Mohon tunggu...
iksan karsiman
iksan karsiman Mohon Tunggu... -

Man of power

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengungkap Jatidiri Hendardji Soepandji

10 Agustus 2015   20:34 Diperbarui: 4 April 2017   16:19 3866
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

“Jangan lupa, kasus ini sempat dipendam. Isnaeni pertama kali melaporkan kasus ini kepada atasannya, Dirjen Pajak (saat itu) Darmin Nasution dan M Tjiptardjo selaku Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak. Setelah delapan bulan menunggu sia-sia, Isnaeni pun membawa kasus ini ke Komisi III DPR,” bebernya.

Lantaran sudah terlalu lama kasus ini diambangkan, Bambang menduga, kasus Wilmar Group ini memuat banyak kepentingan sehingga ada keengganan aparat penegak hukum untuk menanganinya.

“Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambilalih penanganan kasus ini,” pungkas Bambang Soesatyo.

KPK sendiri hingga kini belum melakukan upaya hukum terhadap kasus ini meski sejumlah pihak sudah mendesak agar kasus dugaan korupsi pajak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah ini segera diambilalih.

 Inikah salah satu agenda terselubung Hendardji untuk masuk menjadi komisioner di lembaga antirasuah ini?

 

Selain itu, Hendardji hingga kini juga masih tercatat sebagai Presiden Komisaris PT. Bintang Delapan Investama, anak usaha Bintang Delapan GrupSejumlah media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berulangkali menulis kiprah Bintang Delapan Grup yang bergerak di bidang pertambangan ini. Salah satu keluhan warga yang menonjol adalah tercemarnya lingkungan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akibat pencemaran oleh pabrik milik perusahaan yang sejumlah komisarinya adalah pensiunan jenderal. Pensiunan jenderal tersebut diantaranya adalah Sintong Pandjaitan dan Hendardji Soepanji.

PT Bintang Delapan Grup sebagai salah satu perusahaan besar di bidang tambang yang beroperasi di sejumlah titik di provinsi Sulteng ini dalam beberapa tahun juga menjadi pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut paparan KPK beberapa waktu lalu soal hasil kajiannya, lembaga antikorupsi itu fokus menyorot tiga sektor rawan rasuah. Pertama adalah industri minerba serta minyak dan gas bumi, sektor pangan, serta penerimaan negara. KP melihat tiga sektor itu rawan korupsi dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.    

Inikah agenda terselubung Hendardji lainnya terkait pengamanan usaha pertambangan milik PT Bintang Delapan Grup?

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun