Begini Cara Pemerintah Filipina Memperbaiki Sistem Penyaluran "Ayuda" (Dana Bantuan Sosial) agar Tak Dikorupsi Oknum Pejabatnya

Pemerintah Filipina telah menggelontorkan dana kepada 22,9 juta warga di wilayah NCR Plus (semacam Jabodetabek di sini) yang memiliki pendapatan menengah ke bawah.

Program ini disebut dengan Ayuda dan bertujuan sebagai bantuan akibat penguncian wilayah atau Enhanced Community Quarrantine (ECQ). 

Tiap penerima bantuan akan mendapatkan uang sejumlah 1.000 Peso Filipina (sekitar 300 ribu rupiah) per bulan tetapi dibatasi tiap rumah atau kepala keluarga maksimal sejumlah 4.000 Peso Filipina.

Penyaluran ini memang sedang digenjot oleh Pemerintah Filipina karena gelombang kedua wabah covid-19 sudah mulai menyerang negara itu sejak April lalu. Distribusi bantuan pun dipercepat dan beberapa wilayah melakukan pendistribusian di luar jam kerja mereka.

Bantuan Ayuda tersebut telah diterima sebanyak 80 persen dari total masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tinggal di wilayah NCR (Daerah Khusus Ibu Kota Manila), Cavite, Rizal, Bulacan, dan Laguna. 

Jumlah 1.000 Peso Filipina tersebut memang dirasakan banyak pihak tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan. Akan tetapi, jumlah tersebut sudah cukup untuk bertahan dalam waktu lebih dari seminggu daripada tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Sama dengan model bantuan sosial lain, pendistribusian Ayuda ini juga rawan sekali penyelewengan. Banyak diantara warga yang semestinya mendapatkan bantuan itu  akibat terdampak pandemi harus gigit jari. Hal ini terjadi pada awal pemberian Ayuda tahun lalu. Saat negara tersebut melakukan penguncian wilayah pertama kali di wilayah NCR Plus dan beberapa wilayah lain.

Kala itu, Pemerintah Filipina melalui DSDW (semacam Kementrian Sosial) menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2015. Tentu, data tersebut adalah data lama yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Maka dari itu, kritik terhadap Presiden Duterte pun bermunculan agar pemerintah memperbaharui datanya. Terlebih, ada laporan beberapa warga yang tak mendapat bantuan dan tengah dilanda kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat gelombang PHK yang masif.

Tidak hanya ketakcocokan antara penerima bantuan dan kondisi yang sebenarnya, distribusi Ayuda pada tahun 2020 tersebut juga diwarnai penyelewengan oleh pemerintah daerah (Local Government Unit /LGU). 

LGU sangat berperan penting dalam pendistribusian Ayuda sehingga potensi untuk terjadinya korupsi sangat besar. LGU juga diberi wewenang untuk memutuskan apakah bantuan Ayuda diberikan dalam bentuk tunai atau barang.

Saat itu, ada sekitar 89 Kepala Barangay (semacam Kepala Desa) yang terindikasi melakukan tindak korupsi dalam distribusi Ayuda ini. Penyimpangan tersebut juga berpengaruh pada kondisi di beberapa daerah yang mulai chaos. 

Terlebih, Presiden Duterte memerintahkan warganya yang kelaparan dan membutuhkan bantuan untuk bisa datang ke Kepala Barangay mereka. Padahal, ada gap yang jelas antara jumlah warga yang didata oleh pemerintah pusat dengan jumlah warga sebenarnya. Perbedaan ini tentu juga membuat beberapa Kepala Barangay bereaksi keras sehingga menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Tak hanya itu, beberapa Kepala Barangay dan perangkatnya juga diancam oleh warganya yang tak sabar untuk mendapatkan bantuan. Ancaman demi ancaman kerap mereka dapat karena saat itu situasi memang sedang kritis. 

Penguncian wilayah tak semudah yang dibayangkan. Butuh banyak tindakan yang bijaksana agar tak terjadi gesekan di masyarakat terutama antara pemerintah lokal dan warganya.

