Mengungkap Misi Terselubung Hendardji Soepanji di KPK
Mayjen Purn. Hendardji Soepanji hingga kini masih tercatat sebagai salah satu dari 48 Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil lolos seleksi. Hendardji diduga kuat memiliki agenda terselubung dibalik pencalonannya sebagai salah satu Capim KPK.
Berdasarkan penelusuran jejak karirnya di sejumlah perusahaan, Hendardji higga kini masih aktif sebagai salah satu komisaris Wilmar International Ltd Group. Perusahaan yang juga dimiliki sebagian besar sahamnya oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan ini pernah tersandung kasus dugaan korupsi pajak yang telah merugikan negara sebesar Rp3,5 triliun.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi restitusi pajak tersebut telah dilaporkan ke Kejagung pada 2009, dengan tembusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kemenkeu, dan Ketua Komisi Pengawas Perpajakan. Dugaan korupsi restitusi pajak Wilmar International Ltd Group mencuat setelah ada laporan Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua M Isnaeni. Skandal penggelapan restitusi pajak itu melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA).
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, meminta agar KPK mengambilalih penanganan kasus ini.
“Saya mendesak KPK untuk segera mengambilalih penanganan kasus manipulasi restitusi pajak yang diduga dilakukan oleh Wilmar Group,” ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/4/2014) lalu.
Dalam catatan Komisi III DPR, skandal Wilmar Group berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 3,5 triliun. Angka ini berasal dari restitusi pajak Wilmar Group sejak sejak tahun 2007 hingga 2009.
“Hal ini sudah masuk kejaksaan dan diproses di Kejaksaan Agung, tapi yang dilaporkan penggelapan pajak hanya Rp 500 miliar. Makanya kami minta KPK untuk melakukan supervisi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Berdasarkan data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR saat itu, PT Wilmar International Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).
Kasus ini mulai mengemuka sejak 2009-2010. Di mana kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), tetapi kemudian dikembalikan ke Ditjen Pajak dengan alasan tidak cukup bukti.
“Jangan lupa, kasus ini sempat dipendam. Isnaeni pertama kali melaporkan kasus ini kepada atasannya, Dirjen Pajak (saat itu) Darmin Nasution dan M Tjiptardjo selaku Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak. Setelah delapan bulan menunggu sia-sia, Isnaeni pun membawa kasus ini ke Komisi III DPR,” bebernya.
Lantaran sudah terlalu lama kasus ini diambangkan, Bambang menduga, kasus Wilmar Group ini memuat banyak kepentingan sehingga ada keengganan aparat penegak hukum untuk menanganinya.
“Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambilalih penanganan kasus ini,” pungkas Bambang Soesatyo.
KPK sendiri hingga kini belum melakukan upaya hukum terhadap kasus ini meski sejumlah pihak sudah mendesak agar kasus dugaan korupsi pajak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini segera diambilalih.
Inikah salah satu agenda terselubung Hendardji untuk masuk menjadi komisioner di lembaga antirasuah ini?
Selain itu, Hendardji hingga kini juga masih tercatat sebagai Presiden Komisaris PT. Bintang Delapan Investama, anak usaha Bintang Delapan Grup. Sejumlah media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berulangkali menulis kiprah Bintang Delapan Grup yang bergerak di bidang pertambangan ini. Salah satu keluhan warga yang menonjol adalah tercemarnya lingkungan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akibat pencemaran oleh pabrik milik perusahaan yang sejumlah komisarinya adalah pensiunan jenderal. Pensiunan jenderal tersebut diantaranya adalah Sintong Pandjaitan dan Hendardji Soepanji.
PT Bintang Delapan Grup sebagai salah satu perusahaan besar di bidang tambang yang beroperasi di sejumlah titik di provinsi Sulteng ini dalam beberapa tahun juga menjadi pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut paparan KPK beberapa waktu lalu soal hasil kajiannya, lembaga antikorupsi itu fokus menyorot tiga sektor rawan rasuah. Pertama adalah industri minerba serta minyak dan gas bumi, sektor pangan, serta penerimaan negara. KP melihat tiga sektor itu rawan korupsi dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Inikah agenda terselubung Hendardji lainnya terkait pengamanan usaha pertambangan milik PT Bintang Delapan Grup?
