Pemerintah New Zealand menerapkan kebijakan menyeluruh terkait energi yang diatur dalam New Zealand Energy Strategy (NZES) dan Energy Efficiency and Conservation Strategy. Terdapat empat prioritas kebijakan pemerintah-nya, yaitu pengembangan penganekaragaman jenis jenis energi (diversifikasi) atau sumber daya, responsibilitas lingkungan, efisiensi penggunaan energi, dan energi yang aman dan terjangkau. New Zealand sendiri telah memproduksi 88% konsumsi energy domestik. Selain itu, secara bauran energi, 70% energi berasal dari EBT, dan pada tahun 2025 ditargetkan 90% bauran dari EBT. Dalam hal ketenagalistrikan, New Zealand juga telah berhasil memanfaatkan pembangkit listrik dari panas bumi sejak 1958. Saat ini, secara bauran 13% energi New Zealand berasal dari energi geothermal, dengan kapasitas terpasang 854 MW.
Semenjak Tahun 2012 Indonesia memang telah menjalin kerja sama untuk belajar dalam hal pemanfaatan panas bumi dari New Zealand, apalagi New Zealand memiliki kemiripan tektonik dengan Indonesia, yaitu berada pada zona ring of fire. Namun, tantangan dalam pemanfaatan panas bumi adalah biaya eksplorasi yang tinggi dan proses produksi yang juga beresiko tinggi, yaitu resiko tidak ditemukan energi panas di daerah yang sedang dieksplorasi atau energi listrik yang kurang komersial. Resiko lainnya adalah kemungkinan penurunan laju produksi atau penurunan temperatur yang lebih cepat dari estimasi semula. Jadi agar pemanfaatan energi panas bumi Indonesia berjalan lebih maksimal, tentunya diperlukan peningkatan anggaran yang signifikan untuk infrastruktur ketahanan energi dan mengurangi resiko yang terjadi.
[caption caption="ebtke.esdm.go.id"]
Upaya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1918, dimana pada tahun tersebut kegiatan eksplorasi panas bumi pertama kali dilakukan di Kawah Kamojang, Jawa Barat. Saat ini, potensi panas bumi Indonesia sekitar 29 GW, dimana 40% dari potensi panas bumi dunia dan merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Namun, berdasarkan data laporan statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2012, baru terpasang pembangkit listrik yang menfaatkan energi panas bumi sebesar 1226 MW atau sekitar 4 % dari seluruh potensi Indonesia.
Pertamina Geothermal Energy telah melakukan peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang bersumber dari panas bumi sebesar 907 Megawatt (Mw), solar photovoltaic dan energi angin masing-masitig 60 Mw, biomassa 50 Mw dan minimicrohydro dan ocean energy masingÂmasing 45 Mw dan 3 Mw. Kemudian belanja modal juga diperlukan untuk pengembangan bisnis EDT, di luar panas bumi yang diperkirakan mencapai US$1,5 miliar hingga 2019.
Lebih lanjut, dari aspek ekonomi, akibat dari bentuk panas bumi yang tidak dapat disimpan dan tidak dapat ditransportasikan dalam jarak jauh, kondisi ini membuat panas bumi terlepas dari dinamika harga pasar. Padahal panas bumi merupakan alternatif yang sangat baik bagi bahan bakar fosil terutama untuk pemanfaatan pembangkit listrik dan dalam rangka mengurangi subsidi energi.
 2. Brazil
Pemerintah Brazil telah mengembangkan sumber energi dari berbagai tumbuhan (biofuel) jenis bioetanol yang bersumber dari tebu dengan melakukan ujicoba pada kendaraan sejak tahun 1925. Bioetanol adalah jenis biofuel yang mengandung etanol dalam tingkatan tertentu dan dapat dicampur dengan BBM.
[caption caption="www.bioenergyconnection.org"]
Pemakaian biofuel di Brazil dimulai pada 1973, saat terjadi krisis bahan bakar. Biofuel di Brazil sudah berkembang dalam periode cukup lama dengan dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan insentif. Saat ini, harga biofuel di Brazil telah menggunakan mekanisme pasar. Â