Seorang pekerja di Barangay Camarines Sur memverifikasi daftar penerima Ayuda agar tak terjadi kesalahan. - Sumber: Rappler

Kekacauan pada tahap pertama pengucuran Ayuda tersebut membuat pemerintah mewajibkan LGU memasang nama calon menerima bantuan di tempat yang bisa diakses banyak orang pada tahapan pencairan selanjutnya. 

Nama-nama tersebut sudah diseleksi juga oleh komisi audit. Sementara itu, DSWD hanya membantu penyaluran dana Ayuda. Mereka sama sekali tak berperan langsung dalam pendistribusian ini kepada warga.

Pada tahap kedua ini, DSWD akan mentrasfer sejumlah uang ke bank nasional. Lalu, bank tersebut akan mencarikan kepada warga yang terdampak dalam berbagai bentuk. Mulai dari dompet digital, rekening bank, dan lain sebagainya.

Sayangnya, pencairan tahap kedua ini juga masih bermasalah. Tak lain, dana yang dicairkan terlambat sampai ke penerima. Dari yang seharusnya cair akhir Mei 2020 baru cair pada pertengahan Juni 2020. Keterlambatan dana ini menjadi hal yang diinvestigasi DPR Filipina agar pemerintah bisa memperbaiki jika ada penguncian wilayah lagi.

Sejak pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru, Filipina tak mengunci ketat wilayahnya. Status ECQ di beberapa wilayah pun diubah menjadi MECQ (Modified Enhanced Community Quarrantine) dan GCQ (General Community Quarrantine). 

Dua model tersebut merupakan pelonggaran lockdown tetapi tetap dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika dua model tersebut diberlakukan, maka Ayuda tak lagi digelontorkan karena warga bebas untuk berkegiatan.

Perubahan status karantina kewilayahan di Pulau Luzon pada pertengahan 2020. - Wikipedia

Namun, gelombang kedua covid-19 membuat wilayah yang sudah mendapat status MECQ dan GCQ kembali harus mendapatkan status ECQ. 

Dalam artian, lockdown ketat pun diberlakukan kembali. Pemerintah pun mau tak mau menggelontorkan uang lagi untuk warganya dalam bentuk Ayuda.

Beberapa poin saat karantina kewilayahan di Filipina. - PCOOH gov

Berkaca dari kekacauan pada 2020, Pemerintah Filipina pun mulai menata ulang sistem distribusi Ayuda. Pemerintah Filipina paham jika mereka tetap memberi wewenang pada LGU, maka pendistribusian ini akan rawan korupsi. 

Demikian pula jika distribusi juga diberikan pada DSWD, maka praktik korupsi yang lebih masif juga akan terjadi. Yah, seperti yang terjadi di negara tetangga mereka yang kini entah bagaimana kelanjutannya.

Untuk itulah, skema pun dimodifikasi sedemikian rupa. DSWD tetap memberikan daftar pada LGU. Lantaran yang mengetahui kondisi warganya adalah LGU, maka LGU boleh menambah atau mengurangi data tersebut asal tetap pada pengawasan komisi audit. Nama-nama calon penerima bantuan juga masih harus diumumkan secara jelas.

LGU juga kembali berperan membantu pembayaran Ayuda tetapi tidak sebagai pengambil keputusan. Mereka akan membantu pendistribusian secara tunai bagi warga yang tidak bisa mengakses bank secara langsung. Misalkan, menyediakan tempat dan protokol kesehatan yang ketat saat pencairan bantuan. Bantuan secara tunai tetap menjadi pilihan utama saat ini karena lebih fleksibel digunakan warga yang sedang butuh biaya.

Suka atau tidak, kewenangan LGU dalam distribusi Ayuda ini juga kerap digunakan sebagai sasaran kampanye oknum pemerintah daerah. 

Sama dengan negeri tetangga mereka yang kerap menggunakan bantuan Bansos sebagai ajang cari muka untuk melenggang di jabatan selanjutnya.

Bahan kebutuhan pokok yang bisa dibeli dengan uang sebesar 1.000 Peso Filipina (sekitar 300 ribu rupiah). Sumber: https://newsinfo.inquirer.net

Untuk itulah, Kemendagri Filipina meminta warga melapor jika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh LGU semacam ini. Mereka boleh melapor jika ada tanda-tanda Ayuda digunakan sebagai ajang narsis mengejar jabatan. 

