Mengenal IHDN Denpasar

Embrio keberadaan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, secara historis dapat ditelusuri dari eksistensi sebuah lembaga pendidikan agama yakni sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar, di bawah naungan Yayasan Dwijendra yang telah berdiri sejak tahun 1959. Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali  Denpasar berubah statusnya menjadi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar pada tahun 1968. Eksistensi lembaga pendidikan ini memiliki peran penting pada waktu itu untuk menyiapkan tenaga  pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. 

Seiring kebijakan pemerintah, yang menghendaki adanya peningkatan kualifikasi pendidikan para guru di tingkat dasar dan menengah yang menghendaki  adanya peningkatan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengajar, maka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam, Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihentikan operasionalnya pada tahun 1990. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya  tenaga pendidik yang harus berpendidikan tinggi atau memiliki ijazah yang minimal setingkat Diploma Dua atau  Diploma Tiga berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar pada tahun 1993 dengan menggunakan seluruh aset bekas PGAHN Denpasar dan PGAHN Singaraja.

Tuntutan kualifikasi guru dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Diploma tersurat pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Atas perjuangan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha baik pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gde Putra dan I Ketut Pasek, yang didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bali dr. Ida Bagus Oka dan pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah, maka pemerintah  c.q. Menteri Agama  mengeluarkan surat Keputusan No. 58 B tanggal 25 Mei 1993 tentang Pendirian APGAHN Denpasar, yang diresmikan oleh  Menteri Agama RI,  Dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 25 Mei 1993, dengan membuka Program Studi Diploma 2 (D.2) dan Diploma 3 (D.3) Jurusan Pendidikan Agama Hindu sekaligus pelantikan Direktur APGAHN yang pertama.

Pada awal berdirinya APGAHN Denpasar penyelenggaraannya menghadapi banyak kendala yang disebabkan berbagai keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, upaya pembenahan dan peningkatan terus diupayakan, baik yang menyangkut pembenahan fasilitas pendukung proses belajar mengajar maupun yang menyangkut komponen-komponen pendidikan lainnya. Tugas pertama dari Direktur APGAHN Denpasar adalah memenuhi kebutuhan pegawai dengan memohon kepada Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI.

Pada tanggal 9 Desember 1994 terjadi pergantian Direktur dari Drs. I Gede Sura kepada Drs.I Nyoman Warjana. Pejabat direktur berikutnya melanjutkan kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh pimpinan sebelumnya, terutama dalam hal pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada tanggal  21 Juni 1996, Drs. I Nyoman Warjana digantikan oleh  Drs. I Gusti Made Ngurah sebagai direktur yang ketiga, dengan tetap melanjutkan program  Direktur APGAHN Denpasar sebelumnya, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan APGAHN Denpasar. Salah satu di antaranya adalah mengusulkan peningkatan status APGAHN Denpasar menjadi Sekolah Tinggi. 

Perjuangan tersebut dimulai sejak tanggal 20 September 1996, yang didukung sepenuhnya oleh para tokoh Hindu diantaranya Mayjen Ir. I Wayan Gunawan (Dirjen Bimas Hindu dan  Buddha), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Menteri BKKBN dan Kependudukan), Drs. I Dewa Made Beratha (Gubernur Bali),  Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pejabat terkait  di tingkat Pusat maupun Daerah  serta Lembaga Sosial Keagamaan Hindu.  Atas berbagai upaya yang dilakukan, maka terbitlah Keputusan Presiden  RI Nomor 20 Tahun 1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar (STAHN Denpasar) yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. Ing BJ Habibie), dengan membuka empat jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu  dan Jurusan Filsafat Agama Hindu.

Pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama (Prof. Drs. Malik Fajar, M.Sc.), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si  sebagai Ketua STAHN Denpasar yang pertama pada  tanggal  9 September 1999 dengan hanya menjabat selama 9 (sembilan) bulan karena Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si., dimutasi menduduki jabatan sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI. Selanjutnya jabatan Ketua STAHN Denpasar dipercayakan kepada Dr. I Made Titib  yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2000.

Pada masa kepemimpinan Dr. I Made Titib, pengelolaan STAHN Denpasar terus diarahkan pada penataan dan peningkatan sarana prasarana bidang akademik sehingga eksistensi perguruan tinggi Hindu negeri satu-satunya di Indonesia kala itu dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, segenap stakeholder dan pemimpin  STAHN Denpasar berupaya meningkatkan peran dan tangggungjawabnya dalam bidang pendidikan dengan membuka PPs.

Strategi  pertama yang dilakukan Ketua STAHN Denpasar (Dr. I Made Titib) adalah membentuk Tim dengan menunjuk Drs. Made Redana, M.Si untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan kajian kelayakan administratif dan akademis pendirian Program Pascasarjana (PPs). Secara administratif, Tim mengadakan kajian cashflow analysis agar dapat menjamin kesinambungan Pascasarjana dengan dukungan dana yang layak. Dilakukan pula kajian terhadap sistem pendidikan yang menyangkut izin pendirian PPs, sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, mahasiswa, dan sebagainya. 

Berkat asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan dukungan dari berbagai pihak, upaya mewujudkan PPs. berhasil, dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, No. H/SK/30/2001 tertanggal 28 Mei 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan PPs STAHN Denpasar dengan Konsentrasi Brahma Widya (Teologi Hindu). Kemudian  pada tahun 2003 melalui SK Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs. Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.