Dan yang lebih menarik lagi, jika menelusuri kasus korupsi di Kementrian Kesehatan yang ditangani KPK beberapa waktu lalu, maka akan muncul dr Ratna Rosita sebagai salah satu sosok yang sempat dimintai keterangannya. Ratna Rosita diketahui sebagai istri Hendardji Soepanji.
Ratna Rosita yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementrian Kesehatan beberapa kali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan wabah flu burung pada 2006.
Istri Hendardji ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratna Dewi Umar, mantan pejabat pembuat komitmen. "Diperiksa untuk pengembangan penyidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Selasa (13/12/2011) lalu.Hingga kini kasus yang diduga melibatkan Ratna Rosita ini masih mengendap di KPK dan belum ada tindaklanjutnya.
Inikah agenda terselubung hendardji lainnya untuk memasuki KPK sebagai salah satu komisioner…?
Kebohongan Hendardji Soal Kepemilikan Mobil Mewah dan Moge Harley
Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di KPK, Hendardji memiliki sebuah rumah di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Rumah berlantai tiga dengan ornamen warna coklat dengan satu kolam renang di bagian belakang rumah ini juga dihiasi beberapa kendaraan milik Hendardji, antara lain Land Rover Freelander V6 dengan nopol B 2188 LI, Alphard B 102 HS, Toyota Camry B 102 HI, Toyota Camry B 1364 RFS, Kijang Innova B 2929 EK, dan motor Harley Davidson B 6578 TFD. Dengan penghasilan seorang mantan petinggi militer, kira-kira darimana perolehannya ? KPK sendiri seakan tidak berdaya untuk mengusut atau setidaknya mempertanyakan soal harta kekayaan yang dimiliki seorang Hendardji. Belum lagi total kekayaannya yang mencapai sekitar 32 M. Padahal KPK dan para pegiat anti korupsi senang mempublikasi kekayaan seorang pejabat dan mantan pejabat, seakan mereka yang memiliki kekayaan lebih daripada yang lain adalah berprilaku buruk.
Catatan di atas didapatkan saat KPK melakukan verifikasi kekayaan terhadap Hendardji saat mencalonkan diri sebagai salah satu calon Gubernur DKI ada tahun 2012. Hanya saja, saat itu Hendardji tidak meleporkan kepemilikan moge bermerk Harley Davidson tersebut kepada KPK. Selain itu, Hendradji saat itu juga tidak melaporkan kepemilikan mobil mewah bermerk Land Rover tersebut. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, untuk apa Hendardji menyembunyikan kepemilikan mobil mewah dan moge mahal tersebut dalam catatan LHKPN?
Wanita lain dalam kehidupan Hendardji
Sudah menjadu rahasia umum, bahwa pejabat / mantan pejabat banyak memiliki wanita lain / istri simpanan. Sebut saja Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, Irjen Joko Susilo, Gubernur Sumut Gatot Pujo dan lain-lain (sumber : KPK), diketahui memiliki istri simpanan. Lalu bagaimana dengan Hendardji ? Wanita lain dalam kehidupan Hendardji adalah seorang wanita asal Kawanua - Manado bernama MONA yang dikenal saat menjabat sebagai Dandenpom Sulawesi Utara di Manado. Wanita kelahiran April 1977 ini berhubungan dengan Hendardji sejak berusia sekitar 20 tahun. Dikalangan teman-temannya, Mona diketahui berpacaran dengan Komandan Tentara dan selalu memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Mona untuk bertemu disuatu tempat. Mona saat ini menetap di Balikpapan bersama suaminya. Pada tahun 1997 Mona melahirkan seorang anak laki-laki diluar nikah yang saat ini tinggal bersama orang tua Mona di Manado.
Tulisan ini dibuat untuk membantu Pansel KPK dalam menjaring manusia setengah malaikat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana harapan para pegiat anti korupsi untuk mendapatkan figur-figur yang bersih seperti malaikat atau bayi yang baru lahir, Tanpa Dosa
