Penerapan PPN 12%: Cara Praktis Genjot Pendapatan

Pemerintah bisa lebih serius menuntaskan RUU Perampasan Aset hasil korupsi. Lihat saja, kasus korupsi timah mencapai Rp271 triliun. Jika kasus ini ditindak ditambah kasus korupsi lainnya, maka pendapatan negara jauh melampaui target pendapatan kenaikan tarif PPN 12%. Apatah lagi, jika pemerintah memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam di darat, di laut, dan di dalam perut bumi. Kebijakan nasionalisasi tambang jelas mampu membiayai berbagai program pemerintah hingga rakyat tak perlu lagi membayar aneka macam pajak.

Masyarakat tentu berharap, kebijakan pembatalan PPN 12% untuk barang umum bukan sekadar demi meredam gejolak. Saat ini, 'No viral no justice' makin terekam kuat dalam benak masyarakat. Kebijakan penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah juga diharapkan bukan sekadar demi mendapat kesan manis di 100 hari kerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Di tengah kondisi karut marutnya masyarakat Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang peka. Rakyat butuh komitmen pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang memalak.

Walllahu'alam bishshowab.