Saat pemerintah bicara soal pajak, rasanya seperti mendengar lagu cinta lama yang berulang-ulang: penuh janji manis, tapi kadang bikin sakit hati.
Kali ini, pemerintah kembali memukau rakyat dengan pengumuman perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Tapi tunggu dulu, plot twist muncul di detik-detik akhir! Presiden Prabowo tiba-tiba berubah sikap dan bilang, "Tenang, tarif 12% ini cuma untuk barang mewah. Barang biasa tetap 11%."
Jadi, kenapa pemerintah tiba-tiba berubah arah? Apakah ini langkah strategis atau cuma biar kelihatan keren dalam 100 hari pertama?
Menurut Bhima Yudhistira, ekonom CELIOS, perubahan sikap ini adalah usaha Presiden Prabowo untuk menjaga citra sebagai pemimpin pro-rakyat.
Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo bakal genap 100 hari bekerja pada 21 Januari 2025. Jadi, kenaikan PPN yang kontroversial bisa jadi ancaman untuk pencitraannya.
"Prabowo nggak mau kelihatan gagal di awal pemerintahannya. Ini strategi supaya dia tetap dianggap peduli rakyat," kata Bhima, dikutip dari BBC.
Dalam pengumuman yang plot twist-nya bikin rakyat bingung, Prabowo bilang bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Barang dan jasa biasa? Tetap 11%!
Langkah ini disebut-sebut untuk melindungi daya beli masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah tetap setia pada rakyat kecil. Tapi, benarkah ini sepenuhnya tentang rakyat, atau ada kepentingan lain yang bermain di balik layar?
Token Listrik: Janji Manis yang Bikin Bingung