Agar penyelewengan ini tak terjadi, maka pendistribusian bantuan dilakukan oleh semacam pekerja sosial. Mereka akan memberikan informasi bahwa Ayuda bukanlah bantuan dari pemerintah daerah tetapi langsung dari pemerintah pusat yang memang menjadi hak warga akibat penguncian wilayah.

Pemerintah Filipina juga mengampanyekan gerakan Bawal ang Epal Dito. Gerakan ini merupakan gerakan bersama antara DSWD, pihak kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memantau pendistribusian Ayuda. Terutama, jika terjadi keterlambatan waktu pendistribusian karena keterlambatan juga merupakan salah satu bentuk korupsi.

Dalam kaitannya dengan bantuan para pekerja yang terdampak, Departemen Tenaga Kerja Filipina (DOLE) juga menghidupkan program COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP). 

Pengusaha yang terdampak pandemi bisa mengajukan nama-nama para pekerjanya untuk menerima bantuan tunai. Bantuan tunai tersebut sebesar 5.000 Peso Filipina (sekitar 1.500.000 rupiah) selama penguncian wilayah atau selama mereka tak bekerja.

Tidak hanya itu, DOLE juga menjalankan  Program Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced (TUPAD). Program ini akan memberikan pelatihan kerja pada pekerja yang terdampak pandemi. LGU akan menangani pelatihan kerja pada mereka yang bisa bekerja sementara dalam 10 hingga 30 hari.

Apa yang akan mereka kerjakan?

Mereka akan membantu Pemerintah Filipina menjadi contact tracer atau orang yang mencari kontak erat dengan pasien covid-19. Contohnya, mendata kontak erat, mengarahkan mereka untuk tes massal, hingga memantau kontak erat tersebut tetap menjalankan isolasi mandiri seusai aturan yang telah ditetapkan. 

Jadi, mereka tidak hanya menonton video pelatihan yang tak banyak membantu. Meski pekerjaan mereka sementara dan upah mereka tidak sebanyak saat mereka bekerja, tetap saja program ini jauh lebih berguna.

Mereka jadi garda terdepan negara dalam memutus rantai covid-19. Mereka tidak dibiarkan menganggur dan kelimpungan mencari pekerjaan. Dan tentunya, mereka akan dihargai karena turut serta dalam upaya bela negara Filipina yang sedang dilanda musibah.

Pada akhir Mei 2021 lalu, terjadi perdebatan mengenai program baru yang bernama Bayanihan Dreams. Program ini akan memberikan uang sejumlah 1.000 peso kepada seluruh penduduk Filipina tanpa terkecuali. Jadi, sebanyak 108 juta rakyat Filipina akan mendapatkan uang sejumlah 1.000 Peso tiap bulan selama 3 bulan apapun pekerjaan mereka dan berapa pun usia mereka. Pemberian tersebut juga dianggap sebagai basic universe income.

Artinya, pendapatan yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan selama satu bulan. Meski, banyak yang menganggap uang sejumlah itu hanya cukup untuk digunakan untuk makan secara terbatas. Untuk pengeluaran lain semisal pulsa, listrik, dan lain sebagainya tidak akan bisa diambil dari uang sejumlah tersebut. 

Dengan menyamaratakan jumlah semacam itu juga dirasa tak adil bagi banyak pihak. Ada beberapa pihak yang lebih menyarankan agar berfokus pada mereka yang membutuhkan bukan menyamaratakan pemberian bantuan.

Apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina, mereka juga kelimpungan seperti banyak negara lain. Mereka bukan negara kaya dengan cadangan devisa tak terbatas. 

Namun, keinginan kuat untuk lebih transparan dalam menyalurkan bantuan bagi warganya patut diapresiasi. Jika bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik, maka masyarakat akan patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Proses testing dan tracing terus berjalan sehingga mata rantai penyebaran covid-19 bisa segera diputus. Masyarakat bisa kembali beraktivitas lagi karena status ECQ akan berubah menjadi MECQ dan GCQ.

Lalu, bagaimana dengan penyaluran bantuan sosial di negara tetangga sebelah selatan Filipina? Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Sumber:

(1) (2) (3) (4) (5)

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H