Mengenal IHDN Denpasar

Embrio keberadaan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, secara historis dapat ditelusuri dari eksistensi sebuah lembaga pendidikan agama yakni sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar, di bawah naungan Yayasan Dwijendra yang telah berdiri sejak tahun 1959. Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali  Denpasar berubah statusnya menjadi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar pada tahun 1968. Eksistensi lembaga pendidikan ini memiliki peran penting pada waktu itu untuk menyiapkan tenaga  pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. 

Seiring kebijakan pemerintah, yang menghendaki adanya peningkatan kualifikasi pendidikan para guru di tingkat dasar dan menengah yang menghendaki  adanya peningkatan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengajar, maka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam, Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihentikan operasionalnya pada tahun 1990. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya  tenaga pendidik yang harus berpendidikan tinggi atau memiliki ijazah yang minimal setingkat Diploma Dua atau  Diploma Tiga berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar pada tahun 1993 dengan menggunakan seluruh aset bekas PGAHN Denpasar dan PGAHN Singaraja.

Tuntutan kualifikasi guru dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Diploma tersurat pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Atas perjuangan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha baik pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gde Putra dan I Ketut Pasek, yang didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bali dr. Ida Bagus Oka dan pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah, maka pemerintah  c.q. Menteri Agama  mengeluarkan surat Keputusan No. 58 B tanggal 25 Mei 1993 tentang Pendirian APGAHN Denpasar, yang diresmikan oleh  Menteri Agama RI,  Dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 25 Mei 1993, dengan membuka Program Studi Diploma 2 (D.2) dan Diploma 3 (D.3) Jurusan Pendidikan Agama Hindu sekaligus pelantikan Direktur APGAHN yang pertama.

Pada awal berdirinya APGAHN Denpasar penyelenggaraannya menghadapi banyak kendala yang disebabkan berbagai keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, upaya pembenahan dan peningkatan terus diupayakan, baik yang menyangkut pembenahan fasilitas pendukung proses belajar mengajar maupun yang menyangkut komponen-komponen pendidikan lainnya. Tugas pertama dari Direktur APGAHN Denpasar adalah memenuhi kebutuhan pegawai dengan memohon kepada Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI.

Pada tanggal 9 Desember 1994 terjadi pergantian Direktur dari Drs. I Gede Sura kepada Drs.I Nyoman Warjana. Pejabat direktur berikutnya melanjutkan kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh pimpinan sebelumnya, terutama dalam hal pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada tanggal  21 Juni 1996, Drs. I Nyoman Warjana digantikan oleh  Drs. I Gusti Made Ngurah sebagai direktur yang ketiga, dengan tetap melanjutkan program  Direktur APGAHN Denpasar sebelumnya, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan APGAHN Denpasar. Salah satu di antaranya adalah mengusulkan peningkatan status APGAHN Denpasar menjadi Sekolah Tinggi. 

Perjuangan tersebut dimulai sejak tanggal 20 September 1996, yang didukung sepenuhnya oleh para tokoh Hindu diantaranya Mayjen Ir. I Wayan Gunawan (Dirjen Bimas Hindu dan  Buddha), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Menteri BKKBN dan Kependudukan), Drs. I Dewa Made Beratha (Gubernur Bali),  Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pejabat terkait  di tingkat Pusat maupun Daerah  serta Lembaga Sosial Keagamaan Hindu.  Atas berbagai upaya yang dilakukan, maka terbitlah Keputusan Presiden  RI Nomor 20 Tahun 1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar (STAHN Denpasar) yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. Ing BJ Habibie), dengan membuka empat jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu  dan Jurusan Filsafat Agama Hindu.

Pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama (Prof. Drs. Malik Fajar, M.Sc.), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si  sebagai Ketua STAHN Denpasar yang pertama pada  tanggal  9 September 1999 dengan hanya menjabat selama 9 (sembilan) bulan karena Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si., dimutasi menduduki jabatan sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI. Selanjutnya jabatan Ketua STAHN Denpasar dipercayakan kepada Dr. I Made Titib  yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2000.

Pada masa kepemimpinan Dr. I Made Titib, pengelolaan STAHN Denpasar terus diarahkan pada penataan dan peningkatan sarana prasarana bidang akademik sehingga eksistensi perguruan tinggi Hindu negeri satu-satunya di Indonesia kala itu dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, segenap stakeholder dan pemimpin  STAHN Denpasar berupaya meningkatkan peran dan tangggungjawabnya dalam bidang pendidikan dengan membuka PPs.

Strategi  pertama yang dilakukan Ketua STAHN Denpasar (Dr. I Made Titib) adalah membentuk Tim dengan menunjuk Drs. Made Redana, M.Si untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan kajian kelayakan administratif dan akademis pendirian Program Pascasarjana (PPs). Secara administratif, Tim mengadakan kajian cashflow analysis agar dapat menjamin kesinambungan Pascasarjana dengan dukungan dana yang layak. Dilakukan pula kajian terhadap sistem pendidikan yang menyangkut izin pendirian PPs, sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, mahasiswa, dan sebagainya. 

Berkat asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan dukungan dari berbagai pihak, upaya mewujudkan PPs. berhasil, dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, No. H/SK/30/2001 tertanggal 28 Mei 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan PPs STAHN Denpasar dengan Konsentrasi Brahma Widya (Teologi Hindu). Kemudian  pada tahun 2003 melalui SK Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs. Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.

Pengelola pertama PPs. STAHN Denpasar adalah Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, M.Sc (sebagai Ketua PPs. STAHN Denpasar) dan Drs. Made Redana, M.Si (sebagai Sekretaris PPs. STAHN Denpasar), dan keduanya sekaligus merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Brahmawidya (Teologi Hindu). Pengelola PPs untuk masa awal menemui banyak kendala, terutama menyangkut  dana operasional dan SDM mengingat pembukaan PPs pertama kalinya hanya dengan izin Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI.

