, beberapa agenda dapat diusulkan seperti contoh kegiatan bulan kesadaran. Bulan kesadaran merupakan program pembuatan infografis/mading tentang isu hangat dibulan tersebut seperti contoh isu Laut China Selatan. Informasi tersebut dapat disebar secara offline lewat mading disudut kantor atau disebar secara online melalui email pegawai. Pengadaan agenda seperti kuis bulanan atau lomba esai juga dapat menarik minat pegawai dalam memperhatikan isu hangat dibulan tersebut, selain itu hasilnya dapat disebar untuk dibaca oleh pegawai lain di instansi tersebut.
• Peran setiap individu baik ASN, TNI dan Polri. Dengan adanya hasil survei pada tulisan ini diharapkan pembaca dapat sadar dan lebih peka terhadap permasalahan kedaulatan negara agar peristiwa dimasa lalu tidak terjadi lagi kembali. Oleh karena itu, perlu mulai mengkaji dan mendalami permasalahan geopolitik dan geostrategis. Kita tidak dituntut menjadi seorang ahli dibidang ini, namun mengetahui dasar-dasarnya saja sudah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

Konflik Laut Cina Selatan selalu menjadi topik menarik dan perlu dibahas di tingkat nasional maupun internasional. Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan geopolitik yang sudah ada sejak lama. Isu ini beredar luas di media massa dan sosial sebagai alat persebaran informasi yang cepat sehingga tak jarang ditemui narasi berisi propaganda. Media massa seperti berita harian China dan media sosial twitter merupakan bukti nyata penggunaan media tersebut sebagai instrumen propaganda. Kemudian dari tulisan ini didapatkan hasil analisis kesadaran Aparatur Negara dalam menanggapi isu Laut China Selatan. Responden survei rata-rata kurang mengetahui geopolitik mengenai konflik Laut Cina Selatan, rata-rata responden yang menyelesaikan tidak memahami konflik tersebut sehingga ragu untuk mendalami lebih dalam. Bagi responden yang mengetahui, mayoritas menjawab bahwa isu Laut China Selatan sering muncul melalui media massa dan sosial. Oleh karena itu, media massa dan sosial menjadi media penting untuk menyebarkan informasi tersebut.

Pada implementasinya diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah dan media, khususnya pemberitaan isu-isu strategis terkait kepentingan nasional di Laut Cina Selatan. Peran diplomatis Indonesia kepada China dan negara Asia Tenggara lain diharapkan menemukan solusi terbaik atas permasalahan ini. Kemudian pemerintah perlu melakukan filterisasi berita yang masuk ke lingkungan Indonesia dan menggerakan setiap intansi pemerintah baik lingkungan ASN, TNI atau Polri untuk gencar mengedukasi isu hangat nasional maupun internasional seperti ini. Peran masyarakat umum termasuk Aparatur Negara tentunya mengemban tanggung jawab untuk mulai memulai mengkaji dan mengikuti isu geopolitik seperti ini. Melalui tulisan ini diharapkan semua hasil survei, analisa, dan solusi dapat menjadi bahan pertimbangan pembaca dalam mengkaji permasalahan geopolitik di Indonesia, agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan masa lalu terhadap kedaulatan negara.