Mohon tunggu...
Ikrom Zain
Ikrom Zain Mohon Tunggu... Tutor - Content writer - Teacher

Hanya seorang pribadi yang suka menulis | Tulisan lain bisa dibaca di www.ikromzain.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Malang Tidak Jadi "Lockdown", Perantau Kadung Panik

17 Maret 2020   07:49 Diperbarui: 17 Maret 2020   07:51 368
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kalau sudah dilarang masuk dan keluar itu kan artinya lockdown. Kalau pembatasan aktivitas, saya masih maklum dan sangat mengerti. Jadi, melalui tulisan ini, saya sangat kecewa terhadap Pemkot Malang atau pun pembuat berita dan tentunya misinformasi ini.

Bagaimana pun, isu lockdown menjadi isu yang sensitif sejak wabah corona semakin menggila. Terutama, bagi para perantau yang jauh dari rumah.  Psikologis para perantau sangat berbeda dengan para residen yang selalu merindukan rumah. Konsentasi mereka akan sangat mudah terpecah dengan adanya isu-isi seperti ini.

Alangkah lebih baik, pemerintah daerah lebih bijak dalam mengeluarkan statemen. Walau diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang cukup besar di daerahnya, tetapi koordinasi dengan pusat haruslah tetap berjalan. Ketika pusat menginstruksikan untuk tidak ada lockdown, maka statement tentang lock down harus dihindari. 

Kita fokus dahulu dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan dan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Kita fokus dulu meninimalisasi dampak penyebaran penyakit ini melalui gerakan hidup bersih. Dan tentunya, kita fokus dulu pada upaya mitigasi dan kewaspadaan terhadap timbulnya penyakit ini dengan informasi rujukan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau warga.

Bagi pemerintah daerah, upaya untuk menenangkan warga juga sangat penting. Mereka adalah ujung tombak kehidupan masyarakay daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah lain juga perlu dilakukan agar masalah corona ini menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Bukan membuat kebijakan sendiri yang kontraproduktif. Apalagi, dalam kondisi genting ini, statemen yang ambigu sangat mudah sekali untuk diputarbalikkan.

Kalau pun lockdown dilaksanakan, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara kontinyu. Apa dampak yang akan terjadi juga harus dijabarkan. Kepastian akan pasokan kebutuhan pokok juga tak kalah penting agar masyarakat tenang. Memberi pernyataan tentang lockdown tanpa alasan jelas selain untuk mencegah penyebaran covid-19 juga malah membuat kacau.

Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemda lain agar berhati-hati dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan.

Salam sehat dan waras.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun