Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup versi OCCRP: Kontroversi dan Tanggapan

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah lembaga independen yang fokus pada isu korupsi global, merilis daftar finalis "Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption."

Dalam daftar tersebut, mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk sebagai salah satu dari enam tokoh yang dinilai memiliki keterlibatan besar dalam korupsi dan kejahatan terorganisir di dunia.

Selain Jokowi, daftar ini juga mencantumkan nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Baca juga: Prabowo Serukan Persatuan di Depan Erdogan dan Pemimpin Muslim: "Kita Tidak Dihormati!"

Menurut OCCRP, penentuan finalis dilakukan melalui proses voting yang melibatkan pembaca, jurnalis, dan jaringan global mereka.

Masuknya nama Jokowi dalam daftar ini memicu beragam reaksi di tanah air. Menurut OCCRP, daftar ini dibuat untuk mengekspos individu-individu yang memiliki pengaruh besar terhadap korupsi di negaranya masing-masing.

Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, bahkan dinobatkan sebagai pemenang "Person of the Year" karena dinilai melakukan kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang luar biasa besar selama 24 tahun kepemimpinannya.

Sejumlah pihak di Indonesia, termasuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi laporan OCCRP ini secara serius. 

Baca juga: Maafkan Koruptor, Asal Kembalikan Dua Kali Lipat

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa laporan OCCRP dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum, seperti KPK, untuk menyelidiki dugaan kerugian negara selama masa pemerintahan Jokowi.

"Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu mereka bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa," ujar Guntur.

Meski demikian, laporan ini juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai OCCRP tidak memberikan bukti konkret yang mendukung tuduhan terhadap Jokowi. Selain itu, proses penentuan finalis yang berbasis voting dinilai kurang objektif, karena melibatkan opini publik dan tidak sepenuhnya berbasis fakta hukum.

Namun, OCCRP menegaskan bahwa daftar ini dibuat untuk mendorong diskusi publik dan meningkatkan kesadaran terhadap dampak destruktif korupsi terhadap masyarakat.

 Amnesti Khusus untuk Teodoro Obiang

Selain menetapkan Assad sebagai "pemenang," OCCRP juga memberikan penghargaan khusus kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. 

Ia dianugerahi "Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup" karena kepemimpinannya yang penuh dengan korupsi, penindasan, dan penghilangan paksa terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang dinilai OCCRP sebagai contoh rezim diktator yang korup, di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu, sementara rakyat hidup dalam penderitaan.

Masuknya Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup versi OCCRP menjadi tantangan bagi kredibilitas mantan Presiden tersebut. Sementara itu, desakan agar KPK dan aparat penegak hukum lain menyelidiki laporan ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap transparansi dan akuntabilitas terus ditegakkan.

Sebagai salah satu pemimpin yang pernah menjadi simbol perubahan di Indonesia, tuduhan ini tentu menjadi ujian besar bagi reputasi Jokowi. 

Pertanyaan besar pun muncul: apakah laporan ini akan menjadi awal penyelidikan besar-besaran, atau hanya sekadar isu yang hilang seiring waktu?