Beragam tantangan dan hambatan dihadapi dalam pengelolaan PPs, stakeholder bertekad untuk mewujudkan visi, sebagai kristalisasi komitmen dan tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas akademik dan profesional pegawai dan dosen, sesuai tuntutan globalisasi. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi yaitu berilmu, berwawasan luas, menguasai teknologi, memiliki sraddha dan bhakti yang kokoh melalui sistem pendidikan PPs. yang efektif dan efisien. Kepemimpinan Dr. I Made Titib tidak lama, karena pada tanggal 25 Februari 2002 diangkat sebagai Direktur Urusan Agama Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama RI di Jakarta dan sebagai penggantinya dipilih Drs. I Gede Rudia Adiputra yang dilantik tanggal 8 Maret 2002.

Pada masa kepemimpinan Drs. I Gede Rudia Adiputra dilakukan penataan bidang akademik diantaranya persiapan borang untuk akreditasi yang diawali dari Jurusan Pendidikan Agama dan pembukaan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Akreditasi pada Jurusan Pendidikan Agama memperoleh nilai B. Pengembangan bidang fisik dilanjutkan pembangunan Gedung Bhisma (Aula) serta pembangunan Gedung Rektorat di Bangli, dengan pemancangan tiang beton pertama dilakukan tanggal 14 Agustus 2002. Selain Gedung Rektorat atas bantuan Gubernur Bali dibangun Gedung Perkuliahan berlantai tiga di Kampus Bangli.

Upaya peningkatan institusi terus dilakukan melalui pengajuan proposal yang mendapat dukungan dari semua perguruan tinggi negeri di Bali, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, maupun Majelis Umat (Parisada) termasuk DPRD Bali dan para anggota DPD RI pada waktu itu.  Berdasarkan usul peningkatan STAHN Denpasar menjadi Institut, akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2004 terbit Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang perubahan STAHN Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN Denpasar), dan selanjutnya diresmikan pada tanggal 23 Maret 2005 di Bangli oleh Menteri Agama (H. Maftuh Basyuni). Rektor Pertama IHDN Denpasar untuk masa jabatan 2005-2009 adalah Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., yang dilantik tanggal 7 Juli 2005.

Pada masa kepemimpinan Drs I Gede Rudia Adiputra.,M.Ag, sebagai Rektor IHDN Denpasar, dilanjutkan dengan proses akreditasi semua jurusan/program studi dengan terus melakukan penataan administrasi akademik. Pengembangan bidang fisik dilanjutkan dengan pembangunan Gedung PPs. di Jalan Kenyeri No. 57 Denpasar dan mulai persiapan pengembangan lahan untuk gedung di Jalan Kenyeri Gang Sekar Kemuda Denpasar. Dibangun pula Gedung Asrama Putri di areal Kampus Bangli dengan dana DIPA IHDN Denpasar. Gedung Asrama Putra  dibangun di bagian Timur Gedung Rektorat di Bangli dengan bantuan sepenuhnya dari Pemprov Bali. 

Pada Kampus induk di Jalan Ratna Denpasar dilakukan purnapugar (pemugaran dan meninggikan serta memperluas areal) Parahyangan dan diberi nama Pura Ratna Saraswati, sekaligus dengan upacara peresmian (pemlaspasan). Pada masa jabatan Drs. I Gede Rudia Adiputra., M.Ag., dikukuhkan 4 orang Guru Besar masing-masing Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. (20 Juni 2007), Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil., (19 Desember 2008), dan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. bersama Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil., Ph.D. dikukuhkan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kampus Denpasar.  Pada tanggal yang sama dilaksanakan pelantikan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. sebagai  Rektor  IHDN Denpasar untuk masa bhakti 2009-2013 oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Kementerian Agama RI Jakarta. 

Pergantian kepemimpinan ini memberikan nuansa baru bagi dinamika kampus, disertai penciptaan iklim akademik yang lebih progresif. Hal tersebut didukung dengan pengembangan program-program yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas melalui peningkatan pendidikan ke luar negeri, pengembangan teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran, perbaikan sarana dan  prasarana pendidikan, dan membangun jaringan yang  lebih luas. 

Dilakukan juga studi banding di dalam dan luar negeri seperti ke India dan Nepal (2010), perbaikan manajemen pendidikan dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaaan perguruan tinggi. Setelah masa bhakti Prof. Dr. I Made Titib., Ph.D. berakhir, dilanjutkan oleh Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. untuk masa bhakti 2013-2017 yang dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2013. Pada masa jabatan tersebut  telah dikukuhkan tiga orang Guru Besar masing-masing Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si., (13 Februari 2015), Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (17 Maret 2015), dan Prof. Dr. Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si. (27 Februari 2016).  Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. kampus II IHDN Singaraja diresmikan oleh Menteri Agama RI (H. Lukman Hakim Saifudin) menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja pada tanggal 22 Maret 2016.

Kepemimpinan IHDN Denpasar berganti dibawah Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Pelantikan sendiri berlangsung di Jakarta tanggal 13 Oktober 2017.  Menteri Agama saat melantik memberikan penekanan pada dua tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di Indonesia. Pertama, arus globalisasi di ranah Perguruan Tinggi (PT). Sekarang, PT tidak hanya dituntut mampu berkompetisi di tingkat lokal dan nasional, tapi juga regional dan internasional. Menag meminta PTKN binaan Kementerian Agama harus mampu memainkan peran sebagai agen transformasi. Keberadaan PTKN harus berkontribusi penting terhadap pencapaian tujuan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan.